Category Archive : Berita Nasional

Airlangga Apresiasi PBNU Dukung Pemerintah Wujudkan SDM Unggul

JAKARTA ( Merdeka News ) : Perubahan perilaku masyarakat ke arah Less Contact Economy diperkirakan akan berlanjut dan memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komposisi masyarakat juga akan didominasi oleh anak-anak muda, para digital-natives yang adaptif terhadap perubahan teknologi, dan akan menjadi penopang konsumsi global di masa depan.

Berbagai studi seperti Google Temasek dan Bain and Company (2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 yang lalu, sekitar 350 juta orang penduduk di ASEAN telah memanfaatkan layanan ekonomi digital, dimana 60 juta diantaranya merupakan pelanggan baru sejak merebaknya pandemi Covid-19. Kondisi ini menandai adanya pergeseran lanskap perekonomian global menuju tatanan ekonomi yang baru, dimana peranan ekonomi digital akan semakin dominan.

Hal ini menjadi peluang khususnya bagi para Kader IPNU sebagai generasi muda untuk bersama-sama mempercepat akselerasi transformasi digital di berbagai sektor, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap percepatan pemulihan ekonomi.

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang bersama-sama dengan seluruh tatanan masyarakat dalam mendukung upaya Pemerintah untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan masyarakat yang berdaya saing. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menyampaikan keynote speech pada acara Latihan Kepimpinan Nasional (LAKNAS) IPNU yang bertajuk Kepemimpinan dan Upaya Membangun Perekonomian Negara di Era Digital dan Society 5.0, yang dilakukan secara virtual, kemarin.

Potensi ekonomi digital Indonesia tentunya didukung oleh sejumlah faktor, antara lain total penduduk yang terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 191,08 juta atau 70,7%. Dari sisi digital user, jumlah mobile connection di negara saat ini mencapai 345,3 juta (125,6% dari total populasi) dengan rata-rata waktu yang dihabiskan orang untuk berselancar di internet selama 8 Jam 52 Menit. Sepanjang tahun 2020, trafik internet mengalami peningkatan 15-20%.

Di samping itu, kini telah muncul juga gelombang teknologi baru, antara lain artificial intelligence, IoT, blockchain, cloud computing, dan jaringan 5G. Teknologi AI bahkan telah diberdayakan dan semakin banyak diadopsi di berbagai aplikasi, mulai dari tugas sehari-hari yang sederhana, smart assistant, dan keuangan, hingga perintah yang sangat spesifik seperti control operations, dan pengamanan data. Pemanfaatan AI diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi bisnis, produktivitas dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

Bonus demografi yang diproyeksikan akan dimiliki di tahun 2030, nantinya akan membuat mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi Z dan Milenial yang berusia 8 s.d. 39 tahun. Ini artinya, para Kader IPNU sebagai generasi saat ini akan terlibat didalamnya. Kemampuan dan keunggulan digital-natives yang dimiliki generasi ini harus terus diasah.

Selain itu, generasi ini juga harus berjiwa mandiri, kreatif, adaptif, kolaboratif, dan inovatif agar dapat berdaya saing memasuki era society 5.0. Keahlian SDM dalam memanfaatkan teknologi menjadi modal penting untuk menghadapi era society 5.0.

Berbagai inisiatif dalam mendorong pemanfaatan ekonomi digital untuk kepentingan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, seperti pembentukan Roadmap E-Commerce Indonesia 2017-2019, White Paper on Digital for Future Economy, Indonesia Digital Roadmap 2021-2024, Making Indonesia 4.0, Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025/BSPI 2025 dan Action Plan Inovasi Keuangan Digital 2020-2024.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, akan terlahir generasi muda berjiwa pemimpin yang berkarakter dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menjadi game changer yang mampu merespon segala tantangan dan persoalan khususnya dalam upaya membangun perekonomian nasional di era digital saat ini,” pungkas Menko Airlangga. (Nng)

Presiden Minta Vaksinasi Anak 6 – 11 Tahun Segera Dimulai

JAKARTA ( Merdeka News ) : Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta negara-negara di dunia untuk memperbanyak sampel genome sequencing, mempersiapkan respons fasilitas kesehatan, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan menyegerakan vaksin untuk masyarakat rentan. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran varian baru Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di sekitar 45 negara.

