Category Archive : Berita Nasional

Menko Airlangga : UMKM Pilar Terpenting Perekonomian Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut dengan mendapat dukungan dari konsumsi Pemerintah yang mendorong perbaikan pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Membaiknya permintaan domestik telah direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di berbagai sektor usaha. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam penanganan Covid-19 agar dapat terus mendorong terjadinya perbaikan akitivitas ekonomi.

Pulihnya permintaan global yang diikuti dengan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus secara konsisten. Surplus neraca perdagangan tersebut mendorong neraca pembayaran mengalami surplus. Selain itu, dari sisi investasi juga terjadi peningkatan.

Pada masa pandemi ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang terdampak secara negatif, namun dari sisi positifnya terdapat akselerasi pemanfaatan teknologi digital serta meningkatnya keterlibatan UMKM dalam pasar digital. Untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2020, realisasi dukungan untuk UMKM telah mencapai Rp112,26 Triliun. Dengan mempertimbangkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan guna mendukung UMKM untuk terus berkembang, alokasi anggaran yang disediakan bagi UMKM dan korporasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp171,77 Triliun .

“Sebagaimana yang telah kita pahami bersama, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Event Digital Tribun Webinar dengan tema Solusi Bisnis Andalan Kita: dari Lokal menjadi Global, Tingkatkan Potensi Usaha Kecil Indonesia di Pasar Global, di Jakarta.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor serta pemanfaatan e-commerce juga masih rendah yaitu sekitar 21%.

Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar USD 5,3 Milyar. Secara umum, potensi ekspor UMKM masih didominasi oleh produk-produk seperti aksesoris, batik, kriya, fashion, serta makanan dan minuman olahan.

Walaupun UMKM siap melakukan ekspor tetapi masih mengalami berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga kendala logistik.

“Pemerintah terus berupaya untuk membantu UMKM agar dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kementerian, Lembaga dan para pihak terkait lainnya telah meluncurkan Program Penciptaan 500 ribu Eksportir Baru hingga tahun 2030,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM offline serta mendorongnational branding produk UMKM unggulan pada berbagai marketplace. Selain itu, gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UMKM. (Nnm)

Rektor UM : Era Teknologi Disruptif Butuh Inovasi Pembelajaran

MALANG ( Merdeka News ) : Era Teknologi Disruptif serta masa pandemi covid-19 sekarang ini membutuhkan inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan tepat oleh kalangan kampus.


Hal ini ditegaskan oleh Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Malang (UM) ketika membuka Konferensi Internasional ke-5 tentang inovasi belajar ICLI 2021, Kamis (29 Juli 2021).

International Conference on Learning Innovation ( ICLI) merupakan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang, Indonesia, bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) dan Indonesian Consortium for Learning Innovation Research (ICLIR).

Konferensi ICLI 2021 ini dirancang untuk para ahli pendidikan dan pembelajaran, termasuk para dosen dan guru.

Menurut Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., pihak Universitas Negeri Malang atau UM, dalam hal ini Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) UM telah berupaya mengantisipasi era modern ini. Kampus ini telah menyongsong hadirnya teknologi disruptif dengan pendekatan lintas disiplin keilmuan. UM juga menginisiasi center of excellence (CoE) for Learning Innovation, PUI-PT Disruptive Learning Innovation.

Konferensi ICLI 2021 ini, kata Prof. Dr A.H. Rofi’uddin, M.Pd., ada sejumlah tema menarik yang dibahas. Di antaranya yakni tema Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, era pandemi Covid-19 serta Teknologi Disruptif. Semua tema tersebut membutuhkan inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran.


Dalam kaitan ini Rektor UM juga menyampaikan terimakasih kepada pembicara utama yakni Prof. Gavin Brown dari Selandia Baru, Prof. Stuart Kime dari Amerika Serikat, Prof. Weishen Wu, PhD dari Taiwan, Dr. Eng. Muhammad Ashar, S.T., M.T. dari Indonesia, Dr. Mohammad Fadhili Yahaya dari Malaysia, serta Dr. Rer. Nat. Suseno Amien dari Indonesia.

