Category Archive : Berita Nasional

Menristek: Kurangi Ketergantungan Impor Alat Kesehatan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro mengatakan memperingati setahun pandemi COVID-19, Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan dengan menghasilkan alat kesehatan buatan sendiri, seperti ventilator dan alat tes cepat COVID-19.

“Upaya kita mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan maupun obat berhasil dilakukan,” kata Menristek Bambang dalam acara virtual peringatan Satu Tahun Pandemi COVID-19 dengan tema “Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih, Bangkit dan Maju,” di Jakarta.

Pada awal pandemi COVID-19, terjadi begitu banyak impor alat tes cepat (rapid test) antibodi untuk skrining atau penapisan COVID-19.

Menristek menuturkan karena kondisi pada saat itu bersifat mendesak, sehingga mungkin tidak ada analisa atau penilaian terhadap kualitas dari alat tes cepat COVID-19 berbasis antibodi yang diimpor dari berbagai negara tersebut. (Krj)

BRI Kembali Turunkan Suku Bunga Kredit

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pada pertengahan Februari lalu Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen. Penurunan suku bunga acuan tersebut juga diikuti oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga pinjamannya. Salah satu yang menurunkan suku bunganya dengan signifikan adalah BRI.

BRI kembali menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mulai 28 Februari 2021 untuk seluruh segmen (Korporasi, Ritel, Mikro, KPR dan non-KPR) dengan penurunan yang signifikan atau sebesar 150 bps – 325 bps. Penurunan SBDK terbesar diberikan pada kredit konsumer non-KPR sebesar 3,25 persen. Dengan penurunan ini, SBDK non-KPR berubah dari semula 12 persen menjadi 8,75 persen.

Selain itu, BRI juga menurunkan SBDK KPR sebesar 2,65 persen, dari 9,90 persen menjadi 7,25 persen. Penurunan SBDK juga dilakukan untuk segmen mikro sebesar 2,5 persen. Perubahan ini membuat SBDK mikro turun dari 16,50 persen menjadi 14 persen.

Pada kredit segmen korporasi dan ritel, BRI melakukan penurunan SBDK masing-masing sebesar 1,95 persen dan 1,5 persen. Dengan demikian saat ini, SBDK korporasi berubah dari 9,95 persen menjadi 8 persen. Kemudian, SBDK segmen ritel berkurang dari 9,75 persen menjadi 8,25 persen.
Penurunan suku bunga kredit oleh BRI tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, sepanjang tahun 2020 lalu BRI telah menurunkan suku bunganya sebesar 75 bps – 150 bps, bahkan khusus untuk restrukturisasi keringanan suku bunga, BRI menurunkan antara 300 bps – 500 bps.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa kebijakan penurunan suku bunga kredit yang dilakukan BRI ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, seiring berlanjutnya tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. (Tnp)

Diskon Pajak Mobil 0 Persen Bisa Dinikmati Mulai 1 Maret 2021

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri keuangan (Menkeu) Sri mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan pajak baru mengenai diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah. Artinya, pembeli mobil baru tidak perlu membayar PPnBM.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Aturan ini ditetapkan pada 25 Februari 2021 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian diundangkan pada 26 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari aturan tersebut, Minggu (28/2/2021), di pasal 2 tertulis bahwa diskon PPnBM mobil baru untuk jenis sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc.

Selain itu juga bisa digunakan untuk kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem satu gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas 1s1 silinder sampai dengan 1.500 cc.

Di pasal 5, PPnBM ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diberikan 100 persen untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021.

“Selanjutnya 50 persen dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021, dan 25 persen dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021,” mengutip aturan tersebut.(Nnm)

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jatim

SURABAYA ( Merdeka News ) : Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri menangkap 12 terduga teroris di berbagai wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, serta Malang.

