Author: Admin Merdeka News

Menko Airlangga : UMKM Pilar Terpenting Perekonomian Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan akitivitas ekonomi.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten. Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun .

“Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Event Digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, di Jakarta.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%.

Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 Milyar. Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

“Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorongnational branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM. (Nnm)

Laba Beraih Bank Syariah Indonesia Rp 1,48 triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : Laba beraih PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun.

Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71 persen secara.

“Pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam paparan kinerja BSI untuk semester I tahun 2021, secara virtual di Jakarta, Jumat (30/07/2021).

Dikatakan, untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memanage coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional,.

Dengan pertumbuhan laba yang signifikan, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,69 persen per Juni 2020 menjadi 13,84 persen per Juni 2021.

Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, Hery mengatakan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital. Pasalnya volume transaksi kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan II tahun 2021.

Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI sudah menembus Rp 95,13 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 83,56 persen . Jika dirinci, sepanjang Januari-Juni 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp 41,99 triliun.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 109,82 persen. Hal ini didorong oleh jumlah user mobile banking yang menembus 2,5 juta pengguna.

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73 persen dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp 144,5 triliun. (Kr)

Dirut BRI Ungkap Strategi Optimalkan Penyaluran BPUM 2021

JAKARTA ( Merdeka News ) : BRI tidak hanya berperan sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia, namun konsisten mengangkat peran sosial bagi masyarakat. BRI terus berupaya menyukseskan penyaluran stimulus Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini, tercatat jumlah penerima BPUM 2021 melalui BRI berjumlah 8,2 juta penerima dengan total jumlah bantuan yg disalurkan sebesar Rp 9,84 triliun.

Dalam acara penyerahan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/7), Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa BPUM tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian.

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk BPUM ini Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di seluruh tanah air. Kita berharap ini bisa membantu ekonomi kita semuanya,” ungkap Jokowi.

Dalam acara penyerahan tersebut turut hadir jajaran Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama lembaga keuangan sebagai mitra penyalur bantuan BPUM yakni Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI berupaya maksimal dalam penyaluran BPUM ditengah PPKM Level 4 yang tengah berlangsung saat ini. Upaya itu antara lain hadirnya inovasi BPUM Reservation System untuk memudahkan dan mempercepat pencairan BPUM.

“Hingga saat ini realisasi penyaluran mencapai angka 77% dan kami optimis bisa selesai sesuai target akhir tahun ini,” jelasnya. BRI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pencairan BPUM pada waktu yang telah ditetapkan dan berpedoman pada protokol kesehatan.

Inovasi sistem reservasi online, dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi calon penerima BPUM dalam memperoleh informasi sebaran lokasi unit kerja bri untuk menghindari antrian. Sistem ini pun memudahkan masyarakat penerima BPUM untuk memperoleh nomor antrian pada unit kerja yang dituju.

Proses pengecekan dan pencairan bantuan dengan sistem reservasi tersebut dilakukan melalui https://eform.bri.co.id/bpum. Calon penerima BPUM hanya menerima 1 kali stimulus BPU untuk 1 NIK (nomor induk kependudukan) dalam satu tahun anggaran. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat penerima BPUM tidak dapat menerima stimulus BPUM 2 (dua) kali dalam tahun yang sama.

Untuk memaksimalkan stimulus BPUM ini, Sunarso juga mengungkapkan kesiapan perseroan yang telah merancang strategi untuk menangkap peluang tersebut dengan mengakselerasi penyaluran KUR. Salah satu strateginya yakni businesses follow stimulus yang terbukti memberikan dampak positif terhadap penyerapan KUR BRI.

“Menurut hasil riset internal BRI, sebanyak 72 persen pelaku Usaha Mikro penerima BPUM membutuhkan modal kerja tambahan untuk mempercepat pemulihan usahanya dan mengembangkannya. Hal ini merupakan salah satu sumber permintaan KUR BRI sehingga penyalurannya on the track,” tambahnya.

Penyaluran BPUM merupakan salah satu implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh BRI. Selain program tersebut BRI berperan strategis dalam menyukseskan program pemerintah lainnya.

