Category Archive : Berita Nasional

Menko Airlangga Optimis Ekonomi Indonesia Triwulan II Tumbuh 7,8%

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis perekonomian pada triwulan II-2021 mulai tumbuh di zona positif pada kisaran 6,9 persen – 7,8 persen. Proyeksi itu lebih baik dari perekonomian triwulan I-2021 yang diperkirakan masih tumbuh negatif atau kontraksi pada kisaran 0,5 persen – 0,3 persen, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya pemulihan.

Untuk itu, sebagai upaya menghadapi potensi penguatan dan risiko pelemahan pada pertumbuhan, tambah dia, pemerintah akan mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan Local Value Chain (LVC). “Penguatan LVC yang berorientasi pada beberapa komoditi strategis, yakni kelapa sawit, karet, industri kimia, industri aluminium, industri elektronik, dan industri alas kaki,” kata kata Airlangga dalam pernyataan di Jakarta.

Selain itu, ia memastikan pemerintah akan mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd-immunity, termasuk mendorong pengadaan vaksin gotong-royong. Prioritas vaksinasi telah dilakukan berdasarkan risiko wilayah atau zonasi risiko, dengan prioritas vaksinasi kepada penerima di wilayah dengan Zona Merah (sesuai data Kemenkes).

Saat ini, secara historis distribusi vaksin program untuk area Jawa-Bali mampu mencapai 70 persen dengan area luar Jawa-Bali 30 persen. Prioritas vaksin diberikan untuk sektor usaha maupun jenis perusahaan tertentu, antara lain yang mempunyai risiko penularan tinggi dan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemberian vaksin juga didahulukan untuk sektor jasa lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan sektor yang cara kerjanya padat karya serta kontak dengan banyak orang. Hingga akhir April 2021, Indonesia tercatat sudah melakukan 20 juta suntikan kepada masyarakat, atau mampu menembus 10 juta suntikan dalam dua bulan (atau sejak 26 Maret 2021).

“Sekarang saja, dengan segala keterbatasan, tetap bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat Indonesia sudah diberikan vaksin pertama. Diharapkan ke depan akan bisa lebih cepat lagi,” ujar Airlangga. (Nng)

Hingga Akhir April Sudah 20 Juta Warga Yang Vaksinasi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menkes Budi Gunadi Sadikin merasa haru,karena Indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 20 juta dosis vaksin Covid-19 sampai dengan akhir April 2021, dari target 181,5 juta.

Karena sebanyak 20 Lebih Cepat Lagi Upaya vaksinasi yang massif diharapkan mempercepat penciptaan herd immunity sekaligus menangkal berkembangnya mutasi virus baru yang sudah terdeteksi masuk di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin,di Jakarta,Senin menjelaskan indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 20 juta dosis vaksin Covid-19 sampai dengan akhir April 2021, dari target 181,5 juta.

“Pada akhir bulan April kemarin kita sudah menembus 20 juta suntikkan. Dibandingkan dengan Januari kira tembus 10 juta suntikkan baru pada tanggal 26 maret. Sekarang 1 bulan, dengan segala keterbatasan bisa menembus 10 juta suntikan atau sekitar 12,5 juta rakyat sudah diberi vaksin pertama. Kita harapkan ke depan sudah lebih cepat lagi,” kata Budi dalam konferensi pers, kemarin.

Pada Mei ini, Indonesia kembali mendapatkan 3,8 juta vaksin AstraZeneca dari program multirateral bersama GAVI Covax Facility dan akan datang selanjutnya 1,8 juta dosis yang gratis sehingga totalnya 5,6 juta. Adapun, rencananya Bio Farma akan produksi 18 juta vaksin Sinovac untuk bulan ini.

“Bahan baku vaksinnya cukup, jadi segera lakukan vaksinasi. Selama mutasi masih sedikit yang varian of concern, ini saat yang tepat sesegera mungkin melakukan vaksinasi melindungi diri kita dan keluarga,” tambahnya. (Krj)

Tjahjo Kumolo: ASN Harus Jadi Teladan Untuk Masyarakat

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan kembali bahwa aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan sesudah Idulfitri.

