Category Archive : Berita Nasional

Libur Maulid Nabi 2021 Digeser ke 20 Oktober

KUPANG ( Merdeka News ) : Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari 19 Oktober 2021 menjadi 20 Oktober.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penggeseran hari libur Maulid Nabi tersebut dilakukan untuk menghindari libur panjang.

“Mengenai penggeseran libur hari besar keagamaan itu pertimbangan semata-mata untuk menghindari masa libur yang panjang, karena celah antara libur reguler itu ada hari kejepit yaitu hari Senin,” kata Muhadjir usai olahraga bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Pangkalan Utama TNI AL, Kupang, Minggu (17/10/2021).

“Sehingga kalau libur hari selasa itu bakal dimanfaatkan hari senin itu untuk bolos atau izin, tapi sebenarnya niatnya untuk memperpanjang liburnya,” lanjut dia.

Muhadjir menjelaskan, jika pemerintah tidak menggeser hari libur Maulid Nabi, dikhawatirkan mobilitas masyarakat tidak terkendali. Hal tersebut juga terlihat pada pengalaman sebelumnya, saat libur panjang.

“Kita sudah sangat pengalaman setiap terjadi libur panjang, pergerakan orang besar-besaran dari tempat ke tempat lain itu bisa menaikkan Covid-19,” beber Muhadjir.

Walaupun lonjakan kasus sudah melandai, lanjut Muhadjir, masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi lonjakan kasus. Hal tersebut untuk mencegah lonjakan kasus seperti yang terjadi usai Idul Fitri lalu.

“Tentu saja memang banyak ini sudah mulai turun, ya justru ini sudah mulai turun kita tidak mau main-main lagi, karena kita sudah membiarkan libur panjang tanpa ada interversi kebijakan itu akan ada kenaikan kasus,” pungkas Muhadjir.(Tnp)

Presiden Jokowi Didampingi Menko Airlangga di Groundbreaking Smelter Freeport

GRESIK ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) PT Freeport Indonesia yang mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

“Kita dapat laporan smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia, karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun,” kata Presiden Jokowi saat peresmian peletakan batu pertama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa (12/10/2021).

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat besar, bahkan masuk dalam 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut, ujar Presiden, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Presiden meminta hilirisasi hasil industri, agar Indonesia tidak hanya mendapat manfaat dari sumber daya alam yang bersifat mentah.

“Jangan sampai kita memilki tambang, konsentrat, (tapi) smelternya, hilirisasinya ada di negara lain, seperti tadi disampaikan Pak Menteri (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), ada di Spanyol, ada di Jepang, nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan akan memerintahkan setiap perusahaan yang bergerak di sektor tambang untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri. Hal itu untuk mengurangi ekspor sumber daya alam mentah, dan memberikan nilai tambah serta efek pengganda ekonomi bagi perekonomian domestik, termasuk juga meningkatkan penerimaan bagi negara.

“Saya akan perintah satu per satu, perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang minerba untuk masuk ke hilirisasi. Untuk apa ? sekali lagi agar komoditas lebih tinggi nilainya, tidak kirim mentahan,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengatakan pembangunan smelter ini juga merupakan kebijakan strategis yang diambil setelah pemerintah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. “Karena sekali lagi kita ingin nilai tambah itu ada di sini,” ujar Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam peresmian itu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan para pejabat terkait. (Nng)

Indonesia Bisa Mendominasi Industri Halal Dunia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Prospek Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat, baik nasional maupun global. Compound Annual Growth Rate (CAGR) memproyeksi, industri halal akan meningkat mencapai 6,2% hingga tahun 2024. Sedangkan dalam lingkup ekonomi syariah global, berdasarkan The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020/2021, Indonesia menduduki posisi ke-4, di bawah Malaysia, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab.

Pihak Kementerian Perindustrian terus mendorong perkembangan industri halal di tanah air agar Indonesia bisa menjadi raja industri halal. Hal ini dikarenakan, dengan jumlah umat muslim lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia seharusnya menjadi pasar sekaligus produsen terbesar untuk produk halal.

“Terkait dengan sektor perindustrian sebenarnya kita beruntung. Pak Agus Gumiwang begitu dapat penugasan dari Wapres, kita langsung fight, khususnya tadi saya mulai adalah bikin pusat pemberdayaan usaha selevel eselon dua. Jadi setingkat direktur, artinya ini level tinggi. Jadi, untuk mengembangkan indusri halal, nanti kita akan godok disini,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo dalam acara dialog virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Indonesia Bidik Raja Industri Halal”, kemarin.