Hingga 30 Juni 2021, perseroan telah melakukan upaya-upaya strategis untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut antara lain restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebesar Rp 175,16 triliun untuk 2,49 juta debitur dan memberikan subsidi bunga untuk UMKM Rp 5,51 triliun untuk 8,91 juta debitur. BRI juga melakukan penjaminan kredit UMKM Rp 19,45 triliun untuk 29 ribu debitur serta penyaluran KUR Super Mikro Rp 14,4 triliun untuk 1,64 juta debitur.

Sementara itu pada tahun lalu BRI telah melakukan penyaluran subsidi gaji bagi pekerja/buruh sebesar Rp 6,45 triliun untuk 5,38 juta rekening penerima. BRI juga sudah menyalurkan kembali me-leverage dana penempatan pemerintah di bank pelat merah kepada para debitur yang membutuhkan.

BRI mendapat penempatan dana pemerintah total sebesar Rp 15 triliun pada 2020. Dari penempatan tersebut, BRI berhasil menyalurkan pinjaman kepada nasabah senilai Rp 136,7 triliun atau lebih dari 9 kali lipat nilai penempatan dana pemerintah.

Untuk dapat menerima dana BPUM, tidak semua masyarakat bisa menerimanya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Syarat tersebut adalah pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Kedua, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM. Ketiga, bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau BUMD. Keempat, tidak sedang menerima KUR. (Tnp)

Lava Pijar Gunung Ile Lewotolok Picu Kebakaran Hutan

LOMBOK ( Merdeka News ) : Lontaran lava pijar erupsi Gunung Ile Lewotolok, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sekitar lereng. Gunung Ile Lewotolok sempat erupsi disertai dengan suara dentuman dan lontaran material.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, kebakaran hutan akibat lontaran lava pijar itu terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT

“Menghadapi api yang membakar kawasan hutan dan lahan di lereng gunung, pemerintah daerah telah melakukan upaya pemadaman api sejak dini. Namun demikian, kini api belum dapat dikendalikan sepenuhnya hingga saat ini,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya.

Muhari mengatakan Kepala BNPB Ganip Warsito juga telah memerintahkan jajarannya untuk menggerakkan helikopter water-bombing untuk membantu pemadaman dan mencegah potensi kejadian serupa, mengingat kondisi Gunung Ile Lewotolok masih aktif.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sebelumnya mencatat, Gunung Ile Lewotolok mengalami erupsi disertai dentuman kuat dan lontara lava pijar. Material vulkanik terlontar hingga 700-800 meter ke arah selatan-barat daya. (Nnm)

Rektor UM : Era Teknologi Disruptif Butuh Inovasi Pembelajaran

MALANG ( Merdeka News ) : Era Teknologi Disruptif serta masa pandemi covid-19 sekarang ini membutuhkan inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan tepat oleh kalangan kampus.


Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Malang (UM) ketika membuka Konferensi Internasional ke-5 tentang inovasi belajar ICLI 2021, Kamis (29 Juli 2021).

International Conference on Learning Innovation ( ICLI) merupakan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, Indonesia, bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan Indonesian Consortium for Learning Innovation Research (ICLIR).

Konferensi ICLI 2021 ini dirancang untuk para ahli pendidikan dan pembelajaran, termasuk para dosen dan guru.

Menurut Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., pihak Universitas Negeri Malang atau UM, dalam hal ini Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) UM telah berupaya mengantisipasi era modern ini. Kampus ini telah menyongsong hadirnya teknologi disruptif dengan pendekatan lintas disiplin keilmuan. UM juga menginisiasi center of excellence (CoE) for Learning Innovation, PUI-PT Disruptive Learning Innovation.

Konferensi ICLI 2021 ini, kata Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., ada sejumlah tema menarik yang dibahas. Di antaranya yakni tema Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, era pandemi Covid-19 serta Teknologi Disruptif. Semua tema tersebut membutuhkan inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran.


