Rekonsiliasi Kraton Solo Kini Memiliki Payung Hukum

Rekonsiliasi Kraton Solo Kini Memiliki Payung Hukum

SOLO ( Merdeka News ): Peringatan 75 tahun Maklumat Paku Buwono (PB) XII dan Mangkunegaran (MN) VIII tanggal 1 September 1945 tentang bergabungnya pertama kali dua kerajaan ( Kraton Solo dan Pura Mangkunegaran) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diperingati secara sederhana.

“Kebetulan dalam peringatan 75 tahun Maklumat Bergabungnya dengan NKRI ada kado istimewa yakni turunnya
Putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 330.K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang bermanfaat sebagai payung hukum untuk rekonsiliasi kerukunan keluarga Kraton Kasunanan Surakarta,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Hukum Kraton Kasunanan Surakarta (LHKS)
KP Dr Eddy Wirabumi kepada pers, Selasa (1/9/2020).

Menurut KP Eddy Wirabumi, kini adalah momentum untuk menindak lanjuti kado istimewa putusan MA.
Putusan MA diterima menurut pertimbangan sarana untuk merukunkan keluarga besar Kraton Kasunanan Surakarta.


“Agar tercapai lagi seluruh keluarga besar dinasti Mataram dalam semangat kekeluargaan, cinta kasih. Pelestarian budaya. Nguri -nguri budaya,” ujarnya.

Saatnya bersatu dua kubu yang konflik hingga puluhan tahun harus diakhiri. Kembali ke tahun 2004. Posisi kelembagaan adat. Secara historis saat itu, Lembaga Dewan Adat (LDA) sebagai lembaga yang menobatkan Raja Kraton Kasunanan PB XIII Hangabehi.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 330.K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020 intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo dan Pengadilan Tinggi (PT) terkait pembubaran Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Yayasaan Kraton Surakarta. (KR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*