Dody menjelaskan, bicara sebuah produk industri halal, produk hilir, tentunya harus ada bahan bakunya. Kemudian, bahan bakunya itu halal atau tidak.

“Lalu apakah teknologinya mumpuni untuk penelusuran apakah produk itu halal atau tidak. SDM juga perlu diperhatikan. Apakah SDM di industri halal itu benar-benar peduli dengan kehalalan produknya atau tidak. Kemudian juga kawasan industrinya juga harus diperhatikan kehalalannya,” kata Dody.

Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Kawasan Industri Halal dan Pusat Industri Halal. Dua aturan ini mendukung ekosistem ekonomi syariah.

Kementerian Perindustrian juga akan membuat roadmap industri halal yang selaras dengan aturan tersebut. “Karena kalau kita bicara produk halal, tentunya sudah menjadi jaminan produk tersebut aman,” tegas Dody.

Ditambahkannya, saat ini anak-anak muda, sebagian besar sudah menjadikan industri halal sebagai sebuah trend baru. Industri halal bukan lagi dianggap milik agama tertentu. Hal ini terjadi di seluruh dunia, dan pangsa pasarnya sangat besar.

State of the Global Islamic Economy Report mendefinisikan “Islamic Economy” sebagai kegiatan ekonomi yang menyentuh banyak sektor. Meskipun terpengaruh oleh pandemi Covid-19, sektor ekonomi halal akan terus tumbuh hingga mencapai $2,4 triliun pada tahun 2024.

Untuk makanan halal, konsumsi muslim dunia mencapai $1,17 triliun pada tahun 2019. Diprediksi $1,38 triliun pada tahun 2024, dengan tingkat CAGR 3,5%.

Untuk industri kosmetik halal, konsumsi muslim dunia mencapai $66 miliar pada 2019. Diprediksi $76 miliar pada 2024, dengan tingkat CAGR 2,9%. (Kr)

Indonesia Salah Satu Negara Terbaik Dalam Menangani Pandemi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Strategi penanganan Covid-19 Indonesia yang menekankan penanganan di hulu maupun hilir terbukti membuahkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari nilai Reproduction Number (Rt) sebesar 0,60. Angka ini relatif lebih rendah dibanding Rt global dan negara lain.

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Singapura angkanya masih 1,44, Inggris 0,97, dunia 0,92, Amerika 0,9, India 0,86, Filipina 0,85, Malaysia 0,81. Jadi Indonesia adalah salah satu yang terbaik dalam penanganan Covid-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua KPC-PEN.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam sambutannya yang bertema “Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Guna Mendukung Pembangunan Nasional Pasca Pandemi Covid-19” pada acara Seminar Sekolah Sespimti Polri dan Sespimmen Polri T.A. 2021 yang berlangsung secara virtual.

Lebih lanjut dalam paparannya Menko Airlangga menyampaikan, “Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan kasus Covid. Pada kuartal kedua, disaat kasus Covid-19 di bawah 100.000, maka pertumbuhan ekonomi bisa melonjak ke angka 7,07%. Namun disaat varian Delta masuk, kasus naik ke sekitar 573 ribu, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun di sekitar 3,5 sampai 4%. Selanjutnya di kuartal keempat ini diharapkan bisa tumbuh sekitar 5%, karena kita lihat beberapa indikator sudah jauh membaik dan kasus Covid-19 sudah lebih landai.”

Indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan Covid-19. Per 3 Oktober 2021, Kasus Aktif di Indonesia berhasil turun 94,59% dari puncak kasus di 24 Juli 2021, dan turun sebesar 53,81% dalam dua minggu terakhir ini. Hal ini dapat terjadi berkat strategi penanganan pandemi pada sisi hulu, yaitu dilakukannya pencegahan melalui PPKM, peningkatan testing dan tracing, dan akselerasi vaksinasi.

World Bank mengapresiasi kecepatan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 100 juta dosis. Capaian tersebut tak lepas dari kebijakan percepatan vaksinasi yang terus dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Buah dari kolaborasi tersebut, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan capaian terbaik vaksinasi, di mana Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia dalam hal jumlah penyuntikan dosis pertama serta berada di peringkat ke-6 dunia dalam jumlah total suntikan vaksinasi Covid-19. Sedangkan, strategi penanganan Covid-19 di hilir adalah penanganan pasien Covid-19 dengan Isolasi Terpusat (Isoter) yang memanfaatkan Rusun, Hotel, Asrama Haji, dan Kapal PELNI.