“Dalam operasi penangkapan di Jawa Timur, tim Densus 88 menangkap 12 orang terduga teroris,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Argo belum menjelaskan lebih rinci ihwal penangkapan terhadap belasan terduga teroris tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kedua belas terduga teroris itu yakni UBS alias F, TS, AS, AIH alias AP, BR, RBM, Y, F, ME, AYR, RAS, dan MI. (Nn)

Panglima TNI Dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi

PAPUA ( Merdeka News ) : Panglima TNI Mareskal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi dalam rangkaian kunjungan kerja (knker) ke Papua. Keduanya saling bergantian memberikan motivasi, apresiasi dan membakar semangat para prajurit tersebut.

Menurut Hadi, titik keberhasilan dalam setiap tugas lapangan ialah kuatnya kerjasama antara TNI-Polri yakni dengan mensinergikan komunikasi dan kolaborasi yang dibarengi oleh evaluasi bersama setiap kegiatan yang telah dilakukan.

“Pelaksanaan tugas tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan bersama sama. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kerjasama,” kata Hadi dihadapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi.

Sementara Kapolri Listyo Sigit menambahkan, soliditas TNI-Polri harus membatin dalam setiap personel di lapangan. Pasalnya keberhasilan dalam setiap operasi bukanlah milih satu dua orang ataupun institusi melainkan bersama.

“Keberhasilan salah satu merupakan keberhasilan bersama,” tandas Sigit.

Tak lupa, mantan Kapolda Banten ini mengapresiasi kinerja Satgas yang telah ditorehkan selama menjalankan tugas memelihara keamanan Papua dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Banyak prestasi yang ditoreh oleh Satgas Nemangkawi dalam pelaksanaan tugas menangkap dan mengamankan pelaku. “Saya apresiasi kepada seluruh personil operasi Nemangkawi,” ujar Sigit.

Ia tak lupa mengingatkan bahwa ancaman KKB meningkat akhir-akhir ini. Disamping itu, Listyo Sigit juga mengharapkan personel Satgas turut mencermati isu-isu yang berkembang berkaitan dengan RUU Otsus. Adapun Otsus, menurut Sigit merupakan cara pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

“Waspadai kekuatan propaganda mereka, siapkan strategi menghadapinya. Tanamkan kepada mereka bendera merah putih tetap berkibar,” pungkas Kapolri. (Nnm)

Mendikbud : Dana BOS Tahun Ini Rp 52,5 Triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 52,5 triliun untuk 216.662 satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB pada tahun 2021.

Dalam penyaluran Dana BOS pada 2021, Nadiem menyebut ada tiga pokok kebijakan Dana BOS yang membedakan dari tahun sebelumnya.

Pertama, nilai satuan biaya BOS kini bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah sehingga besaran satuan Dana BOS bisa berbeda tiap daerah.

“Tadinya semua sama per anak saja dan sekarang tiap area, tiap kabupaten, dan daerah, tiap sekolah ada variasinya. Jadi, nilai satuan biayanya berubah, terdiferensiasi,” terang Nadiem dalam konferensi daring, Kamis (25/2/2021).

Kedua, lanjut dia, penggunaan Dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. “Penggunaan Dana BOS masih tetap fleksibel, masih mengikuti pedoman penggunaan atau juknis Dana BOS di masa pandemi ini untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pada masing-masing sekolah,” paparnya.

Kepala sekolah kini dapat menggunakan Dana BOS untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021.

“Saat ini kita sudah masuk dalam proses pelaksanaan tatap muka, dan semakin banyak sekolah dan guru melakukan tatap muka, Dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan untuk segera mengakselerasi sekolah tatap muka, untuk memenuhi segala kebutuhan protokol kesehatan seperti kesediaan sanitasi, masker, thermo gun, dan berbagai macam kebutuhan untuk daftar periksa pembelajaran tatap muka,” tambahnya. (Krj)

Presiden Jokowi Hadiri Vaksinasi Bagi Ribuan Wartawan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden RI Joko Widodo hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 5.512 insan pers di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari pertama, Kamis 25 Februari 2021.

