Menko Airlangga : PPKM Mikro Diperpanjang

Menko Airlangga : PPKM Mikro Diperpanjang

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memperpanjang PPKM Mikro mulai dari 23 Maret sampai 5 April. Dalam pembatasan PPKM Mikro ini ada beberapa perubahan misalnya untuk kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi, yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah dengan penerapan protokol kesehatan. Sedangkan proses belajar mengajar di bawah SMA atau SMK dilakukan secara daring atau online.

“Dengan pembatasan PPKM Mikro ini ada beberapa perubahan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Di sini kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi/ Akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan berbasis peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah penerapan protokol kesehatan,” kata Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara konferensi pers penerapan PPKM Mikro tahap IV, di Jakarta, Jumat (19/3/2021).

Kemudian terkait kegiatan seni budaya, dijinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan. “Kepala daerah atau gubernur yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah penerapan PPKM mikro agar dapat menindaklanjuti instruksi Mendagri dengan menerbitkan surat edaran atau instruksi Gubernur tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM mikro di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Airlangga juga mengatakan, dengan PPKM mikro ini perkantoran tetap 50 persen melakukan WHF. Sementara instansi pemerintah sesuai dengan SK Menpan RB. Kemudian sektor esensial beroperasi 100 persen dengan protol kesehatan, untuk Mall diperbolehkan buka sampai dengan jam 9 malam dengan protokol kesehatan.


Sedangkan aturan bagi restoran boleh makan di tempat maksimum 50 persen dari kapasitas, serta untuk antar dibawa pulang tetap diperbolehkan. Untuk konstruksi diperbolehkan beroperasi 100 persen. Untuk proses tempat ibadah dengan 50 persen.

Untuk fasilitas umum diatur melalui Perda dan diperbolehkan maksimal 50 persen. Untuk kegiatan seni budaya dapat dimulai dengan diawali 50 persen maksimum dengan penerapan proses jam operasional diatur dengan prokes. (Krj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*