Day: November 21, 2022

Erick Thohir Bentuk Satgas Peduli Gempa Cianjur

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membentuk dan memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN dan Yayasan BUMN untuk Indonesia untuk bergerak cepat membantu penanganan dampak gempa di Cianjur. Satgas Bencana BUMN dan Yayasan BUMN untuk Indonesia melakukan pemetaan terkait kebutuhan mendasar masyarakat terdampak.

“BUMN melalui Satgas Bencana BUMN dan Yayasan BUMN untuk Indonesia langsung menuju lokasi terdampak,” ujar Erick.

Satgas Bencana BUMN dipimpin PT Jasa Marga selalu koordinator. Erick menyebut Satgas Bencana BUMN juga telah dan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemerintah daerah.

“Satgas Bencana BUMN juga mengerahkan sejumlah alat berat dan peralatan lain yang dibutuhkan mengingat banyak fasilitas umum yang mengalami kerusakan,” lanjut pria kelahiran Jakarta tersebut. (Nng)

Terjadi 25 Kali Gempa Susulan di Cianjur

CIANJUR ( Merdeka News ) : Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut terjadi 25 kali gempa susulan usai gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

“Hasil monitoring BMKG terjadi 25 kali susulan dengan magnitudo terbesar 4 dan terkecil 1,8,” ujar dia dalam jumpa pers virtual, Senin (21/11/2022).

Dia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dia juga meminta masyarakat untuk menghindari bangunan yang rentan.

“Menghindar dari bangunan yang rusak, periksa bangunan anda tidak rusak yang berarti akibat gempa dan pastikan kerusakan atau keretakan tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah,” kata dia.

“Pastikan juga selau memomintor informasi resmi kami,” dia menandaskan.(Nnm)

Latihan Perdana Keris MAREX Diikuti 440 Tentara Indonesia dan AS

BANDAR LAMPUNG ( Merdeka News ) : Pasukan Marinir AS dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Latihan bersama bersandi Keris Marine Exercise (MAREX) pada 11-25 November 2022, di wilayah latihan Piabung, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia.

Latihan bilateral Keris MAREX perdana, yang dipimpin oleh Korps Marinir Amerika Serikat (USMC) dan Korps Marinir (Kormar) TNI AL mengembangkan kemampuan interoperabilitas militer dan kesadaran domain maritim, memperkuat hubungan, serta memperluas kemampuan pasukan yang berpartisipasi.

Selama kegiatan Keris MAREX tahun ini, sekitar 180 tentara Marinir AS dari pasukan Marine Rotational Force – Southeast Asia (MRF-SEA) dan 260 prajurit Korps Marinir TNI-AL dari Batalyon Marinir ke-7 berlatih bersama secara erat.

Kegiatan pelatihan ini berfokus pada peningkatan kemampuan gabungan untuk pertahanan pesisir, tembakan gabungan, artileri roket, sistem pesawat udara kecil nirawak, serta kegiatan budaya dan kemasyarakatan, demikian disebutkan dalam rilis yang diterima dari Kedubes AS, Senin (21/1/2022).

“Keris MAREX 23 memungkinkan MRF-SEA mengembangkan teknik pemecahan masalah secara bilateral dan membina ikatan persahabatan antara orang Amerika dan Indonesia,” kata Kapten Larry Boyd, Direktur Strategi Komunikasi dan Operasi MRF-SEA.

“Namun yang paling penting, dalam lingkungan saat ini, ketika dunia terkadang nampak menghadapi krisis demi krisis, latihan seperti Keris MAREX 23 menjadi semakin penting. Latihan ini menyoroti kekuatan dan stabilitas hubungan AS-Indonesia, serta mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur.”

Kegiatan latihan mencakup berbagai evolusi pelatihan seperti patroli, pertempuran jarak dekat dan penyergapan, penggunaan sistem pesawat nirawak, sensor untuk menyerang, perawatan korban pertempuran taktis, dan pembuangan senjata peledak.

Pertukaran untuk berbagai bidang fungsional meliputi perencanaan bersama, operasi ekspedisi pangkalan tingkat lanjut, operasi perencanaan bersama, dan operasi dengan kapal kecil. Puncak latihan bersama ini akan diisi dengan latihan misi untuk meningkatkan interoperabilitas dan menampilkan kemampuan kesadaran domain maritim.(Nng)

Menaker Ida Fauziyah: Kepala Daerah Perlu Tetapkan Upah Minimum

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 sesuai Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Demikian disampaikan Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataan secara virtual di Jakarta.

Dari aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

“Dengan penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja,” kata Ida.

Dia juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini.

Dia menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih diikuti ketidakpastian ekonomi global yang berimplikasi menekan pemulihan ekonomi nasional. Padahal, struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.

Mempertimbangkan hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023 dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Di dalamnya perhitungan upah minimum 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dipandang merupakan dua indikator yang dapat mewakili unsur pekerja dan buruh serta pengusaha.

Secara umum kebijakan penetapan upah minimum 2023 mengatur dua hal yaitu penyempurnaan formula penghitungan formula upah minimum 2023 dan perubahan waktu penetapan oleh gubernur.

Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 maka penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023 dilakukan paling lambat pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022. (Kr)