Pelaksanaan Konferenci ICLI 2021 ini berada di bawah kordinasi P2ISB (Pusat Pengembangan Inovasi dan Sumber Belajar), LP3 (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran), Universitas Negeri Malang. Menurut Dra. Surjani Wonorahardjo, Ph. D, Kepala P2ISB LP3 UM, Konferensi ICLI 2021 yang berlangsung secara daring (dalam jaringan) diikuti sekitar 140 orang peserta. Mereka berasal dari 4 negara yakni Indonesia, Malaysia, Taiwan serta Nigeria.


Sementara itu menurut Ketua Panitia Eli Hendrik Sanjaya, S.Si., M.Si.,Ph.D., dalam Konerensi ICLI tahun 2021 ini Universitas Negeri Malang sebagai penyelenggara bekerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan The Islamic Development Bank (IsDB), Universitas Negeri Jember (UNEJ), Univesrsitas Mulawarman (UNMUL), dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), serta Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia.


“Sejak mewabahnya virus corona (Covid-19), ada beberapa tantangan dalam pendidikan kita khususnya dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran online. Penilaian harus cocok dan efektif diterapkan untuk pembelajaran online. Di sisi lain, dalam era pandemi ini, kita juga harus mempersiapkan siswa kita untuk menyongsong revolusi industri 4.0.,” tambah Eli Hendrik Sanjaya.

Menurut Eli Hendrik Sanjaya S.Si., M.Si.,Ph.D, tema ICLI 2021 yakni Meningkatkan Strategi Penilaian dan Evaluasi tentang Pembelajaran Online. Sejalan dengan tema besar ini, ikut terlibat beberapa pembicara yang memiliki keahlian dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran online dari berbagai negara. Mereka berbagi pengetahuan dan penelitian yang dapat diterapkan pada proses belajar dan mengajar. (Zen)

Obat-obatan dan Oksigen Untuk Luar Jawa Aman

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah terus memonitor jumlah penambahan kasus positif COVID-19 di seluruh daerah. Tak terkecuali di luar pulau Jawa dan Bali. Di wilayah ini juga terdapat 25 kota dan kabupaten di 21 provinsi yang melaksanakan PPKM level 4 sejak awal pekan ini.

Untuk memastikan penanganannya berjalan baik, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan target kepada masing-masing Pemda untuk terus memberikan laporan harian peningkatan kasus, kondisi BOR (bed occupancy rate), obat-obatan dan jumlah oksigen yang dimiliki masing-masing daerah.

“Khusus di luar Jawa, BOR saat ini masih sekitar 70 persen dari fasilitas yang ada di RS. Ini rencananya akan kita tingkatkan hingga BOR bisa di kisaran 40 persen,” kata Airlangga, Kamis (29/07/2021).

Menurut Menko Perekonomian ini, persediaan oksigen juga sudah diantisipasi dengan baik. Termasuk jika ada kekurangan yang muncul di suatu wilayah. Pasalnya di luar Jawa juga banyak daerah yang menjadi penghasil Oksigen. Misalnya Pupuk Kaltim di Kalimantan Timur, Pusri di Sumatera Selatan dan Samator di Pulau Batam.

Selain dari dalam negeri juga sudah ada bantuan oksigen dari beberapa negara sahabat seperti Singapura, India dan Korea Selatan yang sudah didistribusikan ke berbagai daerah. Hal ini menjadikan pemerintah optimistis, Indonesia tidak akan mengalami kekurangan oksigen untuk pasien yang membutuhkan.

“Kami terus mengadakan reorganisasi logistik dan distribusi oksigen, ini dibantu dengan data yang ada Kemenkes. Kita akan terus monitor secara keseluruhan, dengan rumah sakit yang ada, kita juga terus jaga komunikasinya,” kata Airlangga.

Lewat sejumlah langkah ini, Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan sanggup memastikan seandainya apabila di luar Jawa terdapat kekurangan fasilitas dan obat-obatan serta oksigen bisa segera tertangani dengan baik.