“ASN harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Saya ingatkan dan tegaskan, ASN untuk tidak mudik,” tegas Menteri Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan sudah sewajarnya jika ASN juga mengajak masyarakat dilingkungannya untuk bersama-sama mematuhi kebijakan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19. Selama ini, telah terjadi peningkatan potensi penularan Covid-19 selama masa libur panjang.

Menteri Tjahjo mengatakan, menahan diri untuk tidak mudik merupakan upaya untuk melindungi diri dan sanak saudara. “Mari kita lindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Tidak mudik adalah bentuk rasa cinta, melindungi dan bertanggung jawab pada keluarga,” ujarnya.

Bagi ASN yang tetap melakukan mudik, dapat dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. “Kami minta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengawasi ASN-nya masing-masing dan bertindak tegas jika ada ASN yang terbukti melanggar,” tegasnya.

Masyarakat yang mengetahui ada ASN yang mudik, dapat melaporkan ke KementerianPANRB melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Laporan dapat disampaikan melalui SMS 1708, www.lapor.go.id, atau aplikasi yang diunduh melalui Play Store atau App Store SP4N LAPOR!

Laporan tersebut dengan menyertakan nama ASN yang dilaporkan, instansi dan satuan kerja, lokasi, dan bukti dukung (jika ada). “Jika ada masyarakat yang melihat, bisa langsung melaporkan ke kami,” tuturnya.

Menteri Tjahjo juga mengingatkan untuk siswa-siswi sekolah kedinasan untuk tetap berada di tempat pendidikan selama libur panjang Idulfitri. “Bagi yang tinggal di asrama, tetap di asrama. Untuk yang tidak di asrama, tetap tinggal di tempat tinggal masing-masing. Saya imbau untuk tidak melakukan mudik,” tambahnya. (Krj)

Harga Vaksin Mandiri Segera Ditetapkan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan mengacu pada daftar perusahaan yang sudah mengajukan diri melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Selain itu, vaksinasi gotong royong juga tetap mempertimbangkan zonasi risiko penularan Covid-19 per daerah.

“Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi warga negara asing (WNA) untuk mendapat akses vaksinasi Covid-19. WNA sebagai pekerja asing bisa divaksinasi dengan skema gotong royong, yakni dengan pendanaan sepenuhnya oleh perusahaan penanggung WNA tersebut.

Pekerja asing yang dimaksud harus memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP). Soal harga, Ketua Umum Golkar ini menambahkan, Kementerian Kesehatan segera menerbitkan Permenkes mengenai vaksinasi gotong royong.

Nantinya, vaksinasi dengan skema gotong royong akan menggunakan vaksin Covid-19 produksi Sinopharm. Indonesia sendiri sudah sepakat dengan Sinopharm untuk mendatangkan 7,5 juta dosis vaksin sampai Juli nanti. “Juga 5 juta (dosis) dari Cansino yang sedang dalam proses,” kata Airlangga.

Sebelumnya dikabarkan, vaksin Sinopharm pemberian Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak setengah juta dosis sudah tiba di tanah air. Vaksin produksi China itu dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891. (Tnp)

PBNU Siap Membantu Penyempurnaan Kamus Sejarah Bangsa Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan mendukung langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menyempurnakan konten dalam Kamus Sejarah Indonesia. Keberadaan kamus ini sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memahami perjalanan Bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj mengapresiasi komitmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang berjanji akan memperbaiki dan menyempurnakan draf Kamus Sejarah yang telah disusun sejak 2017 tersebut. “Kita kecewa dengan draf kamus sejarah itu yang tidak menyebut NU, Hasyim Asy’ari, dan Gus Dur, tetapi itu bukan kesalahan menteri karena terbit tahun 2017 bukan era Pak Nadiem,” kata Said Aqil setelah menerima kunjungan Mendikbud di kantor PBNU, Jakarta.

Said Aqil pun menyarankan Kemendikbud menyusun ulang naskah kamus tersebut. PBNU siap mendampingi Kemendikbud dalam proses tersebut dengan tim sejarawan yang canggih. “Penulisan sejarah yang tidak benar akan merugikan bangsa, bukan hanya NU. Kalau sejarah tidak ada Hasyim Asy’ari sejarah bangsa juga rugi dong,” ujarnya

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini yang juga ikut mendampingi menyatakan PBNU telah menugaskan salah satu pengurusnya menjadi tim perumus. Selain itu, PBNU menyampaikan Ensiklopedia NU kepada Kemendikbud. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan agar sejarah dapat diluruskan sesuai perjalanan Bangsa Indonesia.

