Saat PPKM Darurat Pemerintah Percepat Bantuan Ekonomi

Saat PPKM Darurat Pemerintah Percepat Bantuan Ekonomi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, Pemerintah memastikan kondisi keuangan Indonesia terkendali meski menghadapi lonjakan Covid-19 dan penerapan PPKM darurat. Dukungan APBN untuk PPKM Darurat dan penanganan kesehatan sendiri dilakukan melalui realokasi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Karena aktivitas dan mobilitas masyarakat jadi terbatas pada masa PPKM Darurat. Masyarakat dan UMKM membutuhkan bantuan untuk menopang perekonomian mereka. Kita akhirnya mendorong percepatan penyerapan PEN dan memunculkan kembali beberapa program bantuan sosial,” kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada acara Dialog KPCPEN yang, kemarin.

Dijelaskan Susiwijono, total dukungan APBN Rp 699,43 Triliun untuk program PEN kembali ditata ulang dengan riincian menaikkan anggaran program perlindungan sosial dari Rp 148,27 T, menjadi Rp 153,86 T. Kemudian, anggaran kesehatan naik dari Rp 172,84 T, menjadi Rp 193,93 T.

Realokasi dukungan UMKM dan korporasi dari Rp 193,74 T, menjadi Rp 171,77 T. Menaikkan insentif usaha dari Rp 56,73 T, menjadi Rp 62,83 T. Realokasi program prioritas menjadi dari Rp 127,85 T, menjadi Rp 117,04 T.

Menurut Susiwijono, klaster perlindungan sosial pada program PEN ada yang dipercepat pencairannya, diperpanjang periodenya, dan ditambahkan jumlahnya. Dia juga menyampaikan, Pemerintah akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai, mendorong percepatan penyerapan bantuan Bansos PKH, serta Kartu Sembako.

“Strategi ini dikatakan membantu daya tahan ekonomi masyarakat. Bagaimana pun konsumsi masyarakat berkontribusi hampir 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” terang Susiwijono.

Selain masyarakat perkotaan, masyarakat desa juga terpukul oleh pandemi Covid-19 ini, terutama desa berbasis ekonomi pariwisata, pertanian, dan perikanan. Masyarakat di desa juga terdampak penurunan pendapatan.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah membuat skala prioritas pengelolaan dana desa. “Program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang pada 14 Juli telah tersalurkan total Rp 5,8 T, dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak lebih dari 5,1 juta,” ujar Budi Arie Setiadi, Wamendes PDTT.

Program lain yang turut membantu meringankan beban ekonomi masyarakat adalah potongan tarif listrik bagi pelanggan PLN. Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT. PLN (Persero) menyampaikan, stimulus pemotongan tarif harga listrik bagi pelanggan di masa PPKM Darurat tidak hanya untuk pelanggan listrik bersubsidi 450 VA dan 900 VA, tapi juga bagi pelanggan industri dan bisnis.

Program-program tersebut akan diperpanjang sampai September 2021. Sampai Juni 2021, dengan total stimulus yang dikeluarkan mencapai Rp 6,6 triliun, telah bisa dimanfaatkan kurang lebih 33 juta pelanggan PLN. “Akan ditambahkan lagi sekitar Rp 2,51 T untuk memperpanjang masa program pemotongan tarif listrik ini,” ujar Bob Saril. (Krj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*