Muhammadiyah Tolak PPN Pendidikan

Muhammadiyah Tolak PPN Pendidikan

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Banyak draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dinilai tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila. Karenanya, Muhammadiyah menolak dan sangat berkeberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan. Muhammadiyah menyatakan, kebijakan pajak atau PPN Pendidikan sangat tidak sesuai dengan Konstitusi dan Pancasila. Karena itu tidak boleh diteruskan rancangan tersebut.

Siaran pers Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir disampaikan pada media Jumat (11/06/2021) malam. Menurutnya, kebijakan pajak atau PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan.

Terus terang Haedar mempertanyakan, apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia? “Masalah ini agar direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan,” ucap Haedar. Karena mestinya pemerintah yang harus paling bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20%.

Untuk itu Ketum PP Muhammadiyah ini mengajak para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan Bangsa Indonesia. Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

“Selama ini sejatinya ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katholik, dan sebagainya justru meringankan beban dan membantu pemerintah. Mestinya justru diberi reward atau penghargaan. Bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan,” tandas Haedar Nashir.

Haedar secara detail menjelaskan, rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan jiwa konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal tersebut mengandung perintah (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Juga (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Semestinya tandas Haedar Nashir, pemerintahlah yang berkewajiban penuh menyelenggaran pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi. Jika tidak menunaikannya secara optimal sama dengan mengabaikan konstitusi. Karena itu sejatinya Pemerintah perlu berterimakasih kepada ormas penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya, bukan malah membebani dengan PPN.

“Pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan member kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Haedar.

Tidak Memberatkan

Pemerintah dan DPR lanjut Ketum PP Muhammadiyah, mestinya tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan. Apa yang dilakukan ini justru hanya akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil. Padahal selama ini, lanjut Guru Besar UMY, Lembaga tersebut sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

“Para anggota DPR dan elite partai politik agar menunjukkan komitmen kebangsaan yang tinggi dengan bersatu menolak draf PPN di bidang pendidikan tersebut sebagai wujud komitmen pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai luhur bangsa, persatuan, dan masa depan pendidikan Indonesia. Lupakan polarisasi politik dan kepentingan politik lainnya demi menyelamatkan pendidikan Indonesia yang saat ini sarat beban, sekaligus menyelematkan Indonesia dari ideologi liberalisme dan kapitalisme yang mendistorsi konstitusi, Pancasila dan nilai luhur keindonesiaan,” kata Haedar. (Kr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*