Polri Harus Lakukan Pembenahan Ke Staf

Polri Harus Lakukan Pembenahan Ke Staf

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram (ST) Nomor : ST/750/IV/HUM/3.4.5/2021 rentang ketentuan peliputan media massa mengenai tindak pidana atau kekerasan yang akhirnya ditarik kembali mendapat perhatian banyak pihak. Hal tersebut dinilai tak seharusnya keluar dan justru Polri sebaliknya perlu mengkritik diri sendiri.

Aktivis Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba mengatakan ST Kapolri yang ditandatangi oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono atas nama Kapolri tertanggal 5 April 2021 menjadi pretensi kurang baik. Apalagi, secara khusus ST tersebut ditujukan kepada para Kapolda dan Kabid Humas jajaran kewilayahan dengan alasan untuk memperbaiki kinerja Polri di daerah agar lebih baik.

Dari 11 poin ST Kapolri yang sempat keluar ke publik, diketahui ada 11 poin di mana pada poin pertama memuat pelarangan media menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media dihimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

“Poin ini justru membuat pengekangan kebebasan pers semakin menganga lebar. Pelarangan media dalam menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan bukankah justru ada kesan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang karena berpotensi menghalang-halangi kinerja pers? Akses infomasi melalui wartawan/jurnalis hukumnya ‘fardu ain’ yakni wajib disampaikan ke publik tentang arogansi/kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian,” terang Kamba, Selasa (06/04/2021).

JPW menilai, saat ini institusi Polri seharusnta terus melakukan pembenahan ke dalam untuk memperkuat kualitas dan kapasitas penegakan hukum. Polri menurut Kamba justru harus menerapkan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang bertugas dengan masih menggunakan cara-cara arogansi dan kekerasan.

“Ini waktunya kritik ke dalam, di mana pembinaan secara psikologis dan kerohanian secara berkesinambungan terhadap anggota sangat perlu dilakukan. Tegur sapa dan perhatian dari pimpinan kepada anggota Polri juga perlu diteladani. Jangan kemudian malah meminta media tidak menyiarkan arogansi dan kekerasan yang dilakukan,” sambung dia.

Terkait penarikan kembali ST Kapolri, JPW memandang bawasnya surat tersebut dibuat dengan terburu-buru tanpa memperhitungkan secara detail dampak negatif. “Ini kan seperti ingus ya, sudah keluar ditarik lagi. Seharusnya Polri bisa lebih teliti dan memikirkan berbagai perspektif termasuk dampak negatifnya,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh juga menyampaikan kritik serupa pada Polri. Nuh mengatakan apabila tidak ingin ada berita kekerasan dan arogansi, Polri sudah seharusnya berbenah ke dalam, agar tindak kekerasan dan arogansi tidak terjadi. (Krj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*