Khusus terkait Nahdlatul Ulama, Helmy menjelaskan bahwa kyai, haji, dan ulama NU berperan besar membangun pendidikan Indonesia. “Sejarah pendidikan Indonesia tidak terlepas dari peran besar kyai, haji, ulama NU dalam konteks membangun sekaligus merintis berdirinya Indonesia,” ungkap Helmy.

Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH.Hasyim Asy’ari dan putri dari Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid juga menegaskan pihak NU dan keluarga Gus Dur menilai bahwa persoalan ini sudah selesai. “Justru kami akan memberikan asistensi kepada Mas Nadiem dan timnya untuk merevisi kamus sejarah tersebut supaya lebih meningkat,” tegas Yenny.

Yenny juga sangat mengapresiasi sikap Nadiem yang sangat responsif terhadap isu ini, kendati pembuatan naskah kamus sejarah tersebut bukan terjadi di era kepemimpinannya. “Kita juga bersyukur kejadian ini membawa hikmah karena kamus tersebut dapat diperbaiki sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda ke depan agar lebih mengenal tokoh-tokoh bangsa serta kontribusi mereka terhadap kemerdekaan maupun pengisian kemerdekaan Bangsa Indonesia,” tambahnya. (Kr)

Menhan Prabowo: Pertahanan Negara Perlu Teknologi Tinggi

BALI ( Merdeka News ) : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan dengan kejadian hilangnya kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala-402 memperlihatkan bahwa pertahanan negara adalah pekerjaan yang rumit. Sebab itu memerlukan teknologi tinggi, profesioionalitas, dan mengandung unsur bahaya.

“Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit,” katanya dalam konferensi pers di Bali, Kamis (22/4/2021).

Tidak hanya itu, Prabowo juga mengatakan bahwa TNI juga harus dalam keadaan siap dalam segala kondisi. Sebab itu kata dia perlu dibutuhkan latihan yang kuat walaupun mengandung bahaya.

“Karena itu sangat dibutuhkan latihan dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi,” bebernya.

Sementara itu, Prabowo berharap dengan adanya kejadian memohon kepada masyarakat agar seluruh awak kapal selamat. Serta bisa ditemukan dalam waktu yang cepat.

“Perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita temui dalam waktu sesingkat-singkatnya,” harapnya.(Tnp)

Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Sudah Capai 17 Juta Suntikan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kecepatan pelaksanaan vaksinasi terus ditingkatkan untuk mencapai target 500.000 dosis per hari dan capaian ini akan terus di akselerasi. Vaksinasi hingga saat ini sudah mencapai 17 juta suntikan, termasuk untuk masyarakat lanjut usia yang telah mencapai sebanyak 3,2 juta suntikan, yang terdiri dari pemberian vaksin dosis pertama sebanyak 2,2 juta (10,54%) dan dosis kedua sebanyak 1,0 Juta (4,86%) dari target sebanyak 21,5 juta lansia.

“Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini tidak cukup dilakukan hanya oleh pemerintah, namun diperlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat. Kesadaran masyarakat dan peran aktif lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tokoh – tokoh masyarakat, dan para relawan sangat diperlukan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran ‘Program Home Care and Home Delivery Vaksinasi 10.000 Lansia untuk Negara’ yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Husada, Jakarta.

Di sisi lain, capaian vaksinasi lansia di wilayah lainnya masih lebih rendah dibandingkan dengan vaksinasi bagi petugas publik, antara lain Bali (26%), Yogyakarta (19%) dan Sulawesi Utara (6%). Kegiatan vaksinasi 10.000 Lansia untuk Negara ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat lansia di wilayah dengan capaian vaksinasi yang rendah.

“Vaksinasi kepada lansia harus dipercepat karena separuh dari kejadian fatal akibat Covid-19 terjadi pada lansia meskipun jumlah lansia hanya 12% dari total kasus Covid-19. Hal ini disebabkan sebagian besar pasien lansia rentan memiliki penyakit dan tidak bisa survive,” ujarnya.

