Author: Admin Merdeka News

Kebakaran di Gunung Sumbing Meluas

TEMANGGUNG ( Merdeka News ): Kebakaran hutan di lereng gunung Sumbing Temanggung Jawa Tengah, kini semakin meluas. Untuk

mengatasinya banyak relawan yang siap memadamkan api, dengan datang langsung ke lokasi kebakaran di puncak dan lereng

gunung.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Temanggung, Gito Walngadi menegaskan, api masih membakar

lereng gunung Sumbing. Petak yang terbakar adalah 23-3 dan 27-4. Petugas dan relawan berangkat Rabu pagi. Sebelumnya

petugas dan relawan ditarik Selasa sore karena cuaca dan kondisi sudah relatif sulit.
.

“Kami menarik personel Selasa sore, pemadaman sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi gunung Sumbing masih terbakar,” tambah

Gito.

Menurut Gito, petak yang terbakar yakni petak 23-3 dengan luasan baku 27,8 hektare dan petak 27-4 dengan luasan baku 40,9

hektare. Lokasi ini masuk di RPH Kemloko BKPH Temanggung KPH Kedu Utara atau berada di wilayah administratif Desa Kemloko

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.

Semua lahan yang terbakar di petak 23-3 dan 27-4 mencapai 19,5 hektare. Sampai Selasa malam titik api terpantau hanya di

titik 27-4, sedangkan di petak 23-3 sudah tidak ada lagi. “Kobaran api di petak 27-4 belum bisa di padamkan karena medan

yang sulit dijangkau,” kata Gito.

Ditegaskannya, upaya pemadaman dalam beberapa hari terakhir dengan cara tradisional. Pemadaman dan penyisiran titik api

dengan tim ke 3 jalur yaitu jalur Banaran 12 orang bertugas melakukan pemantauan, pemadaman dan penyisiran titik api di

seputaran pos 3 jalur Banaran.

Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kodim 0706, Polres dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyalurkan

bantuan peralatan dan perlengkapan keselamatan untuk pemadaman gunung Sumbing pada relawan, Rabu (25/9/2019).

Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo mengatakan bantuan yang disalurkan pada relawan adalah peralatan dan

perlengkapan keselamatan, yang Senin (23/9/2019) disampaikan saat pertemuan dengan Kapolda Jateng Irjen (Pol) Rycko A

Dahniel di Posko Banaran. “Peralatan dan perlengkapan itu sangat diperlukan dalam pemadaman,” kata Kapolres.

Dia mengatakan bantuan itu berupa 30 pasang sepatu boot, masker 6 dos, masker asap 5 buah, sarung tangan 8 bungkus, oksigen

3 botol obat-obatan, head lamp, dan parang/ golok 55 buah. “Polres menerjunkan tim siaga medis untuk pengecekan kesehatan

terhadap relawan,” tambah kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo. ( ADN/KJ)

Unjuk Rasa di Solo Ricuh

SURAKARTA ( Merdeka News ): Unjukrasa ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Surakarta (Solo), Selasa (24/9/2019), berakhir dengan kericuhan. Terjadi saling dorong antara polisi dan pengunjukrasa, lantas disusul dengan aksi anarkhis yakni pengunjukrasa melempari polisi dengan botol dan batu. Akibatnya Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berunjukrasa.

Meletusnya aksi kericuhan sekitar pukul 14.20 WIB ini, nyaris tak diduga sebelumnya. Sebab aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB berlangsung lancar dan tertib. Bahkan beberapa menit sebelum kericuhan, ribuan pengunjuk rasa mendengarkan orasi dengan duduk santai di kawasan Jalan Adi Sucipto. Tiba-tiba muncul seruan hingga peserta aksi serempak berdiri dan berupaya merangsek barikade polisi yang sedang mengawal unjukrasa.

Maka aksi saling dorong meletus, dan semakin memanas setelah muncul lemparan botol dan batu, hingga sebagian peserta aksi berhasil menerobos gerbang gedung DPRD. Maka tak ada jalan lain, polisi berupaya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Satu orang yang diduga sebagai provokator diamankan petugas.

Para pengunjukrasa yang jumlahnya ribuan berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Solo, diantaranya Universitas Sebelas Maret (UNS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Slamet Riyadi, dan sebagainya, lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sebagaian berlarian ke arah Barat dan Timur di sepanjang Jalan Adi Sucipto, sebagian lagi menyelamatkan diri memasuki gang-gang kampung di sekitar gedung DPRD Surakarta.

Kapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai menyatakan, kericuhan itu terjadi karena ada provokasi dari oknum tak bertanggung jawab. Setidaknya, provkasi itu terlihat dari lemparan botol dan batu ke arah polisi, serta teriakan-teriakan untuk menerobos gedung DPRD Surakarta. (ETS/KRJ)

Semarak, Kontes Mobil Hemat Energi di Universitas Negeri Malang

MALANG ( Merdeka News ): Kontes Mobil Hemat Energi tahun 2019 digelar di Kampus Universitas Negeri Malang (UM), mulai Selasa (24 September 2019) hingga 4 hari berikutnya.

Kontes mobil berlangsung sangat meriah, diikuti 45 Perguruan Tinggi dari seluruh Indonesia. Pengunjung juga sangat antusias, sehingga selain di lingkungan kampus UM, sepanjang Jalan jakarta yang berada di timur kampus UM juga ditutup untuk keperluan kontes mobil tersebut.

Kontes Mobil Hemat Energi ini dibuka secara resmi oleh Didin Wahyudin, Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, didamping oleh Rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. AH. Rofi’uddin M.Pd

Menurut Didin Wahyudin, banyak aspek yang dapat dipelajari mahasiswa dalam mengikuti kontes mobil hemat energi. Di antaranya yakni mampu menciptakan mobil yang ramah akan lingkungan dan menyatu dengan masyarakat. Ini juga mendorong mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam menjaga kesinambungan dan ketahanan energi nasional, karena mobil tersebut hemat energi.

“Hadirnya kontes mobil hemat energi merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk terus menciptakan mobil hemat energi. Selain itu, kontes ini juga menguji kreativitas mahasiswa Indonesia. Selamat untuk semua mahasiswa yang ikut andil dalam acara kontes mobil hemat energi. Semoga kedepanya muncul generasi Indonesia yang hebat,” tambah Didin Wahyudin.

Kontes Mobil Hemat Energi kali ini dibagi menjadi dua kategori, yakni kendaraan prototype dan urban concept. Kontes ini dibagi lomba yang didesain khusus dan kendaraan roda empat.

Rektor Universitas Negeri Malang Prof. Dr. AH. Rofi’uddin M.Pd mendukung penuh kontes mobil hemat energi ini. “Kami sebagai tuan rumah akan memberikan fasilitas dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung,” tegas Prof Rofi’uddin.

Menurut Prof. Rofi’uddin M.Pd, sebagai tuan rumah pihak Universitas Negeri Malang telah menyediakan sejumlah fasilitas secara maksimal untuk kenyamanan peserta lomba. Pihak kampus juga bekerjasama dengan masyarakat sekitar agar kegiatan Kontes Mobil Hemat Energi ini berjalan dengan lancar dan sukses.

“Dengan adanya Kontes Mobil Hemat Energi ini diharapkan bisa memberikan andil positif untuk kelestarian lingkungan hidup, dengan konsep kendaraan hemat energi,” tambah Prof. Dr. AH. Rofi’uddin M.Pd. (Zen /Mal)

Ribuan Mahasiswa di Malang Tolak KPK “Digembosi”

MALANG ( Merdeka News ): Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang berunjukrasa di depan kantor DPRD Kota Malang, Senin (23/9/2019). Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Mereka menyatakan menolak keras sejumlah upaya untuk “menggembosi” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ribuan pengunjukrasa melakukan orasi secara bergantian di depan gedung DPRD Kota Malang. Demonstran juga membawa poster berbagai tuntutan.Antara lain bertuliskan “Pemerintah Jangan Hina Bila Tidak Mau Dihina”, “Riau Yang Terbakar, KPK Yang Dipadamkan”, dan sejumlah protes lain.

Dalam orasinya para mahasiswa mekritisi kinerja DPR RI yang berencana mengesahkan beberapa rancangan undang-undang. Selain itu, mereka juga mengecam kenaikan BPJS, penanganan kebakaran hutan, serta kriminalisasi beberapa aktivis buruh.

Pengunjukrasa juga melontarkan sejumlah tuntutan. Di antaranya yakni meminta DPR RI mencabut draf RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Mereka juga menuntut Presiden RI Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK, dan UU Sumber Daya Air. Menuntut segera menghentikan izin korporasi pembakaran hutan. Menuntut polisi membebaskan sejumlah aktivis, juga menuntut BPJS ditanggung sepenuhnya oleh negara dan diberikan secara gratis ke warga.