Menko Airlangga mengatakan, Isoter merupakan kebijakan yang tidak ditemui di negara lain. “Beberapa kebijakan yang berbeda yang tidak dilakukan oleh negara lain adalah Isolasi Terpusat. Isolasi Terpusat adalah di antara isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Kita ketahui masyarakat kita tidak semuanya mempunyai rumah yang bisa melakukan isolasi mandiri, sehingga berisiko memunculkan klaster keluarga yang menyebabkan kenaikan kasus,” tutur Menko Airlangga.

Namun, Menko Airlangga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada, sehingga segala pencapaian yang baik tersebut dapat dipertahankan dalam rangka transisi dari pandemi menuju endemi. Adapun Pemerintah telah menyiapkan roadmapmenuju era normal baru yang syarat utamanya adalah sudah tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity), intensifikasi vaksinasi hingga 2,5 juta dosis/hari, dan kasus baru kurang dari 5 ribu.

Selanjutnya kepada para peserta webinar, Menko Airlangga menyampaikan untuk mewaspadai potensi penyebaran kasus Covid-19 dari perhelatan nasional dan internasional seperti PON di Papua, World Superbike di Mandalika, Liga 1, Liga 2, dan tak lama lagi Indonesia juga berkesempatan menjadi Tuan Rumah G20.

“Indonesia akan memegang Presidensi G20. Ini event-nya sepanjang tahun, dalam event tersebut dilakukan berbagai meetingdi 150 lokasi. Partisipasi dan bantuan pengamanan dari TNI dan Polri menjadi sangat krusial, karena akan ada 20 kepala negara menghadiri event ini,” tutup Menko Airlangga. (Nnm)

Kiyai Said Siap Dicalonkan Jadi Ketua PBNU

KEDIRI ( Merdeka News ) : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengaku tidak keberatan jika dirinya dicalonkan lagi menjadi ketua umum PBNU untuk ketiga kalinya menjelang pelaksanaan Muktamar NU, Desember 2021.

“Kalau diminta siap. Tidak ada batasan (AD/ART). Tidak ada masalah, Gus Dur juga tiga kali,” kata Kiai Said saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis.

Dinukil dari Antara, Kiyai Said mengatakan untuk pelaksanaan Muktamar NU sudah siap. Ia juga berharap doa dari para sesepuh agar pelaksanaan muktamar berjalan dengan sukses.

“Sudah siap, insya Allah. Kiai, para sesepuh doakan muktamar sukses, keren, bermartabat, berkualitas,” ucap dia.

Ia juga mengatakan sengaja berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Sebenarnya, dirinya sudah lama ingin ke Pesantren Lirboyo, namun karena pandemi COVID-19, baru bisa saat ini.

Dirinya juga mengenang saat dulu masih menjadi santri di Pesantren Lirboyo, Kota Kediri ini sekitar 1968 hingga 1971. Saat itu, santrinya sekitar 2.500 orang.

“Alhamdulillah saya di sini (Pesantren Lirboyo, Kota Kediri) 1968 sampai 1971 lalu pindah ke Krapyak, Yogyakarta, lalu Makkah al-Mukarramah tahun 1980 sampai 1994, pulang membawa anak empat,” papar Kiai Said yang juga ikut serta dalam pengajian Kamis Legi di Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri tersebut.

Sebelumnya, Kiai Said dan rombongan ziarah ke makam para pengasuh Pesantren Lirboyo, Kediri yang berada di dalam kawasan pesantren. Setelah itu, rombongan baru ke lokasi pengajian di aula muktamar tersebut.

Setelah dari Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri untuk sowan.

Kiai Said Aqil Siradj juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/10). Beberapa yang dibicarakan antara Kiai Said dengan Presiden Jokowi adalah hasil Munas-Konbes NU 2021 dan rencana pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada 23-25 Desember 2021.

Rencananya lokasi Muktamar NU digelar di Lampung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena masih pandemi COVID-19. Rencananya, kegiatan juga akan berlangsung dengan daring dan luring.