Dalam kaitan ini Rektor UM juga menyampaikan terimakasih kepada pembicara utama yakni Prof. Gavin Brown dari Selandia Baru, Prof. Stuart Kime dari Amerika Serikat, Prof. Weishen Wu, PhD dari Taiwan, Dr. Eng. Muhammad Ashar, S.T., M.T. dari Indonesia, Dr. Mohammad Fadhili Yahaya dari Malaysia, serta Dr. Rer. Nat. Suseno Amien dari Indonesia.

Pelaksanaan Konferenci ICLI 2021 ini berada di bawah kordinasi P2ISB (Pusat Pengembangan Inovasi dan Sumber Belajar), LP3 (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran), Universitas Negeri Malang. Menurut Dra. Surjani Wonorahardjo, Ph. D, Kepala P2ISB LP3 UM, Konferensi ICLI 2021 yang berlangsung secara daring (dalam jaringan) diikuti sekitar 140 orang peserta. Mereka berasal dari 4 negara yakni Indonesia, Malaysia, Taiwan serta Nigeria.


Sementara itu menurut Ketua Panitia Eli Hendrik Sanjaya, S.Si., M.Si.,Ph.D., dalam Konerensi ICLI tahun 2021 ini Universitas Negeri Malang sebagai penyelenggara bekerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan The Islamic Development Bank (IsDB), Universitas Negeri Jember (UNEJ), Univesrsitas Mulawarman (UNMUL), dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), serta Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia.


“Sejak mewabahnya virus corona (Covid-19), ada beberapa tantangan dalam pendidikan kita khususnya dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran online. Penilaian harus cocok dan efektif diterapkan untuk pembelajaran online. Di sisi lain, dalam era pandemi ini, kita juga harus mempersiapkan siswa kita untuk menyongsong revolusi industri 4.0.,” tambah Eli Hendrik Sanjaya.

Menurut Eli Hendrik Sanjaya S.Si., M.Si.,Ph.D, tema ICLI 2021 yakni Meningkatkan Strategi Penilaian dan Evaluasi tentang Pembelajaran Online. Sejalan dengan tema besar ini, ikut terlibat beberapa pembicara yang memiliki keahlian dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran online dari berbagai negara. Mereka berbagi pengetahuan dan penelitian yang dapat diterapkan pada proses belajar dan mengajar. (Zen)

Obat-obatan dan Oksigen Untuk Luar Jawa Aman

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah terus memonitor jumlah penambahan kasus positif COVID-19 di seluruh daerah. Tak terkecuali di luar pulau Jawa dan Bali. Di wilayah ini juga terdapat 25 kota dan kabupaten di 21 provinsi yang melaksanakan PPKM level 4 sejak awal pekan ini.

Untuk memastikan penanganannya berjalan baik, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan target kepada masing-masing Pemda untuk terus memberikan laporan harian peningkatan kasus, kondisi BOR (bed occupancy rate), obat-obatan dan jumlah oksigen yang dimiliki masing-masing daerah.

“Khusus di luar Jawa, BOR saat ini masih sekitar 70 persen dari fasilitas yang ada di RS. Ini rencananya akan kita tingkatkan hingga BOR bisa di kisaran 40 persen,” kata Airlangga, Kamis (29/07/2021).

Menurut Menko Perekonomian ini, persediaan oksigen juga sudah diantisipasi dengan baik. Termasuk jika ada kekurangan yang muncul di suatu wilayah. Pasalnya di luar Jawa juga banyak daerah yang menjadi penghasil Oksigen. Misalnya Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, Pusri di Sumatera Selatan dan Samator di Pulau Batam.

Selain dari dalam negeri juga sudah ada bantuan oksigen dari beberapa negara sahabat seperti Singapura, India dan Korea Selatan yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Hal ini menjadikan pemerintah optimistis, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan oksigen untuk pasien yang membutuhkan.

“Kami terus mengadakan reorganisasi logistik dan distribusi oksigen, ini dibantu dengan data yang ada Kemenkes. Kita akan terus monitor secara keseluruhan, dengan rumah sakit yang ada, kita juga terus jaga komunikasinya,” kata Airlangga.

