Merdeka News

JAKARTA ( Merdeka News ): Indonesia berada diambang krisis ekonomi jika rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan telah disetujui DPR RI tidak segera dilaksanakan oleh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengkritik penyaluran PEN karena sampai saat ini belum jelas kerangka waktunya.

“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7).

“Tetapi yang terjadi malah lambatnya penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambungnya.

Menurutnya, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN.

“Ketiga instansi itu adalah bottle-neck yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI,” ujarnya.

Deddy menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp6-7,65 triliun.

Tetapi sejauh ini, dia menambahkan, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5% yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34,06 persen. (merdeka.com)