21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dinonaktifkan

21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dinonaktifkan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) setelah dimutakhirkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.

“New DTKS ini karena kita melakukan pengontrolan data, sehingga ada hampir 21,1 juta data yang kita tidurkan,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Kemensos, Jakarta.

Sebelum dilakukan pemutakhiran,banyak masyarakat penerima bantuan yang memiliki data ganda. Mereka tercatat dalam berbagai program bantuan, di samping itu ada pembaharuan karena meninggal dunia, pindah domisili, dan lain-lain. Ia mencontohkan jika seseorang diketahui memiliki dua data, maka satu data akan dinonaktifkan. Jadi dengan pemutakhiran data itu penerima bansos akan tepat sasaran.

Dengan adanya pemutakhiran ini,maka terjadi kekurangan data di Kemensos. Kendati demikian, Risma mengatakan, Kemensos mendorong Pemerintah Daerah untuk terus memperbarui data dan melaporkannya ke Kemensos secara berkala. “Sebanyak 21 juta itu data ganda, bisanamanya ganda, kemudian ganda penerimanya, atau ada yang meninggal dan lain sebagainya,” kata dia.

Menurutnya, pembaruan data akan dilakukan secara berkala tiap bulannya. Kemensos akan menerapkan ketentuan bagi Pemda untuk melaporkan pembaruan data pada pekan pertama dan kedua. Pada pekan berikutnya, Kemensos akan menyatukan data dari Pemda tersebut dengan data yang dimiliki dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri agar menjadi data tunggal. “Semoga bisa menyalurkan di pekan keempat,” katanya.

Risma juga menyatakan, pihaknya akan menggandeng Perguruan Tinggi untuk memberikan masukan agar Kemensos bisa memutuskan kepantasan penerima bansos. “Masukan Perguruan Tinggi akan menjadi
pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” kata Mensos.

Sementara itu Kemensos telah menyalurkan bansos tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 6,53 triliun pada April 2021. “Pencairan bantuan ini untuk Tahap II, kebetulan bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa,” kata Mensos.

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, alokasi anggaran bansos PKH 2021 sebesar Rp 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp 15,35 triliun (pada Januari 2021 sebesar Rp 6,82 triliun dan April Rp 6,53 triliun).

Menurutnya, pemberian bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. (Ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*