Sebagai penanggung jawab penanganan PPKM Berjenjang di luar Pulau Jawa dan Bali, Airlangga memastikan jika up-date itu selalu dilakukan secara real time lewat Kemenkes.

Selain itu pemerintah juga sudah membentuk Satgas COVID dan Satgas Oksigen. Bahkan seluruh rumah sakit yang ada diminta untuk menginput data sehingga bisa selalu termonitor dengan baik. (Nng)

Kemensos Pastikan Transparansi Penyaluran Bantuan Sosial

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa PPKM Level 4.

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Hasyim mengatakan masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran bansos, dan melaporkan langsung ke pengak hukum bila ada indikasi penyelewengan.

“Masyarakat tidak perlu resah. Distribusi untuk bansos regular Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Himbara. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui PT Pos,” kata Hasyim kemarin.

Hasyim menjelaskan, pemerintah menyalurkan bansos tersebut dengan mekanisme yang sama. Untuk menghindari penyelewengan bansos, pemerintah melakukan beberapa upaya.

Pertama, meningkatkan transparansi. Data penerima bansos bisa dicek melalui www.cekbansos.kemensos.go.id.

Kedua, memperkuat monitoring dan pengawasan di lapangan. Ketiga, pelibatan petugas di tingkat RT/RW, desa/kelurahan untuk pengawasan. Keempat, menguatkan pendamping sosial di masyarakat untuk dapat bekerja secara independen dan profesional.

“Masyarakat justru diharapkan berpartisipasi aktif untuk turut mengawasi,” ujar Hasyim.

Kemudian, dia menyampaikan bahwa Kemensos bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk mengawal program bansos.

“Silakan masyarakat melaporkan ke lembaga penegak hukum bila menemukan kasus penyalahgunaan Bansos. Masyarakat juga bisa melaporkan ke http://wbs.kemensos.go.id,” kata Hasyim.(Nng)

Presiden Jokowi Minta BMKG Tingkatkan Manajemen Penanggulangan Bencana

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana. Pasalnya, kata dia, jumlah bencana hidrometeorologi di Indonesia meningkat setiap tahunnya.

“Tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana terutama di tingkat daerah. Dari tingkat kelurahan desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat,” jelas Jokowi dalam acara Rakorbangnas BMKG, Kamis (29/7/2021).

Dia ingin pemerintah, swasta, dan masyarakat turut dilibatkan dalam menajemen sejak fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini agar mereka siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat,” katanya.

Selain itu, Jokowi meminta BMKG melakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususya di wilayah rawan bencana. Dia menilai kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.

“Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat. Manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana,” tutur Jokowi.(Tnp)

Menko Airlangga Minta Koperasi Tetap Produktif

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi termasuk bagi UMKM agar dapat terus melanjutkan usahanya dan juga sebagai upaya untuk menekan potensi pengurangan tenaga kerja.

Dalam program tersebut, Pemerintah telah memberikan stimulus kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2020 periode pertama sebesar 1 triliun rupiah untuk 63 koperasi dan periode kedua sebesar 292 milyar rupiah untuk 37 koperasi.

“Pemerintah juga telah menyusun konsep digitalisasi Koperasi untuk mendorong kemudahan peningkatan kualitas Koperasi. Di masa pandemi saat ini, Koperasi harus tetap bergerak secara produktif dan kreatif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Spesial HUT Koperasi ke 74, Selasa (27/07/2021).

Saat ini, Pemerintah fokus dalam modernisasi Koperasi dengan tata kelola yang baik atau Good Cooperative Governance (GCG) dalam upaya meningkatkan daya saing Koperasi agar adaptif terhadap perubahan. Menko Airlangga menambahkan, modernisasi Koperasi ini akan difokuskan pada pengembangan Koperasi multi pihak, fokus pada sektor riil, kemudahan kemitraan, kemudahan pembiayaan dan juga terdigitalisasi.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan penumbuhan Koperasi modern sebanyak 500 unit koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2020, jumlah Koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar 174 triliun rupiah dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019.

Berkaitan dengan regulasi, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan dalam berkembang dan berdaya saing. Undang-undang tersebut juga telah mengatur tentang penyederhanaan anggota pendiri koperasi.