Oleh karena itu untuk mendukung percepatan target vaksinasi lansia, Komunitas Indonesia Lawan Libas Covid-19 (KILLCOVID19) menginisiasi lahirnya Program Home Care (penjemputan lansia menuju sentra vaksinasi) and Home Delivery (penyelenggaraan vaksinasi di lokasi lansia berada). Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan komunitas dalam penanganan Covid-19, khususnya untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 adalah Program Vaksinasi 10.000 Lansia untuk Negara.

Program vaksinasi 10.000 Lansia untuk Negara ini akan dilaksanakan dengan 2 jenis layanan, yaitu (1) Home Care adalah relawan secara aktif mencari warga berusia lanjut usia; dan (2) Home Delivery adalah relawan menjemput warga lanjut usia yang tidak mampu mendatangi sentra vaksinasi.

Pada bagian akhir, Airlangga Hartato mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Komunitas KILLCOVID atas inisiatifnya. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program ini,” tutupnya. (Nng)

21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dinonaktifkan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) setelah dimutakhirkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.

“New DTKS ini karena kita melakukan pengontrolan data, sehingga ada hampir 21,1 juta data yang kita tidurkan,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di Gedung Kemensos, Jakarta.

Sebelum dilakukan pemutakhiran,banyak masyarakat penerima bantuan yang memiliki data ganda. Mereka tercatat dalam berbagai program bantuan, di samping itu ada pembaharuan karena meninggal dunia, pindah domisili, dan lain-lain. Ia mencontohkan jika seseorang diketahui memiliki dua data, maka satu data akan dinonaktifkan. Jadi dengan pemutakhiran data itu penerima bansos akan tepat sasaran.

Dengan adanya pemutakhiran ini,maka terjadi kekurangan data di Kemensos. Kendati demikian, Risma mengatakan, Kemensos mendorong Pemerintah Daerah untuk terus memperbarui data dan melaporkannya ke Kemensos secara berkala. “Sebanyak 21 juta itu data ganda, bisanamanya ganda, kemudian ganda penerimanya, atau ada yang meninggal dan lain sebagainya,” kata dia.

Menurutnya, pembaruan data akan dilakukan secara berkala tiap bulannya. Kemensos akan menerapkan ketentuan bagi Pemda untuk melaporkan pembaruan data pada pekan pertama dan kedua. Pada pekan berikutnya, Kemensos akan menyatukan data dari Pemda tersebut dengan data yang dimiliki dan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri agar menjadi data tunggal. “Semoga bisa menyalurkan di pekan keempat,” katanya.

Risma juga menyatakan, pihaknya akan menggandeng Perguruan Tinggi untuk memberikan masukan agar Kemensos bisa memutuskan kepantasan penerima bansos. “Masukan Perguruan Tinggi akan menjadi
pertimbangan Kementerian Sosial dalam memutuskan kepantasan kepesertaan dalam program bantuan sosial,” kata Mensos.

Sementara itu Kemensos telah menyalurkan bansos tunai Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 6,53 triliun pada April 2021. “Pencairan bantuan ini untuk Tahap II, kebetulan bulan April, jadi bertepatan dengan awal puasa,” kata Mensos.

Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos, alokasi anggaran bansos PKH 2021 sebesar Rp 28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp 15,35 triliun (pada Januari 2021 sebesar Rp 6,82 triliun dan April Rp 6,53 triliun).

Menurutnya, pemberian bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. (Ant)

Menko Airlangga: THR Perkuat Daya Beli Masyarakat

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan THR akan memperkuat daya beli masyarakat dan menstimulasi aktivitas konsumsi dan belanja masyarakat. Bahkan Pemerintah memperkirakan adanya potensi riil peningkatan konsumsi sebesar Rp151,2 triliun dari pemberian THR dan gaji ke-13 pada Ramadhan 1442 H dan Lebaran 2021.

“THR ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakan kinerja perekonomian secara keseluruhan, terutama pada triwulan II-2021,” ujar Airlangga, Rabu (21/04/2021).

Potensi peningkatan konsumsi itu diperkirakan akan muncul dari karyawan yang menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja yang diperkirakan mencapai 20 juta orang. Jika per orang kurang lebih mendapatkan THR sebesar Rp5 juta, maka potensi konsumsinya sebesar Rp 100 triliun.