Mereka juga menyanyikan beberapa lagu nasionalisme. Demonstran juga meminta anggota DPRD turun menemui para demonstran. Sementara beberapa polisi berjaga di sejumlah pintu masuk gedung DPRD Kota Malang. Meski diikuti ribuan orang mahasiswa, unjuk rasa berjalan tertib tanpa insiden. (MHZ/BJT)

NU Bisa Jadi Kiblat Peradaban Dunia Islam

JAKARTA ( Merdeka News ): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj meminta Nahdliyin agar selalu menunjukkan kepada dunia bahwa organisasi ini pantas menjadi penjaga Islam moderat. Kalau hal itu bisa dijaga, maka NU berpotensi besar menjadi kiblat peradaban dunia Islam.

“Pleno ini akan menjadi titik tolak menghadapi muktamar yang akan datang. Tunjukkan (bahwa) NU semakin bermartabat, semakin berbudaya, semakin eksistensi, diakui dunia menjadi kiblat di mana pun berada,” kata Kiai Said di tengah-tengah Rapat Pleno PBNU yang diselenggarakan di Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat.

Apalagi, kata Kiai Said, ulama di Indonesia mampu bersatu di dalam berbagai perbedaan. Sebaliknya, sekalipun secara individu banyak yang pintar, tapi ulama-ulama di Timur Tengah susah untuk disatukan.

“Kita mampu menjaga identitas kita Islam ahlussunnah wal jamaah karena kita memang menjadi benteng terakhir moderasi, toleransi Islam di dunia ini,” ucap pria yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan.

Ia juga menyinggung tesis ilmuwan politik dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Samuel P Huntington yang menyatakan dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996) bahwa paska perang dingin, agama dan kebudayaan menjadi sumber konflik.

Menurut Kiai Said, tesis tersebut sangat tidak tepat jika dialamatkan untuk Indonesia. Sebab di Indonesia, warganya satu sama lain mampu menghormati kebudayaan, menghargai perbedaan, dan bersikap toleran.

“Di Indonesia berbagai budaya, berbagai suku, berbagai agama tidak menjadikan faktor perpecahan justru indahnya beragam, indahnya kebhinekaan yang kita banggakan kepada dunia internasional,” tambah Kiai Said.( NRC/nu.or.id )

Kini 96 Perguruan Tinggi Raih Akreditasi A

JAKARTA ( Merdeka News ) : Prof. Mohamad Nasir. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menteri Ristekdikti), kini terus mendorong perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri ataupun swasta agar dapat meningkatkan kualitasnya untuk memperoleh akreditasi A.

Menristekdikti mengungkapkan hal ini merespons tantangan dan peran perguruan tinggi dalam menghadapi era industri 4.0.

“Pihak kami terus mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya, baik swasta maupun negeri. Hal ini merespons tantangan dan peran perguruan tinggi dalam menghadapi era industri 4.0,” kata Menteri Nasir saat menghadiri Wisuda dan Dies Natalis Universitas Nasional ke-70 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Menristekdikti dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa, dibandingkan awal masa pemerintahannya terjadi lompatan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi A.

Mohamad Nasir menyebutkan saat ini sudah ada 96 perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi A, 13 di antaranya merupakan perguruan tinggi swasta di Jakarta.

Dalam kaitan ini Menristekdikti Mohamad Nasir berharap kampus dapat menjadi penggerak inovasi membangun negeri, dan SDM dan IPTEK yang dihasilkan akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai menjadi modal bangsa dalam percaturan global di era industri 4.0. Semoga kampus memiliki andil besar dalam memajukan warga Indonesia. ( EST /KNT )

Maskapai Biaya Hemat Beroperasi Lagi di Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Flynas Airlines, Maskapai penerbangan berbiaya hemat asal Arab Saudi, kini kembali beroperasi di Indonesia setelah sempat terhenti beberapa waktu yang lalu.

Kembali beroperasinya Flynas Airlines ditandai dengan penerbangan rute Jakarta – Madinah – Jeddah pada Minggu (22/09/2019), menggunakan armada Boeing 747-400 dan mengangkut 500 penumpang yang sebagian besar merupakan Jamaah Umrah asal Indonesia.

Acara Inaugural Flight (penerbangan perdana) Flynas Airlines di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta dihadiri olah Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam A. Abid Althagafi dan berbagai perwakilan dari Kementerian Agama, Angkasa Pura II, Otorita Bandara, Imigrasi, Direktur Komersial Haji dan Umrah, serta PT Arrayyan al Mubarok selaku perwakilan lokal Flynas di Indonesia.