Anak-anak termasuk kelompok usia yang banyak terkena varian ini. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok usia tersebut.

“Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa terkait dengan karantina, ini terus diberlakukan 10 hari karantina untuk yang dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Kemudian juga terkait dengan vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia 6-11 (tahun),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema untuk pelaksanaan vaksinasi booster yang direncanakan akan dilakukan di tahun mendatang. Pelaksanaan ini akan diatur melalui peraturan menteri kesehatan (permenkes).

“Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di bulan Januari. Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (penerima bantuan iuran) dan juga vaksin non PBI. Ini yang akan diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Airlangga.

Terkait capaian vaksinasi nasional, Airlangga menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi dosis pertama adalah sebesar 68,42 persen dan dosis kedua sebesar 47,55 persen dari target yang telah ditetapkan. Masih terdapat sembilan provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya di bawah 50 persen, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.

Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga memaparkan mengenai persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan kegiatan pada periode tersebut akan disesuaikan dengan imbauan dari WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (inmendagri).

“Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen, dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin,” tambahnya.

Selain itu, Menko Ekon mengatakan bahwa dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan G20 yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.

“Akan ada protokol kesehatan secara bubble, dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel, tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” pungkasnya. (Tnp)

Pemerintah Terus Jalankan Agenda Reformasi Struktural

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah terus melakukan operasionalisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah, yang mencakup antara lain, Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, (29/11/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa untuk Modal LPI, Pemerintah telah memberikan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp30 Triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan Saham Negara sebesar Rp45 Triliun. Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK.

Terkait KEK, telah dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 Trilun dan saat ini telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru. Kemudian, tentang Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan UMKM mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Tentang Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan dan Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission, Menko Airlangga mengatakan bahwa OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan. Selanjutnya tentang Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menteri Dalam Negeri akan segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan MK. Selanjutnya Pemerintah akan menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan MK).

Menambahkan penjelasan yang terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa BKPM telah mencatat kenaikan realisasi investasi pada Tahun 2021 sebesar 7,8% (YoY Januari-September) dengan nilai investasi sebesar Rp659 Triliun. Jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk Triwulan 1 s.d 3 Tahun 2021, dimana pada Triwulan 1 sebanyak 311.793 tenaga kerja, di Triwulan 2 sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan pada Triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 Agustus s.d. 31 Oktober 2021, dimana perizinan berusaha yang dominan diberikan kepada Usaha Mikro sebanyak 357.893 perizinan (94,42%), Usaha Kecil sebanyak 14.818 perizinan (3,91%), Usaha Menengah sebanyak 3.783 perizian (1%), dan Usaha Besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67%). (Nnm)

Test CPNS Masuk Tahap Seleksi Kompetensi Bidang

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memulai rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2021. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih meminta seluruh peserta mengedepankan integritas dan sikap percaya diri saat mengikuti seleksi.

“Saya harap peserta bisa tenang, percaya diri, yakin pada kemampuan diri, serta utamakan integritas,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan SKB di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, kemarin.

SKB Kementerian PANRB digelar selama empat hari secara luring dan daring. Tes yang dilaksanakan antara lain, substansi jabatan dengan menggunakan ‘Computer Assisted Test’ (CAT), tes TOEFL, psikotes dan wawancara psikotes, wawancara dengan pimpinan unit kerja, serta praktik kerja.

Sri menjelaskan bahwa masing-masing jenis tes memiliki tujuan yang berbeda. Tes substansi jabatan dengan menggunakan CAT merupakan cara mengetahui kemampuan peserta terkait jabatan yang akan diembannya jika lulus nanti.

Lebih lanjut, tes TOEFL adalah upaya memprediksi kemampuan Bahasa Inggris peserta CPNS Kementerian PANRB. Sementara psikotes dan wawancara psikotes berguna untuk mengetahui potensi sikap dan perilaku serta kepribadian CPNS yang akan mengisi jabatan.