Dalam PP No 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, telah diatur secara rinci mengenai kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi khususnya dalam hal penetapan kebijakan pada aspek kelembagaan, pemasaran, produksi, keuangan, inovasi dan teknologi serta kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu melalui pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan, angkutan perairan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, dan pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa ada beberapa Koperasi di Indonesia yang telah mampu berdaya saing dengan Koperasi luar negeri, contohnya Kisel, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Kospin Jasa. Dengan demikian, perlu ada pemikiran bahwa Koperasi tidak hanya berskala kecil namun juga bisa berskala menengah atau besar.

“Pemikiran ini penting untuk menumbuhkan semangat dan antusiasme pengusaha Koperasi kita, terutama bagi para pemuda-pemuda Indonesia yang saat ini sedang dan akan merintis usaha Koperasi. Diharapkan Koperasi mampu berperan penting bagi perekonomian nasional,” pungkas Airlangga. (Nng)

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilatih Tracer Digital

JAKARTA ( Merdeka News ) : Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerangkan sebanyak 83 ribu prajurit yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dibantu bidan desa telah diterjunkan untuk membantu pelacakan (tracer) guna menanggulangi merebaknya kasus positif COVID-19 di tanah air. Bahkan, saat ini mengikuti pelatihan tracer digital guna memperkuat 7 ribu personel (tracer digital) yang diterjunkan oleh BNPB di sejumlah daerah.

“Mereka akan melacak masyarakat yang melakukan kontak erat dengan seseorang yang terpapar Covid-19. Mereka juga yang akan menentuka. kapan melakukan wawancara, penyuluhan sampai melakukan karantina apabila ikut terpapar,” ungkap Panglima TNI saat pertemuan virtual bersama Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito, Senin (26/7).

Panglima TNI mengakui rasio tracer di Indonesia masih terbilang rendah yaitu 1:1, dimana satu orang tracer hanya menangani satu orang kontak erat dengan penderita Covid-19 akibat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Padahal sesuai standar WHO minimal 1:30. Karena itu, Kemenkes berinisiatif melakukan pelatihan tracer digital kepada prakurit TNI, Polri, bidan desa guna memperluas pelacakan.

“Pelatihan tracer digital ini guna mengetahui cara kerja aplikasi Si Lacak yang akan diperdalam oleh anggota Babinsa atau Bhabinkamtibmas di lapangan sehingga bisa diterapkan secara optimal. Mereka akan merespons notifikasi yang dikirimkan oleh Kemenkes lalu melakukan wawancara melalui ponsel atau WhatsApp dan melaporkan hasilnya. Bila mengalami kendala, prajurit akan melakukan wawancara secara manual,” ungkap Panglima TNI.

Panglima menjelaskan tracer digital ini akan memudahkan pelaporan kasus terpapar yang terjadi di daerah. Setiap kasus yang terjadi akan dilaporkan ke Puskesmas, selanjutnya diterima Dinkes Kabupaten/Kota sampai Propinsi dan Kemenkes sebagai data resmi terbaru. Selain itu, bisa menentukan apabila dinyatakan positif bisa langsung dilakukan isolasi mandiri diposko sampai isolasi terpusat di shelter. Namun, Panglima TNI tetap mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol seperti selalu mengenakan masker.

“Bagi masyarakat yang sudah divaksin pertama atau kedua senantiasa mengenakan masker karena masker 95 persen melindungi dari paparan Covid-19. Dengan mengenakan masker melindungi diri sendiri dan orang disekitar kita,” tegas Marsekal Hadi Tjahtanto.

Sementara itu, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Satgas Pennganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito menyiapkan shelter isolasi terpusat (Isoter) di daerah, terutama Jogjakarta dan Solo akibat tingginya kasus penyebaran virus Corona akhir akhir ini.