Lewat sejumlah langkah ini, Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan sanggup memastikan seandainya apabila di luar Jawa terdapat kekurangan fasilitas dan obat-obatan serta oksigen bisa segera tertangani dengan baik.

Sebagai penanggung jawab penanganan PPKM Berjenjang di luar Pulau Jawa dan Bali, Airlangga memastikan jika up-date itu selalu dilakukan secara real time lewat Kemenkes.

Selain itu pemerintah juga sudah membentuk Satgas COVID dan Satgas Oksigen. Bahkan seluruh rumah sakit yang ada diminta untuk menginput data sehingga bisa selalu termonitor dengan baik. (Nng)

Kemensos Pastikan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa PPKM Level 4.

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Hasyim mengatakan masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran bansos, dan melaporkan langsung ke pengak hukum bila ada indikasi penyelewengan.

“Masyarakat tidak perlu resah. Distribusi untuk bansos regular Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Himbara. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui PT Pos,” kata Hasyim kemarin.

Hasyim menjelaskan, pemerintah menyalurkan bansos tersebut dengan mekanisme yang sama. Untuk menghindari penyelewengan bansos, pemerintah melakukan beberapa upaya.

Pertama, meningkatkan transparansi. Data penerima bansos bisa dicek melalui www.cekbansos.kemensos.go.id.

Kedua, memperkuat monitoring dan pengawasan di lapangan. Ketiga, pelibatan petugas di tingkat RT/RW, desa/kelurahan untuk pengawasan. Keempat, menguatkan pendamping sosial di masyarakat untuk dapat bekerja secara independen dan profesional.

“Masyarakat justru diharapkan berpartisipasi aktif untuk turut mengawasi,” ujar Hasyim.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa Kemensos bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk mengawal program bansos.

“Silakan masyarakat melaporkan ke lembaga penegak hukum bila menemukan kasus penyalahgunaan Bansos. Masyarakat juga bisa melaporkan ke http://wbs.kemensos.go.id,” kata Hasyim.(Nng)

Presiden Jokowi Minta BMKG Tingkatkan Manajemen Penanggulangan Bencana

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Pasalnya, kata dia, jumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat setiap tahunnya.

“Tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat,” jelas Jokowi dalam acara Rakorbangnas BMKG, Kamis (29/7/2021).

Dia ingin pemerintah, swasta, dan masyarakat turut dilibatkan dalam menajemen sejak fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini agar mereka siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat,” katanya.

Selain itu, Jokowi meminta BMKG melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususya di wilayah rawan bencana. Dia menilai kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.

“Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana,” tutur Jokowi.(Tnp)

Anggota Polisi Peduli Anak Terdampak Pandemi

PONTIANAK ( Merdeka News ) : Aksi simpatik di masa PPKM Level 4 dilakukan seorang anggota kepolisian yang tengah mengikuti SERDIK SESPIMMEN 61, Heni Agus Sunandar,SIK,MH.

Ia membantu menyumbang paket sembako serta dana sosial di panti asuhan. Kegiatan pegabdian masyarakat tersebut, ia lakukan untuk meringankan kebutuhan hidup di tengah masa PPKM Level 4 sekaligus menyambut bulan kemerdekaan RI.

“Saya berharap moment Hari kemerdekaan RI di bulan Agustus tahun 2021 ini bukan sekedar seremoni, namun sebisanya bermanfaat bagi orang lain. Terlebih di masa Pandemi, saya hanya ingin anak anak panti asuhan di Pontianak, turut merayakan makna kemerdekaan itu sendiri,” ujarnya.

Sumbangan sembako dan dana berupa uang diberikan di panti asuhan Tunas Melati Pontianak serta Panti asuhan Nurul imam Pontianak. Bantuan sosial dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat serta terbatas.