Terakhir wawancara’user’ dan praktik kerja adalah langkah untuk mengenal kemampuan teknis pelamar serta mengetahui seberapa siap para pelamar tersebut untuk bekerja. Menurut Sri, banyaknya jenis tes yang harus diikuti peserta adalah untuk menjamin sumber daya manusia (SDM) yang terpilih adalah mereka yang terbaik dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara.

“Rangkaian SKB empat tahap ini sangat menentukan kualitas pegawai yang kita terima, tidak hanya yang pintar tetapi juga berintegritas dan siap mengabdi dengan mengamalkan nilai-nilai BerAKHLAK,” tambah Sri.

Pelaksanaan SKB Kementerian PANRB diselenggarakan terpusat di Jakarta. Dijadwalkan SKB berlangsung hingga 30 November 2021. (Kr)

MK Tolak Gugatan Buruh, Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja

JAKARTA ( Merdeka News ) : Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-Undang U Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan oleh sejumlah elemen buruh. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghormati putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Pemerintah akan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam kurun waktu 2 tahun.

“Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai tenggang waktu dari MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, kemarin.

Airlangga menjelaskan, putusan MK mengatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Peraturan perundangan yang telah dilakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” katanya. Ke depan, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang serta melaksanakan arahan MK lainnya. (Nnm)

Badan Intelijen Negara Raih Penghargaan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Badan Intelijen Negara (BIN) meraih penghargaan di ajang Government Social Media Award (GSM) tahun ini. Apresiasi ini diberikan panitia GSM Award dalam acara pengumuman secara daring, kemarin.

BIN mendapatkan GSM Award 2021 untuk kategori Most Engaging bidang Lembaga. Pada ajang ini BIN menjadi yang terbaik kategori Most Engaging bersama Kementerian Kesehatan di bidang kementerian, Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang Pemprov, dan PT Perkebunan Nusantara X di bidang BUMN. Penyerahan GSM Award 2021 langsung diterima oleh Perwakilan Tim Publikasi Akun Media Sosial BIN Yulianto secara virtual melalui kanal zoom.

Yulianto mengatakan, penghargaan tersebut tidak terlepas dari kerja keras pimpinan BIN dan berbagai pihak lainnya yang telah memberikan koreksi; arahan dan penyempurnaan pada akun media sosial.

Menurut Yulianto , apresiasi ini memberikan semangat yang lebih besar kepada BIN untuk terus berkarya dalam menyampaikan berbagai informasi, edukasi atau pun karya dalam ruang publik yang sehat.

“Penghargaan ini tentu bukan akhir dari berbagai langkah kami dalam membangun ruang publik yang sehat. Namun, momentum ini menjadi motivasi kami untuk dapat memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara,” kata Yulianto. (Kr)

Menko Perekonomian: UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pasca putusan hakim yang membatalkan gugatan buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah pun menghormati putusan Mahkamah meski ada sejumlah catatan. Salah satunya memerintahkan pemerintah perbaiki beleid sapu jagad itu dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

“Pertama setelah ikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan patuhi putusan MK dan laksanakan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud,” kata Airlangga saat menyampaikan keterangan pers daring, Kamis 25 November 2021.

Airlangga yang ditemani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menyebut UU Cipta Kerja masih berlaku walau ada masa perbaikan yang diminta Mahkamah. Eks Menperin itu menyebut, putusan Hakim yang memerintahkan tidak ada aturan baru bersifat strategis sebelum ada perbaikan.

“Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” ucap Airlangga.

“Putusan MK dibacakan agar pemerintah tak terbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja,” sambung Airlangga.(Nnm)

Terkait UU Cipta Kerja, Pemerintah Respons Putusan MK

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah memastikan akan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang meminta adanya perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagaimana diketahui, MK pada hari ini telah membacakan amar putusan dengan menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak diperbaiki.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, respons perbaikan UU Cipta Kerja ini akan dilakukan pemerintah dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah diputuskan MK.

“Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan UU dengan sebaik-baiknya,” tegas dia saat konferensi pers, Kamis, 25 November 2021.

Meski harus dilakukan perbaikan, Airlangga menekankan, sesuai dengan putusan MK, UU Cipta Kerja yang digugat oleh Serikat Buruh ini tetap berlaku sampai dengan para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR memperbaiki.

“MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan MK,” tegasnya.

Airlangga juga memastikan, pemerintah juga akan menjalankan putusan MK yang menyatakan supaya aturan baru yang bersifat strategis sebagai turunan UU ini tidak dibuat, meski yang sudah ada tetap berjalan.(Tnp)

Wakili Presiden Jokowi, Menko Perekonomian akan Buka Puncak IDC AMSI 2021

JAKARTA ( Merdeka News ) : Acara Puncak Indonesia Digital Conference (IDC) yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan digelar tanggal 24-25 November 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto akan mewakili Presiden Jokowi membuka acara tersebut.

IDC AMSI 2021 menjadi wadah berkumpulnya para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku usaha serta para profesional, untuk memotret perkembangan Indonesia lewat lensa digital. Tahun ini IDC AMSI mengambil tema Lompatan Digital: Inovasi dan Akselerasi.

Indonesia telah memasuki era jaringan selular kelima (5G). Era baru ini akan membuka banyak peluang dan berdampak besar terhadap produktifitas, penyerapan tenaga kerja, hingga kesehatan. Momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal, demi sebuah tujuan besar untuk memperkuat ekonomi Indonesia.

“IDC adalah upaya AMSI menggali inovasi teknologi dari banyak industri dan pemerintahan, serta mendorong kolaborasi agar hasilnya maksimal dan publik kian dimudahkan. Karena dengan kolaborasi hasil yang dicapai lebih powerfull, efisien dan efektif,” kata Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut, Senin (22/11/2021).

Di hari pertama puncak IDC AMSI 2021, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso akan menjadi keynote speaker dalam sesi I yang bertema Proyeksi dan Strategi Akselerasi Bank Digital 2022. Pembicara lain adalah Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk, Kaspar Situmorang. Hadir pula Direktur Informasi dan Teknologi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Timothy Utama dan Y.B Hariantono, Direktur IT dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Sementara di sesi II, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan menjadi keynote speaker dengan tema Tantangan E-Commerde dan Logistik 2022. Akan hadir CEO of Marketplace Tokopedia Anthony Wijaya, Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, dan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Ketua ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder) Yukki Nugrahawan Hanafi juga akan memberikan pandangannya.

Hari Kedua (25/11), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menjadi keynote speaker sesi I membahas Percepatan Digitalisasi di Sektor Kesehatan. Pembicara lain adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. M Adib Khumaidi, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Indonesia dr. Lia Partakusuma. Lalu akan hadir Chief Digital Transformation Officer Kemenkes RI Setiaji, dan Ketua Asosiasi Health Tech Indonesia/CEO Prosehat dr. Gregorius Bimantoro.

Untuk Sesi II, Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny Gerard Plate akan menjadi keynote speaker diskusi bertema Era Baru Digital Advertising Pasca Regulasi Perlindungan Data. Pembicara lain dalam sesi ini adalah CEO Trans Corporation Atiek Nur Wahyuni, dan Managing Director Wavemaker Indonesia Amir Suherlan. Hadir pula Mike Katayama sebagai Ads Privacy Leads, Google Asia Pasific.

IDC merupakan acara tahunan yang digelar AMSI sejak tahun 2019. Sebelum acara puncak, telah digelar Road to IDC AMSI 2021 di delapan wilayah pada tanggal 15-18 November lalu. Road to IDC AMSI 2021 melibatkan para pemimpin bisnis, tokoh, pembuat kebijakan, dan profesional tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak seperti Google, PT BNI (Persero) Tbk, Astra, Bank Raya, PT PLN Persero, Pertamina, bank bjb, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya Palembang, Bankaltimtara dan MS Glow.