“Pada penerbangan perdana Flynas ini mengangkut 500 Jamaah Umrah Indonesia. Mereka akan diterbangkan dari Jakarta menuju Madinah,” jelas Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Joko Asmoro usai acara Inaugural Flynas di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Minggu (22/09/2019).

Joko mengungkapkan, total ada 16 ribu Jamaah Umrah Indonesia yang akan diterbangkan Flynas Airlines menuju Tanah Suci. “Sampai periode September – Desember ini Flynas akan mengangkut 16 ribu Jamaah Umrah asal Indonesia,” jelasnya.

Joko berharap, dengan kembali beroperasinya Flynas ini akan semakin banyak pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa terbang ke Tanah Suci. “Setelah melayani dari Jakarta, Flynas juga akan meleyani penerbangan dari kota-kota lainnya, seperti Medan dan Makassar,” tambahnya.

Direktur Komunikasi dan Juru Bicara Flynas, Ahmed Ibrahim Al-Musained mengatakan, Flynas akan melayani basis tamu haji dan umrah Indonesia yang terus bertambah dengan dua penerbangan nonstop setiap minggu antara Jakarta dan Madinah dan Jeddah ke Jakarta, dengan membawa 500 penumpang sekali jalan. “Hari penerbangan yang dijadwalkan adalah Minggu & Selasa dari Jakarta ke Madinah dan Sabtu & Senin dari Jeddah ke Jakarta,” tuturnya.

Direktur Komersial Flynas Maen A. Hussein mengatakan, Indonesia merupakan pasar potensial dan pasar kedua Flynas. “Oleh karena itu, kami telah menempatkan dan menambahkan Indonesia sebagai pasar strategis utama dan rute jaringan Flynas,” tegas Hussein. ( EK/KRJ )

PARFI Malang Produksi Film Berkualitas

MALANG ( Merdeka News ): Di tengah kelesuan film nasional, para pengurus Persatuan Artis Film (Parfi) Kabupaten Malang merencanakan memproduksi sejumlah film berkualitas. Langkah Parfi Kabupaten Malang tersebut diharapkan jadi pendorong semakin berkembangnya perfilman di tanah air.

“Sekarang ini ada tiga judul film yang siap dibuat oleh para pengurus dan anggota Parfi Kabupaten Malang. Pertama yakni film yang melibatkan pariwisata daerah, kedua film yang bertopik relegi atau keagamaan, serta film ketiga yakni menyangkut masalah pendidikan,” tutur Agung Pamudji S.Pd, SH, MM, Ketua DPC Parfi Kabupaten Malang dalam keterangannya kepada Merdeka News.

Ditegaskan Agung Pamudji, pihaknya merasa optimis rencana pembuatan tiga buah film tersebut bisa direalisasikan dengan baik. Sebab sejumlah pemain handal telah tergabung sebagai anggota atau pengurus Parfi Kabupaten Malang. Anggota pengurus Parfi Kabupaten Malang juga memiliki peralatan yang komplit terkait dengan produksi film, baik mengenai peralatan shoting atau pengambilan gambar serta studio film untuk menunjang suksesnya produksi film buatan “arek Malang” tersebut.

“Anggota kami banyak yang potensial di bidang seni acting khususnya di acting perfilman atau sinetron. Pengurus juga ada yang punya peralatan komplit untuk pembuatan film atau sinetron. Jadi kami optimis pembuatan film ini akan terealisasi dengan baik,” tambah Agung Pamudji yang kini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Dikatakan Agung, pihak DPD Parfi Jawa Timur di bawah pimpinan Wira Lina SE MSi sudah mengadakan kerjasama dengan pihak MNC TV dan Bios TV. Karena itu jika personil Parfi di Jawa Timur, termasuk Parfi Kabupaten Malang sudah selesai buat film, akan dapat ditayangkan di MNC TV dan Bios TV. (Zen)

Kearifan Masyarakat Samin Warisan Budaya Indonesia

BLORA ( Merdeka News ): Lewat kajian yang cukup lama dan mendalam, akhirnya Kemendikbud menetapkan kearifan lokal Sedulur Sikep (Samin) Blora sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Penetapan itu ditandai dengan terbitnya sertifikat Mendikbud RI Nomor 65682/MPK.E/KB/2018 yang ditandatangani Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy.

Keputusan Mendikbud Muhadjir Effendy ini mendapat sambutan yang menggembirakan dari segenap warga di Blora Jawa Tengah. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Blora serta masyarakat Blora, kami mengucapkan terimakasih atas penetapan Sedulur Sikep (Samin) sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia,” tutur Wakil Bupati Blora H Arief Rohman MSi, usai menerima sertifikat dari Mendikbud.