Menurut Heni Agus, kepedulian sosial untuk warga terdampak pandemi Covid 19, harus terus dilakukan secara bergotong royong baik sesama warga negara, pemerintah maupun berbagai kalangan. “Pandemi Covid 19 memang memberi dampak bagi masyarakat, namun upaya bersama sama menanggulangi dampak tersebut harus terus dilakukan, kali ini saya membantu anak-anak panti asuhan dan berdonor darah,” ujarnya.

Tak hanya membantu anak anak panti asuhan, Heni Agus Sunandar SIK MH yang juga serdik sespimmen Polri angkatan 61 juga melalukan Donor darah di PMI Pontianak. (Tnp)

Pasar Modal Berperan Penting Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA ( Merdeka News ) : Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sejak akhir Juni lalu telah mendorong Pemerintah untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dinamika di lapangan terus dilakukan untuk dapat memberikan respon yang optimal.

Program vaksinasi juga terus di akselerasi untuk segera mencapai tujuan herd immunity. Saat ini, jumlah suntikan yang diberikan telah mencapai 64,13 juta dosis, terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta orang menerima dosis kedua. Pemerintah akan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan memperkuat koordinasi secara lebih intensif dengan Pemerintah Daerah.

Dari sisi ekonomi, momentum pemulihan ekonomi diharapkan dapat segera kembali menguat. Penguatan permintaan domestik yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Juni 2021 yang berada di level 107,4 dan diharapkan tetap berada di level optimis. Disaat yang sama penguatan ini juga diharapkan dapat direspon oleh produsen dengan menjaga aktivitas produksinya agar tetap berada di level ekspansif, seperti yang tercermin dari Indeks PMI Manufaktur sejak November 2020.

Melalui refocusing anggaran Program PEN 2021 menjadi sebesar Rp744,75 Triliun, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan program Kesehatan dan Perlindungan Sosial dalam menjaga daya beli dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Program Insentif Usaha, Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Program Prioritas juga akan terus diberikan sebagai bagian dari Program PEN dengan tujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha, termasuk emiten yang ada di pasar modal.

“Pemulihan yang tengah berlangsung di sepanjang tahun 2021 ini telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja emiten,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Webinar Berita Satu yang bertemakan “Tahun Kebangkitan Emiten” di Jakarta (27/07/2021).

Surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 14 bulan berturut-turut serta defisit transaksi berjalan yang terjaga dengan baik turut memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Pada saat yang bersamaan, nilai tukar dan IHSG telah membaik dibandingkan awal pandemi tahun 2020, dimana masing-masing berada di level Rp14.493,00/USD dan 6.101 per 25 Juli 2021. Capaian ini didukung oleh optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia, tercermin dari aliran modal asing yang telah kembali masuk sebesar US$1,4 miliar di sepanjang tahun 2021.

Capital inflow di sepanjang tahun 2021 telah memperkuat fundamental pasar saham, dimana kapitalisasi pasar saham tumbuh mencapai Rp7.172,00 Triliun per 21 Juli 2021. Sebanyak 26 emiten baru telah melakukan IPO di tahun 2021 sehingga turut berkontribusi memperkuat supply pasar saham. Sementara itu, basis investor yang telah tumbuh positif mencapai 5,6 juta investor telah memperkuat demand pasar saham di tengah pandemi Covid-19.

Pasar modal dan pasar saham mempunyai peranan yang sangat krusial terhadap pemulihan ekonomi kita. Optimisme yang terjaga pada seluruh emiten akan memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan rebound pada 2021 dengan laju pertumbuhan di kisaran 3,7%-4,5%.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan berupa Program Penempatan Dana dan Penjaminan Kredit untuk mendorong kinerja sektor riil, termasuk emiten di pasar modal. Diharapkan melalui dua program ini, perbankan mampu meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil. Hingga 9 Juli 2021, Bank Himbara, Bank Syariah dan BPD telah menyalurkan kredit sebesar Rp.404,53 triliun.

“Momentum pemulihan ini perlu untuk kita pertahankan bersama. Perbaikan permintaan domestik tentunya akan berperan besar terhadap perbaikan kinerja emiten. Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders hal ini dapat kita capai,” tutup Menko Airlangga. (Tnp)