Rencana pemilihan Ketua Tanfidziyah atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar 2021 tersebut akan dilakukan dengan metode one man one vote oleh para pemilik suara. (Ant)

Menko Airlangga: Penerapan PPKM Dilanjutkan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan evaluasi setiap minggunya, dan dilakukan penetapan untuk melanjutkan penerapannya setiap 2 minggu. Dari hasil evaluasi minggu ini, diputuskan penerapan PPKM dilanjutkan pada periode tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021.

Perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, angka capaian pengendalian kasus di Indonesia sangat baik, terlihat dari indikator Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) yang ada di bawah 1 (per 30 September 2021 sebesar 0,63), jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Singapura = 1,54; Inggris = 1.05; Filipina = 1,01). Selain itu, Kasus Konfirmasi Harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain (Inggris = 505,3 kasus; Malaysia = 376,3 kasus; Singapura = 361,4 kasus).

Gambaran situasi Jumlah Kasus per Pulau (Kelompok Provinsi) juga memperlihatkan penurunan Kasus Aktif yang cukup signifikan:

• Sumatera: Tingkat Kesembuhan (RR)= 95,19% dan Tingkat Kematian (CFR)= 3,54%, dengan penurunan Kasus Aktif sebesar -91,66%
• Nusa Tenggara: RR= 96,78% dan CFR= 2,33% dengan penurunan= -93,79%
• Kalimantan: RR= 95,11% dan CFR= 3,15% dengan penurunan= -87,44%
• Sulawesi: RR= 95,73% dan CFR= 2,62% dengan penurunan= -88,68%
• Maluku & Papua: RR= 95,69% dan CFR= 1,71% dengan penurunan= -88,47%

Dari 27 Provinsi di Luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada Provinsi yang masuk Level 4, terdapat 4 Provinsi di Level 3, dan 22 Provinsi di Level 2, serta 1 Provinsi di Level 1 (Kepulauan Riau). Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu.

“Terjadi perbaikan/ penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari Level 2 ke Level 1,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi PPKM secara virtual.

Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat Kab/Kota di Luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut, di mana jumlah Kab/Kota Level 4 dan 3 terus mengalami penurunan, sedangkan jumlah Kab/Kota Level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan (Level 1 dari 34 menjadi 44; Level 2 dari 275 menjadi 292).

Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 Kab/Kota Luar Jawa-Bali PPKM Level 4 periode ini (21 September – 4 Oktober 2021), dibandingkan dengan awal periode, terdapat 1 Kab/Kota mengalami kenaikan level asesmen (Kota Banjarmasin), 7 Kab/Kota mengalami penurunan Level, dan 2 Kab/Kota tetap level asesmennya. Di sisi lain, 3 Kab/Kota masih mengalami kenaikan Positivity Rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang memimpin Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun penurunan Level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur, mendasarkan pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.

“PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 Kab/Kota (dari sebelumnya pada 10 Kab/Kota), yaitu diterapkan di Kab/Kota yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Data 6 Kab/Kota yang diterapkan PPKM Level 4 yakni Kab. Pidie, Kab. Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kab. Bulungan, dan Kota Tarakan,” ungkap Menko Airlangga.

Sejalan dengan hal tersebut, akan diterapkan PPKM Level 3 pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 108 Kab/ Kota), dan Level 2 akan diterapkan pada 292 Kab/Kota (sebelumnya 249 Kab/Kota), serta PPKM Level 1 akan diterapkan pada 44 Kab/Kota (sebelumnya 18 Kab/Kota).

“Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM periode 5 – 18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya, dengan penyesuaian pada pengendalian atas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Menko Airlangga.

Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 saat ini, terdapat 8 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Dosis-1 Nasional (45,24%). Sedangkan capaian Vaksinasi Lansia, terdapat 7 Kab/Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Lansia Nasional (30,93%).

Perkembangan Program PEN

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 1 Oktober 2021 mencapai Rp411,72 Triliun atau 55,3% dari pagu Rp744,77 Triliun. Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan. Rincian realisasi adalah sbb:

• Realisasi Klaster Kesehatan: Rp104,1 Triliun (48,4%);
• Realisasi Klaster Perlinsos: Rp117,3 Triliun (62,9%);
• Realisasi Klaster Program Prioritas: Rp62,50 Triliun (53,0%);
• Realisasi Klaster Dukungan UMKM & Korporasi: Rp68,43 Triliun (42,1%);
• Realisasi Klaster Insentif Usaha: Rp59,41 Triliun (94,6%).
• Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp104,1 Triliun, terutama untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) sebesar 63,2 % atau Rp2,85 triliun; Therapeutic, untuk Insentif & Santunan Nakes sebesar 67,6% atau Rp12,8 Triliun dari pagu Rp18,94 Triliun; dan juga untuk Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8% atau Rp22,38 Triliun.

Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos sebesar Rp117,3 Triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,2% atau Rp20,72 Triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5% atau Rp29,21 Triliun dari pagu Rp49,89 Triliun, BLT Desa sebesar 51,9% atau Rp14,94 Triliun dari pagu 28,80 Triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7% atau R5,07 Tritliun dari pagu Rp8,80 Triliun.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Nng)

Pemerintah Apresiasi Komitmen Pelaku Industri Kopi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyambut baik kolaborasi yang bisa dilakukan antara pelaku industri kopi Indonesia dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri kopi di Indonesia. Langkah ini juga akan bertujuan untuk mempromosikan kopi Indonesia di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut kedatangan para pelaku industri kopi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertepatan dengan International Coffee Day yang jatuh pada 1 Oktober 2021. Pada pertemuan ini, para pelaku industri kopi menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk pengembangan bisnis kopi di Indonesia dan dukungan di kejuaraan kopi internasional.

Pemerintah mengapresiasi komitmen pelaku industri kopi Indonesia untuk terus mendorong pertumbuhan industri kopi Indonesia. Industri kopi memiliki peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yaitu memberdayakan 1,86 juta kepala keluarga petani dan 50 ribu tenaga kerja umum. “Kopi merupakan komoditas terpenting ketiga di perkebunan setelah kelapa sawit dan karet alam. Kopi juga menyumbang persentase terhadap PDB perkebunan sebesar 16,15%,” ujar Menko Airlangga.

Dalam 10 tahun terakhir, industri kopi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 250%. Saat ini, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar ke-4 di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Luas lahan kopi Indonesia mencapai 1,25 juta ha dengan total produksi hingga 761 ribu ton per tahun.

Pemerintah telah memberi dukungan untuk masyarakat mendorong pertumbuhan industri kopi Indonesia melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Realisasi KUR untuk kopi pada 2020 sebesar Rp1,2 triliun dengan 53 ribu debitur dan realisasi KUR industri kopi hingga 21 Juli 2021 sebesar Rp661 miliar dengan 25 ribu debitur,” ujar Airlangga.

Industri kopi memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha kopi menjadi salah satu buktinya. “Salah satu program pelatihan favorit di Kartu Prakerja adalah pelatihan menjadi barista. Hal ini menunjukkan anak muda sekarang sangat tertarik dengan industri kopi,” ujar Airlangga.

Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan industri kopi Indonesia baik melalui food estate berbasis korporatisasi petani, KUR, maupun riset-riset penting untuk menambah nilai kopi itu sendiri. “Kerja sama internasional baik bilateral, regional, maupun internasional perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mendongkrak kopi Indonesia menjadi komoditas berorientasi ekspor unggulan baik di pasar tradisional maupun non-tradisional,” tutup Airlangga. (Nnm)

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Mulai Tunjukkan Hasil Membaik

JAKARTA ( Merdeka News ) : Berbagai upaya Pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional telah mulai menunjukkan hasil yang membaik. Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mendapat dukungan dari Pemerintah untuk bisa pulih.

Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif disalurkan melalui berbagai program yaitu Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata. Dukungan juga telah diberikan kepada kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel untuk para tenaga kesehatan.

Pemerintah melalui dana PEN juga mengalokasikan sebesar Rp 7,67 triliun pada tahun ini, untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata.

“Program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini anggarannya juga ditingkatkan menjadi 60 milliar rupiah. Ini berarti meningkat hampir 3 kali lipat dibanding tahun 2020 yang anggarannya 24 milliar rupiah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, secara virtual pada Senin (27/09/2021).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa sasaran peserta BIP adalah tujuh subsektor ekonomi kreatif yakni aplikasi, game developer, kriya, fashion, kuliner, film, dan sektor pariwisata. Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah kepada Pemerintah Daerah untuk menekan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tahun 2021, nominal dana hibah pariwisata ditingkatkan menjadi 3,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah serta industri, hotel, dan restoran yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial akibat pandemi Covid-19. “Hibah ini mekanismenya ditransfer ke daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata di 101 kabupaten/kota berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan,” tutur Menko Airlangga.