Dari jumlah penerima vaksin tersebut, 512 di antaranya adalah peserta yang mendaftar saat Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa insan pers mendapat prioritas dalam vaksinasi Covid-19. “Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat HPN bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pagi ini dimulai untuk 5.512 awak media yang prosesnya tadi saya lihat berjalan lancar dan baik,” kata Jokowi.

Vaksinasi tersebut diharapkan oleh Jokowi bisa melindungi awak media di lapangan. “Wartawan sering berinteraksi dengan publik, dengan nara sumber,” kata demikian Jokowi memberi alasan. Jokowi berharap proses vaksinasi massal bagi insan pers yang berlangung hingga 27 Februari 2021 di Jakarta ini bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, sehingga seluruh awak media, segera mendapat vaksin.

Presiden melihat insan pers sebagai salah satu yang melakukan pelayanan publik. Karena itu dimasukkan dalam program vaksinasi tahap kedua yang digulirkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan hari pertama vaksinasi selain dihadiri presiden, tampak hadir mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Informasi dan Informatika RI Johnny G.Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 Atal S.Depari.

Mohammad Nuh kepada wartawan mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh.

Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas. (Tnp)

Kapolri Listyo Sigit Luncurkan Aplikasi Dumas Presis

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan bentuk transparansi dan Handling Complain bagi masyarakat luas.

Peluncuran Aplikasi Dumas Presisi tersebut dilakukan saat kegiatan Rakerwas Itwasum Polri Tahun Anggaran 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

“Maksimalkan Aplikasi Dumas Presisi dan sosialisasikan kepada masyarakat, karena aplikasi ini merupakan wujud handling complain dan transparansi Polri dalam membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur,” kata Sigit dalam sambutannya.

Pada kegiatan itu, Sigit juga meminta kepada jajaran Itwasum Polri untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana berbagi informasi dan merumuskan cara bertindak dalam menangani berbagai permasalahan tugas di lapangan.

“Serap setiap informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sebagai upaya memperkaya wawasan serta menyempurnakan strategi, teknis dan cara bertindak di lapangan,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Tak hanya itu, Sigit menginstruksikan untuk merajut kerjasama dan sinergitas lintas fungsi dan sektoral, bersama institusi pemerintah, APIP dan pengawas eksternal independen.

Lalu, melakukan pengelolaan dan menemukan solusi terbaik dalam menangani pengaduan masyarakat, serta manfaatkan masukan dari pengamat dan pengawas eksternal Polri.

“Lakukan evaluasi tugas-tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan, baik yang dilaksanakan secara rutin maupun khusus,” ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Kemudian, Sigit menekankan Rakerwas ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemikiran yang Out of The Box dalam rangka mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (Tnm)

Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran. (Nn)

Jokowi Ancam Copot Kapolda dan Pangdam Yang Gagal Cegah Kebakaran Hutan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, beberapa tahun belakangan pemerintah secara rutin menggelar pertemuan membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rapat bertujuan untuk mengingatkan seluruh pejabat di daerah agar mengantisipasi kebakaran hutan.

“Tujuannya apa? Untuk mengingatkan baik kepada gubernur, bupati/wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres. Terutama jika ada pejabat-pejabat yang baru yang berada di daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran,” katanya di Istana Negara, Senin (22/2/2021).

Meskipun saat ini banyak wilayah yang tengah mengalami bencana banjir dan tanah longsor, Jokowi meminta agar antisipasi karhutla tidak boleh kendor.

“Saya ingin mengingatkan kita semuanya meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor, namun kewaspadaan kita terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Jokowi menegaskan bahwa aturan main dalam penanganan karhutla masih sama. Dia mengatakan, sejak 2016 ada kesepakatan bagi pangdam, kapolda, kapolres, danrem dan dandim.

“Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran, dan membesar, dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti. Saya kira kita masih ingat semuanya kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti semuanya masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti. Jelas?,” tegasnya. (Tnp)

S