IDC AMSI juga menggandeng mahasiswa dari puluhan kampus untuk mengikuti acara ini. Di antaranya FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Balikpapan, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Negeri Balikpapan, Universitas Islam Negeri Samarinda, Universitas Mulia Balikpapan, Politeknik Negeri Balikpapan.

Lalu Universitas Islam Nusantara, Universitas Padjajaran Bandung, Akparta Surakarta, UIN Walisongo Semarang, STIEPARI Semarang, Universitas Maarif Hasyim Latif, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, STIKES ICsada Bojonegoro, Stikosa AWS Surabaya, STAI Attanwir Bojonegoro, Universitas Yos Soedarso Surabaya, dan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Dari Bali ada Fisipol Universitas Udayana, Lembaga Insan Bina Usaha UMKM, Universitas Ngurah Rai, Universitas Warmadewa, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Fikom dan Bisnis Universitas Dwijendra.

Di Sulawesi ada Universitas Muhammadiyah Parepare, Universitas Islam Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar, Sekolah Tinggi Pariwisata Tamalatea. Lalu IAIN Manado, Universitas Katolik De La Salle Manado, STIE Pariwisata Manado.

Terakhir di Jakarta ada Universitas Bakrie, FISIP Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka, Universitas Prof. DR. Moestopo dan Politeknik Negeri Media Kreatif. (Nnb)

Muktamar NU Diusulkan Dipercepat

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sebanyak 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendukung keinginan Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang menginginkan pelaksanaan Muktamar NU dipercepat. Alasannya karena pemerintah menetapkan PPKM level 3 mulai 24 Desember mendatang sampai 2 Januari 2022.


“Ada 27 pengurus Wilayah, 25 merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU dan 2 Rois Syuriah PWNU semalam bertemu dan mendukung keinginan Rois Aam agar Muktamar dipercepat,” kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melalui keterangan tertulis yang dikirim ke berbagai media.


Ke-27 PWNU yang mendukung percepatan Muktamar di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara serta Papua Barat.
Dukungan disampaikan saat ke-27pimpinan PWNU bertemu di Jakarta Sabtu (21/11) malam.

Hasil pertemuan antara lain menyebutkan, sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, sehingga Muktamar NU ke 34 yang dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021 terpaksa harus dijadwalkan ulang.

Maka kami 27 PWNU se-Indonesia menyatakan setuju dan sangat mendukung pendapat Rois Aam KH Miftachul Ahyar agar jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34 diajukan menjadi tanggal 17-19 Desember 2021.


Keputusan lain, 27 PWNU se-Indonesia mendorong agar regenerasi kepemimpinan PBNU dapat terjadi secara baik dan elegan pada Muktamar ke-34 Lampung. 27 PWNU se-Indonesia juga mendorong agar Muktamar NU ke-34 menjadikan keputusan konferensi besar (Konbes) tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai acuan dan kemudian diterapkan sebagai salah satu keputusan Muktamar NU.


Ketiga keputusan ini ditandatangani oleh 27 PWNU yang hadir, 25 Ketua Tanfidziyah PWNU dan 2 Rois Syuriah PWNU.


Sebelumnya, Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memerintahkan PBNU untuk mempercepat Muktamar, karena kondisi di bulan Januari 2022 belum tentu akan lebih baik dibandingkan Desember 2021.
Menurut Gus Ipul, sebagai pimpinan tertinggi maka keinginan Rois Aam ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan PBNU.


“Kondisi di PBNU saat ini juga sudah tidak kondusif ada masalah-masalah politik dan administrasi yang menggangu konsolidasi organisasi. Misalnya banyak SK mati yang tiba-tiba hidup sendiri tanpa ada tandatangan Rois Aam. Ini masalah yang serius,” ungkap Gus Ipul.


Sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2021, penyelenggaraan Muktamar NU mestinya dilakukan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Namun karena terjadi pandemi Covid-19, akhirnya diundur dan rencananya dilaksanakan akhir Desember 2021. (Kr)