Sementara untuk pekerja formal yang non anggota BPJS Tenaga Kerja diperkirakan sebanyak 36 juta orang. Apabila per orang mendapatkan THR kurang lebih sebesar Rp2 juta maka potensi konsumsinya sebesar 72 triliun rupiah.

Untuk ASN (aparat sipil negara), TNI dan Polri di Indonesia diperkirakan terdapat 4,3 juta orang yang menerima THR, dimana per orang kurang lebih mendapatkan Rp5 juta. Selain itu ada gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI dan Polri yang diperkirakan sebesar Rp5 juta. Potensi konsumsi dari sektor ini diperkirakan mencapai 43 triliun rupiah.

Namun pemerintah hanya memperkirakan sekitar 70 persen potensi THR tersebut yang akan dipergunakan untuk konsumsi yakni sebesar 151,2 triliun rupiah. Angka tersebut meski hanya sebesar dua persen dari total konsumsi rumah tangga nasional akan tetap cukup tinggi dan diyakini akan menggerakkan perekonomian sepanjang bulan Ramadan dan Lebaran.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik menyatakan telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 2,63 persen. Lewat adanya kepastian THR tadi, diharapkan tahun 2021 ini tidak terjadi lagi. Bahkan diharapkan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai implementasi UU Cipta Kerja yang diberlakukan pemerintah, maka pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan pekerja kontrak waktu tidak tertentu (PKWTT) juga harus menerima uang THR mereka.

Besaran uang yang diterima oleh para PKWT dan PKWTT itu seperti diatur dalam UU Cipta Kerja adalah masa kerja 12 bulan penuh akan menerima THR sebesar satu bulan upah.

Sementara bagi pekerja yang minimal sudah bekerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan juga akan menerima THR. Perhitungannya, adalah masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan satu bulan upah.

Untuk pekerja harian yang bekerja lebih dari 12 bulan pun sama. Mereka akan menerima THR sebesar 1 bulan upah yang dihitung dari rata-rata upah setiap bulannya. Begitu pula pekerja harian yang bekerja minimal satu bulan hingga kurang dari 12 bulan skema pembayaran THR satu bulan upah yang diambil dari rata-rata 12 bulan upah terakhirnya.

Pemerintah sendiri akan membentuk Posko THR untuk mengawasi pembayaran THR ini. Masyarakat atau pekerja bisa melaporkan ke Posko THR jika mengalami masalah soal pembayaran THR dari perusahaan atau pengusaha. (Tnp)

Kapolri: Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam menghadapi persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021.

Hal itu disampaikan Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021, yang dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta beberapa Menteri dan Kapolda jajaran yang mengikuti secara virtual.

“Keselamatan rakyat sebagai hukum terringgi atau Salus Supreme Lex Esto,” kata Sigit dalam Rakor Lintas Sektoral di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021).

Sigit menjelaskan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat melakukan mudik Lebaran.

Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19.

Dengan adanya pelarangan mudik, maka hal itu sesuai dengan semangat asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Karena melakukan upaya untuk menyelamatkan orang banyak dari penyebaran virus corona.

“Polri akan gelar operasi keselamatan dari 12 hingga 25 Mei atau selama 14 hari, untuk memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena angka Covid-19 yang masih tinggi,” ujar Sigit.

Selain itu, Sigit juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan Kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (KKYD) guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat Ramadan dan Idul Fitri.

“Operasi KKYD angka kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris di bulan Ramadaan untuk melaksanakan amaliah. Rekan-rekan Densus 88 tetap mengawasi,” ucap Sigit.

Antisipasi kejahatan itu, kata Sigit, bisa melalui pendekatan Soft Approach dengan menggandeng para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain itu, Sigit meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Lebaran. Serta melakukan operasi yustisi guna menegakan protokol kesehatan di masyarakat.

“Pengendalian Covid-19 di di setiap daerah yang sudah mendapat vaksin agar dikoordinasikan untuk melakukn vaksin massal. Harga pangan sembako akan lonjakan harga maka Polri menurunkan Satgas Pangan dengan instasi terkait untuk mengontrol langsung di sasaran. Operasi Yustisi tetap dilakukan agar masyarakat patuh program 3T dan 5M tetap dilakukan,” tambah Sigit. (Nng)