Pengakuan dalam bentuk sertifikat tersebut diserahkan pada acara Opening Ceremony Platform Indonesiana ‘Cerita dari Blora’ di panggung terbuka Stadium Seni Budaya Tirtonadi dihadiri Direktur Sejarah Ditjen Kebudayaan Dra Triana Wulandari MSi. Dikatakan Wabup, setelah Barongan Blora tahun 2017 ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda, kini giliran Sedulur Sikep Samin. ”Saya berharap hal ini bisa semakin meneguhkan Blora sebagai Kota Budaya, Kota Barongan serta Bumi Samin Surosentiko,” tambah Wakil Bupati Blora Arief Rohman.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sejarah Ditjen Kebudayaan Dra Triana Wulandari MSi mengatakan, Kabupaten Blora yang selama ini dikenal karena kayu jati dan minyak bumi, ternyata juga kaya akan budaya. Salah satunya adalah nilai-nilai Sedulur Sikep Samin tentang bagaimana cara bersahabat dengan alam atau lingkungan hidup.

“Saat bencana alam datang misalnya, kita mungkin perlu belajar dari Sedulur Sikep Samin. Betapa mereka bersahabat dan menjaga lingkungannya dengan luar biasa. Saya kira kita pantas untuk berguru dengan nilai-nilai yang hidup dalam kearifan lokal masyarakat Samin. Selamat untuk Blora, semoga ke depan Blora bisa menjadi Kota Budaya dan bisa mengharumkan nama Indonesia,” tegas Triana Wulandari. (NRC/KRJ)

Dr. Khambali : Sertifikasi Halal, Kenapa Bukan Yang Haram ?

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka produk makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk-produk lain wajib memiliki sertifikat halal. Aturan tersebut segera berlaku mulai bulan Oktober 2019.

“Namun masalahnya sertifikasi halal biayanya cukup mahal, yakni Rp 2.5 juta dengan masa berlaku untuk 2 tahun. Ini biaya tambahan bagi produsen,” tutur pakar hukum DR. H. Muhammad Khambali, SFil, SH, MH yang juga Direktur LKBH UP45 Yogyakarta, Sabtu (21 September 2019).

Sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah badan baru yang dibentuk dan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag).

Salah satu hal yang harus diatur dalam produk hukum turunan UU JPH adalah detail kerja sama BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberi sertifikat halal. Juga aturan tambahan mengenai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pembiayaan sertifikasi halal.

Ada enam prosedur yang harus dilalui agar produk dari sebuah perusahaan mendapat sertifikat halal sesuai UU JPH.

Pertama, perusahaan harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH. Setelah permohonan diterima, BPJPH menetapkan LPH yang akan bertugas memeriksa atau menguji kehalalan produk. LPH kemudian melakukan tugasnya di lokasi produksi dan hasil penelitian itu diserahkan kepada BPJPH.

Selanjutnya, BPJPH harus memberikan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI. Setelah itu, MUI menggelar sidang fatwa halal untuk menentukan kehalalan produk yang diajukan.

Jika produk terkait dinyatakan halal, BPJPH berhak menerbitkan sertifikat. Produk yang dinyatakan tidak halal akan dikembalikan ke pemohon, disertai alasan dari MUI dan BPJPH.

Kemenag akan memberlakukan aturan baru sertifikasi halal menyusul penerapan UU Jaminan Produk Halal pada Oktober nanti. Meski ada aturan baru, sertifikasi halal yang sebelumnya diterbitkan MUI tetap berlaku hingga 2020.

“Menurut saya, jika sertifikasi halal dimaksudkan untuk menjamin dan menjaga umat muslim, bukan untuk mencari pemasukan uang bagi suatu lembaga, mengapa tidak yang haram yang diberi label,” tegas Dr Khambali yang juga alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Mengapa bukan yang haram saja yang diberi label, agar umat muslim terjaga dari konsumsi yang haram.

Ini tidak adil, tidak memartabatkan produsen, sekaligus pasti akan menambah beban harga bagi konsumen.

“Dengan adanya sertifikasi halal yang pasti ada biaya yang dikeluarkan oleh produsen, biaya mana akan dihitung sebagai biaya produksi, maka beban biaya produksi tersebut pasti akan dibebankan kepada konsumen. Berupa harga naik, atau penurunan kualitas dan kuantitasnya”, lanjut DR. H. Muhammad Khambali, SFil, SH, MH yang Dosen Tetap Fak Hukum UP45 Yogyakarta. ( Zen )