Polda Jateng Siagakan 15.000 Personil Untuk Amankan Pilkada
SURAKARTA ( Merdeka News ): Kapolda Jateng Pol Drs Ahmad Luthfi S.H., S.St., M.K menegaskan Polri bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jawa Tengah.
“Sebanyak 15.000 personil polisi termasuk satuan Brimob diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada di Jateng agar berjalan lancar, aman dan demokratis. Telah saya intruksikan ke jajaran agar menjaga netralitas Polri,” ujar Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad Luthfi menjawab pertanyaan terkait isu salah satu peserta kontestasi bakal calon Walikota Solo adalah putra Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam acara webinar zoom dengan topik “Pilkada Serentak Jateng 2020, Aman dan Bergembira Tanpa Provokasi” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Cabang Khusus Surakarta.
Bertindak sebagai pembicara selain Kapolda Jateng Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi adalah Presidium Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) Anita Wahid dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng, Yulianto Sudrajat serta Pengamat Politik dan Hukum UNS Agus Riwanto. Sementara sebagai moderator Ketua PWI Cabang Surakarta Anas Syahirul. Di Jateng, pilkada serentak akan digelar di empat kota dan 17 kabupaten.
Di sela acara webinar, di halaman Monumen Pers Nasional (MPN) tempat lahirnya organisasi PWI, para wartawan Solo Raya menggelar Deklarasi Anti Politisasi SARA dan Anti Informasi Palsu (Hoaks).
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menegaskan, pihak terkait akan diajak berkoordinasi untuk memastikan, bahwa penerapan protokol kesehatan harus diterapkan dalam setiap tahapan pilkada. “Polisi yang bertugas juga sudah dibekali 13 langkah penerapan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, cuci tangan, baju lengan panjang, dan sebagainya. Sebelum menertibkan masyarakat, polisi harus tertib menerapkan protokol,” tandasnya.
Untuk pengamanan pilkada, Kapolda mengatakan, 15.000 personel polisi akan mem-back up pengamanan di 44.385 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah hukum Polda Jateng, yang menyelenggarakan pilkada.
Sementara Presidium Mafindo Anita Wahid menyoroti fenomena hoax atau berita bohong yang selalu marak di setiap perhelatan pilkada.
Dari penelusuran Mafindo, lanjut Anita menjelang Pilkada 2018, produksi hoax tiap bulan selalu lebih dari 60 berita. Bahkan di bulan April mencapai 101 informasi palsu, sementara di Oktober sebanyak 111 informasi palsu. Lainnya di kisaran angka 70 hingga 80 berita palsu.
“Hoax sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Namun saat ini, dengan perkembangan teknologi digital, hoax jadi lebih mudah disebar, jangkauannya luas dan cepat, biayanya murah. Kerap berisi tentang black campaign, atau informasi yang menyerang pihak tertentu. Di Indonesia, isu agama, ras, ideologi paling banyak untuk materi hoax,” jelasnya.
Di dunia politik, ujar Anita, hoax kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang kubu lawan. Namun target utama dari penyebaran hoax adalah masyarakat umum, yang akan menerima informasi-informasi palsu tersebut, hingga akhirnya mempercayai berita palsu yang disebarkan menjadi kebenaran.
“Dan pada akhirnya, karena informasi palsu yang terus menerus diterima, akan berubah menjadi kebencian. Dan itu berlangsung tidak hanya sehari-dua hari, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita tahu, efek Pilpres 2014 masih berlangsung hingga sekarang,” tambahnya. (KRJ)