Day: July 30, 2021

Menko Airlangga : UMKM Pilar Terpenting Perekonomian Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan akitivitas ekonomi.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten. Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun .

“Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Event Digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, di Jakarta.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%.

Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 Milyar. Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

“Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorongnational branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM. (Nnm)

Laba Beraih Bank Syariah Indonesia Rp 1,48 triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : Laba beraih PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun.

Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71 persen secara.

“Pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam paparan kinerja BSI untuk semester I tahun 2021, secara virtual di Jakarta, Jumat (30/07/2021).

Dikatakan, untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memanage coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional,.

Dengan pertumbuhan laba yang signifikan, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,69 persen per Juni 2020 menjadi 13,84 persen per Juni 2021.

Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, Hery mengatakan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital. Pasalnya volume transaksi kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan II tahun 2021.

Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI sudah menembus Rp 95,13 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 83,56 persen . Jika dirinci, sepanjang Januari-Juni 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp 41,99 triliun.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 109,82 persen. Hal ini didorong oleh jumlah user mobile banking yang menembus 2,5 juta pengguna.

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73 persen dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp 144,5 triliun. (Kr)

Dirut BRI Ungkap Strategi Optimalkan Penyaluran BPUM 2021

JAKARTA ( Merdeka News ) : BRI tidak hanya berperan sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia, namun konsisten mengangkat peran sosial bagi masyarakat. BRI terus berupaya menyukseskan penyaluran stimulus Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini, tercatat jumlah penerima BPUM 2021 melalui BRI berjumlah 8,2 juta penerima dengan total jumlah bantuan yg disalurkan sebesar Rp 9,84 triliun.

Dalam acara penyerahan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/7), Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa BPUM tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian.

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk BPUM ini Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di seluruh tanah air. Kita berharap ini bisa membantu ekonomi kita semuanya,” ungkap Jokowi.

Dalam acara penyerahan tersebut turut hadir jajaran Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama lembaga keuangan sebagai mitra penyalur bantuan BPUM yakni Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI berupaya maksimal dalam penyaluran BPUM ditengah PPKM Level 4 yang tengah berlangsung saat ini. Upaya itu antara lain hadirnya inovasi BPUM Reservation System untuk memudahkan dan mempercepat pencairan BPUM.

“Hingga saat ini realisasi penyaluran mencapai angka 77% dan kami optimis bisa selesai sesuai target akhir tahun ini,” jelasnya. BRI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pencairan BPUM pada waktu yang telah ditetapkan dan berpedoman pada protokol kesehatan.

Inovasi sistem reservasi online, dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi calon penerima BPUM dalam memperoleh informasi sebaran lokasi unit kerja bri untuk menghindari antrian. Sistem ini pun memudahkan masyarakat penerima BPUM untuk memperoleh nomor antrian pada unit kerja yang dituju.

Proses pengecekan dan pencairan bantuan dengan sistem reservasi tersebut dilakukan melalui https://eform.bri.co.id/bpum. Calon penerima BPUM hanya menerima 1 kali stimulus BPU untuk 1 NIK (nomor induk kependudukan) dalam satu tahun anggaran. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat penerima BPUM tidak dapat menerima stimulus BPUM 2 (dua) kali dalam tahun yang sama.

Untuk memaksimalkan stimulus BPUM ini, Sunarso juga mengungkapkan kesiapan perseroan yang telah merancang strategi untuk menangkap peluang tersebut dengan mengakselerasi penyaluran KUR. Salah satu strateginya yakni businesses follow stimulus yang terbukti memberikan dampak positif terhadap penyerapan KUR BRI.

“Menurut hasil riset internal BRI, sebanyak 72 persen pelaku Usaha Mikro penerima BPUM membutuhkan modal kerja tambahan untuk mempercepat pemulihan usahanya dan mengembangkannya. Hal ini merupakan salah satu sumber permintaan KUR BRI sehingga penyalurannya on the track,” tambahnya.

Penyaluran BPUM merupakan salah satu implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh BRI. Selain program tersebut BRI berperan strategis dalam menyukseskan program pemerintah lainnya.

Hingga 30 Juni 2021, perseroan telah melakukan upaya-upaya strategis untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut antara lain restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebesar Rp 175,16 triliun untuk 2,49 juta debitur dan memberikan subsidi bunga untuk UMKM Rp 5,51 triliun untuk 8,91 juta debitur. BRI juga melakukan penjaminan kredit UMKM Rp 19,45 triliun untuk 29 ribu debitur serta penyaluran KUR Super Mikro Rp 14,4 triliun untuk 1,64 juta debitur.

Sementara itu pada tahun lalu BRI telah melakukan penyaluran subsidi gaji bagi pekerja/buruh sebesar Rp 6,45 triliun untuk 5,38 juta rekening penerima. BRI juga sudah menyalurkan kembali me-leverage dana penempatan pemerintah di bank pelat merah kepada para debitur yang membutuhkan.

BRI mendapat penempatan dana pemerintah total sebesar Rp 15 triliun pada 2020. Dari penempatan tersebut, BRI berhasil menyalurkan pinjaman kepada nasabah senilai Rp 136,7 triliun atau lebih dari 9 kali lipat nilai penempatan dana pemerintah.

Untuk dapat menerima dana BPUM, tidak semua masyarakat bisa menerimanya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Syarat tersebut adalah pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Kedua, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM. Ketiga, bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau BUMD. Keempat, tidak sedang menerima KUR. (Tnp)

Lava Pijar Gunung Ile Lewotolok Picu Kebakaran Hutan

LOMBOK ( Merdeka News ) : Lontaran lava pijar erupsi Gunung Ile Lewotolok, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sekitar lereng. Gunung Ile Lewotolok sempat erupsi disertai dengan suara dentuman dan lontaran material.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, kebakaran hutan akibat lontaran lava pijar itu terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT

“Menghadapi api yang membakar kawasan hutan dan lahan di lereng gunung, pemerintah daerah telah melakukan upaya pemadaman api sejak dini. Namun demikian, kini api belum dapat dikendalikan sepenuhnya hingga saat ini,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya.

Muhari mengatakan Kepala BNPB Ganip Warsito juga telah memerintahkan jajarannya untuk menggerakkan helikopter water-bombing untuk membantu pemadaman dan mencegah potensi kejadian serupa, mengingat kondisi Gunung Ile Lewotolok masih aktif.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sebelumnya mencatat, Gunung Ile Lewotolok mengalami erupsi disertai dentuman kuat dan lontara lava pijar. Material vulkanik terlontar hingga 700-800 meter ke arah selatan-barat daya. (Nnm)