Kriteria-kriteria yang dimaksud yakni ibu kota dari 34 provinsi yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi superprioritas. Juga daerah yang termasuk 100 calendar of event, destinasi branding juga daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE) yang merupakan bagian dari program Indonesia Care/I Do Care. Program tersebut dirilis demi mempersiapkan kemampuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan dalam setiap aspek kegiatannya.

Program Indonesia Care/I Do Care dijalankan beriringan dengan program lain yang tentunya diharapkan juga ditindaklanjuti dengan kerja sama antar Kementerian, misalnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata yang berstatus Taman Nasional sampai pembukaan kembali layanan penerbangan internasional dengan pembahasan dan diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Dengan adanya prorgam-program dukungan Pemerintah tersebut, industri pariwisata diharapkan bisa meningkatkan standar pelayanannya agar mendapatkan kepercayaan dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” pungkas Menko Airlangga. (Tnp)

Pemerintah Indonesia Minta Saudi Cabut Penangguhan Penerbangan Umrah

JAKARTA ( Merdeka News ) : Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Khoirizi berharap agar otoritas Arab Saudi segera mencabut penangguhan penerbangan umrah bagi calon jemaah asal Indonesia. Hal itu ia sampaikan ketika menemui Duta Besar Arab Saudi, Esham Altsaqafi.

“Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci,” kata Khoirizi dalam keterangannya.

Khoirizi berharap kepada otoritas Saudi agar jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan. Terlebih lagi, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik.

Ia menilai para jemaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti pelbagai protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. “Kami berharap jemaah umrah Indonesia diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan,” kata dia. (Tnp)

Teten Masduki Targetkan 3 Juta UMKM Go Internasional

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan sebanyak 3 juta sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat berkibar di pasar internasional atau go digital. Target ini lebih tinggi dari target semula yang hanya 2 juta UMKM pada tahun ini.

“Target tersebut jika kita melihat dari transaksi UMKM lewat e-commerce yang tumbuh 26 persen year on year (yoy) pada kuartal II 2020. Hal ini memberikan sinyal dimulainya pergeseran pola belanja masyarakat dari ritel ke platform digital,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam webinar “Peran Perbankan Pada Ekosistem Digitalisasi UMKM, “ di Jakarta.

Menurutnya, saat ini penjualan di platform digital telah tumbuh 26 persen. Pertumbuhan ini semakin bagus dengan adanya pertambahan merchant yang baru sampai 3,1 juta lebih dan telah terhubung dengan ekosistem digital.

Dikatakan, pihaknya juga terus mendorong transformasi UMKM untuk bisa melakukan pengembangan produk yang memiliki nilai tambah agar lebih besar lagi. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi baik dari sisi produksi maupun pemasaran. “Kami dorong bertransformasi dan kami siapkan berbagai program digitalisasi, sehingga ketika ekonomi membaik mereka bisa mengambil peluang di pasar domestik maupun global,” kata Teten.

Kemenkop UKM mencatat, hingga 21 Agustus 2021 sebanyak 15,3 juta UMKM sudah masuk ke platform digital. Realisasi itu melampaui target tahun ini yang direncanakan 13,7 UMKM masuk ekosistem digital.

Adapun pemerintah menargetkan di 2030 sudah sebanyak 30 juta UMKM yang memasarkan produknya secara digital. Secara bertahap, target di 2022 sebanyak 19 juta UMKM dan 2023 sebanyak 24,5 juta UMKM.

“Sampai minggu ketiga Agustus 2021, itu sudah ada 15,3 juta UMKM dan 142 koperasi yang on board (masuk ke digital). Artinya masih banyak yang haruus terdigitalisasi untuk mencapai target di 2030,” Deputi Kewirausahaan Kemenkop Siti Azizah.

Dipaparkan, pihaknya telah memetakan cara untuk mencapai target tersebut. Diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai platform digital. Selain itu melakukan pendataan seluruh UMKM di Tanah Air.

“Saat ini masih ada 28 juta UMKM lagi dalam tahap proses konfirmasi pendataan. Antisipasi kami nantinya akan ada 65 juta UMKM yang datanya akan tersimpan di Kemenkop UKM,” jelasnya. (Krj)