Ganip Warsito juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan shelter isoter yang dilengkapi tenaga kesehatan dan obat-obatan itu guna memutus penyebaran kasus Covid-19.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan isoter ini. Masyarakat yang terpapar bisa melakukan isolasi di shelter yang dibangun di tingkat desa/kelurahan sampai propinsi hanya dengan menunjukkan hasil rapid test antigen. Di shelter ini masyarakat biaa memulihkan kondisi sampai benar-benar dinyatakan negatif, ” ungkap Letjen Ganip Warsito dalam pertemuan virtual yang berlangsung Senin (26/7).

Ganip menjelaskan shelter isoter juga dipersiapkan di Jogjakarta dan Solo akibat masih tingginya kasus covid di dua daerah tersebut. Di Jogjakarta shelter isoter dibangun di RSA UGM, UNY dan asrama milik Kementerian PUPR. Di Solo shelter isoman berkapasitas 1700 tempat tidur dan saat ini baru terpakai sekitar 400 saja. Sedangkan di DKI Jakarta, isoter ada di RS Kemayoran, Rusun Nagrak dan Rusun Pasar rumput yang masih kosong dan belum digunakan.(Nng)

Orang Tua Perlu Temani Anak Saat Ke Tempat Vaksinasi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku dr Reisa Broto Asmoro mengatakan penting bagi orang tua untuk mengomunikasikan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada anak.

“Saran saya juga komunikasikan vaksinasi ini yang baik kepada anak. Jadi dijelaskan bahwa vaksin ini bisa menambah perlindungan bagi anak, kemudian juga temani anak saat dia ke tempat vaksinasi,” kata Reisa dalam bincang-bincang bersama Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) secara daring di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Reisa mengatakan, orang tua harus memberikan alasan pentingnya melakukan vaksinasi sebagai bentuk perlindungan diri dari bahaya COVID-19.

Dia juga mengatakan, orang tua juga perlu mengomunikasikan kepada anak, terkait pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini.

“Jadi jelaskan kenapa anak sebaiknya di rumah saja dulu, bisa memberitahu mereka dengan bahasa sederhana yang sudah dimengerti oleh mereka. Tentunya disesuaikan dengan usia anak masing-masing,” ujarnya.

Terkait vaksin aman atau tidak, Reisa menegaskan bahwa pemberian vaksin pada anak usia 12 hingga 17 tahun terbukti aman, karena telah mendapat persetujuan dari para ahli dan pihak yang berwenang. (Krj)

Pendaftar CPNS 2021 Sentuh 3,69 Juta Orang

JAKARTA ( Merdeka News ) : Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, jumlah pendaftar CPNS 2021 hingga Rabu (21/7/2021) pukul 15.55 WIB mencapai 3.694.044 orang.

Dari jumlah tersebut, yang sudah menyelesaikan (submit) proses pendaftaran sebanyak 2.687.874 orang.

Kementerian Hukum dan HAM sejauh ini masih jadi instansi terfavorit CPNS 2021 dengan lebih dari 500 ribu pendaftar.

Sejumlah instansi pusat seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Agama pun masih ramai diincar pelamar.

Dalam unggahan di akun Twitternya, BKN juga mengimbau para pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran. Sebab saat ini telah memasuki H-4 penutupan pendaftaran seleksi CPNS 2021.

“Saran Mimin, segera submit. Jangan sampe nanti mengeluh tidak bisa akses portal (CPNS 2021) di hari-hari akhir masa pendaftaran,” tulis BKN, Kamis (22/7/2021).(Tnp)

Menkominfo Minta Aparat Gunakan Pendekatan Humanis

JAKARTA ( Merdeka News ) : Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah resmi diperpanjang pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menjelaskan, perpanjangan masa PPKM Darurat akan diiringi dengan pemberian intensif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kita perpanjang dan aka nada intensif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bantuan sosial. Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” ujar Johnny.

Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, Johnny menilai selalu ada persoalan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan selama PPKM Darurat. Namun dalam menertibkan masyarakat, Johnny juga meminta agar aparat menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kerjasama dalam impelemntasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tegas Johnny.

Menurut Johnny, penularan Covid-19 sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif.

Ia juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat.

“Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau kita menebar ketakutan efeknya kita akan melemahkan semangat kita. Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” tutup Johnny. (Tnp)