Category Archive : Berita Nasional

Indonesia Raih Peringkat Tertinggi Kepercayaan Publik Versi GRI

JAKARTA ( Merdeka News ) : Indonesia meraih peringkat tertinggi dari 27 negara akan kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi pada SustainabIe Report menurut hasil survei GlobeScan dan Global Reporting Initiative (GRI) tahun 2020.

Menurut Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) Sekar Putih Djarot, di Jakarta, Senin (26/10), penilaian ini menandakan transparansi-kinerja-mayotitas perusahaan di Indonesia telah seauai dengan standar pengungkapan pada aspek Iingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam setiap proses bisnisnya. serta dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam mendukung pembiayaan/investasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pencapaian ini selaras dengan komitmen OJK dalam mendukung pengembangan Inisiatif

Dijelaskan hasil survei GlobeScan dan Global Reporting Initiative (GRI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengungkapan informasi dalam Laporan Keberlanjutan meningkat signifikan, mencapai rata-rata 51 persen di tahun ini. Jauh dibandingkan hasil survei yang sama pada tahun 2003 hanya sebesar 30 persen. Dari seluruh negara yang di survei, tingkat kepercayaan publik di Indonesia tertinggi mencapai 81 persen. bahkan diatas China yang berada di posisi ke-4 dengan tingkat 73 persen.

“Survei juga dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya pada tahun 2016. Tahun 2020 Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2bpersen dari sebelumnya 79 persen menjadi 81 persen hingga menjadi peringkat pertama. Sementara China yang sebelumnya berada di peringkat pertama pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 80 persen menjadi 73 persen,” tambahnya penuh semangat. (KRJ)

Semua Biaya Sertifikasi Halal UMKM Ditanggung Pemerintah

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada dua tujuan atas rencana penerbitan PMK anyar ini. Yakni untuk mengurangi beban usaha bagi UMKM dan membantu pemulihan ekonomi UMKM syariah.

“Untuk sertifikasi halal sesuai dengan UU (Cipta Kerja) akan diberlakukan tarif Rp 0 Sehingga aturan tarif ini harus disampaikan pada pengguna jasa secara transparan. Jadi kami sedang menysus PMK sesuai omnibus law tentu saja,” ujar dia dalam Webinar Strategis Nasional “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia”.

Bendahara negara mengatakan, nantinya seluruh UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman bisa memanfaatkan PMK anyar ini. Mengingat biaya pengajuan sertifikasi halal 100 persen akan ditanggung oleh pemerintah.

Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah memperluas lembaga-lembaga sertifikasi halal UMKM untuk mempercepat dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal.

“Jadi, kita pasti akan lihat kesiapan halal oleh lembaga seperti apa pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan,” tutup dia.(Nnt)

Menko Airlangga : Tiga Juta Vaksin Sinovac Akan Masuk Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sebanyak tiga juta vaksin sinovac masuk Indonesia pada Desember 2020 atau akhir 2020.

Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta menjelaskan tiga juta vaksin ini masih ada sertifikasi dari Badan POM, mereka sudah kirim tim ke pabrik Sinovac. Namun vaksin itu belum bisa langsung digunakan atau perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena harus menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek samping dari vaksinasi,” imbuh Menko Airlangga.

Selain tiga juga vaksin COVID-19, lanjut dia, juga ada 15 juta dosis berbentuk bahan baku yang disiapkan akhir tahun dan akan diproduksi oleh Bio Farma.

Tak hanya dari Sinovac, alokasi vaksin untuk Indonesia juga datang dari Sinopharm sebanyak 15 juta dosis vaksin mandiri dan Cansino sebanyak 100 ribu dosis.

“Seluruhnya ini akses yang disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres pembelian vaksin dan sekarang disiapkan Permenkes, ini metode pembeliannya perlu dibuat regulasi agar tetap sasaran dan jumlah,” kata Menko Airlangga. (KRJ)

7 Juta Siswa dan Guru Bakal Menerima Sunsidi Internet Kemendikbud

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan kuota internet kepada 7,2 juta siswa, guru, mahasiswa dan dosen di bulan Oktober untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Hasan Chabibie mengatakan bantuan kuota disalurkan dalam dua tahap. Tahap 1 pada 22-23 Oktober hari, sedangkan untuk tahap 2, akan dikirim pada 28-30 Oktober mendatang.

“Bantuan yang dikirimkan hari ini dan esok hari merupakan bantuan kuota data tahap 1 di bulan Oktober, sedangkan bantuan kuota data tahap 2 akan dikirimkan pada 28 – 30 Oktober 2020,” ujar Hasan.

Bantuan kuota tersebut terdiri dari 946 ribu untuk siswa PAUD; 5,3 juta siswa SD; 2,5 juta siswa SMP; 1,6 siswa SMA; 1,3 juta siswa SMK, 35 ribu siswa SLB, dan 27 ribu untuk kesetaraan. Kemudian sebanyak 957 ribu guru, 915 ribu untuk mahasiswa, dan 65 ribu bagi dosen.

Kemendikbud memberlakukan mekanisme berbeda untuk penyaluran kuota di jenjang pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi yang menerima bantuan harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutak (SPTJM) setiap bulan.

Subsidi kuota di bulan Oktober tahap 1 untuk tingkat pendidikan tinggi nantinya akan disalurkan kepada 912 ribu mahasiswa dan 65 ribu dosen dengan total penerima sebanyak 977 ribu.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerhati pendidikan, warga satuan pendidikan, maupun masyarakat umum, maka Kemendikbud menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar,” tutur Hasan. (NN)

Kemenag Siap Salurkan Rp 1 Triliun Untuk Bantuan Kuota Internet Pelajar

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sekjen Kementerian Agama Nizar Ali menyatakan pihaknya akan menyalurkan dana Rp1,178 triliun untuk bantuan kuota internet bagi para peserta didik dan tenaga pengajar di semua tingkatan satuan pendidikan agama.

Nizar menyatakan anggaran untuk menunjang program pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) itu sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

“Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di madrasah, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan lembaga pendidikan agama yang dikelola Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu,” kata Nizar.

Nizar merinci bantuan PJJ ini akan diberikan dalam bentuk paket data internet bagi pendidik dan peserta didik. Nantinya para siswa, mahasiswa, guru dan dosen akan menerima kuota internet gratis selama tiga bulan melalui program ini.

Kemenag, kata dia, akan menjalin kerjasama dengan lima operator seluler di Indonesia untuk mempermudah berjalannya program tersebut.

“Keterbatasan paket data selama ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Kemenag akan memberikan bantuan itu,” ujar Nizar. (NN)

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 19 Pati TNI AD, 6 (enam) Pati TNI AL dan 10 Pati TNI AU, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/10/2020).

Laporan Korps Kenaikan Pangkat 35 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2328/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Sebanyak 19 Pati TNI AD yang naik pangkat, yaitu Mayjen TNI Nugroho Tjendrakiarto, S.H. (Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI), Mayjen TNI Kup Yanto Setiono, M.A. (TA Pengajar Bid. Strategi Lemhannas), Mayjen TNI Tri Martono, S.I.P., M.I.P. (Wadan Sesko TNI), Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha (Dirjen Pothan Kemhan).

Lalu, Mayjen TNI Yulius Selvanus (Kabainstrahan Kemhan), Mayjen TNI Susilo Adi Purwanto, S.E., M.Eng.Sc. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unhan), Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. (TA Pengajar Bid. Kewaspadaan Nasional Lemhannas), Brigjen TNI Rakimin M. Djoeri, S.I.P., M.M. (Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI), Brigjen TNI Heru Triyanto, S.Sos. (Bandep Ur. Sosbud pada Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas), Brigjen TNI Djauhari, S.E. (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Jahpers), Brigjen TNI Aufit Chaniago, S.I.P. (Karopeg Setjen Kemhan), Brigjen TNI Arkamelvi Karmani, S.E. (Dirlat Kodiklat TNI), Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H. (Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan), Brigjen TNI Agape Zacharia R. Dondokambey, S.E. (Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan), Brigjen TNI I Ketut Sumerta, S.I.P., M.M. (Pa Sahli Tk. II Bid. Banusia Panglima TNI), Brigjen TNI Ganef Suwondo, S.I.P. (Bandep Ur Lingkungan Alam pada Deputi Bidang Sistem Nasional Setjen Wantannas), Brigjen TNI Anak Agung Ng Alit, S.Sos. (Dirum Pusbekangad), Brigjen TNI Saiful Rachiman (Kapoksahli Pangdam XIII/Mdk), dan Brigjen TNI Drg. Raden Triatmojo Budi Utomo (Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI).

Dari TNI Angkatan Laut sebanyak 6 (enam) Pati yang naik pangkat, yaitu Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., S.Pi., M.H. (Sesjen Wantannas), Laksda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr. (Han) (Gubernur AAL), Laksda TNI Budi Setiawan, S.T. (TA Pengajar Bid. Hankam Lemhannas), Laksma TNI Suhartoyo, CHRMP. (Direktur Penelitian dan Pengembangan Kamla pada Deputi Bid. Jakstra Bakamla), Laksma TNI Julius Widjojono, CHRMP. (Kadispenal), dan Brigjen TNI (Mar) Siswoto (Karo Kerjasama dan Hukum Settama Lemhannas).

Sedangkan TNI Angkatan Udara sebanyak 10 Pati yang naik pangkat, yaitu Marsda TNI Ade Dian Suryacandra, M.Sc. (TA Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhannas), Marsda TNI F. Indrajaya, S.E., M.M. (TA Pengajar Bid. Hubungan Internasional Lemhannas), Masrda TNI Arief Mustofa, M.M. (TA Pengajar Bid. Sismennas Lemhannas), Marsda TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. (Kabaranahan Kemhan), Marsma TNI Hariyanto Afif (Dirlaik Puslaiklambangjaau), Marsma TNI Danet Hendriyanto, S.Sos. (Direktur Bina Tenaga BNPP (Basarnas), Marsma TNI Ign Wahyu Anggono, S.E., M.M. (Kapoksahli Kogabwilhan II), Marsma TNI M. Sardar Gaffar, S.T. (Aslog Kas Kogabwilhan II), Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. (Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas), dan Marsma TNI Fanfan Infansyah (Karoum Settama BNPT).

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., Wakasad Letjen TNI Mochammad Fachrudin, S.Sos., Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, para Asisten Panglima TNI dan Angkatan. (NN)

Jepang Gelontorkan Rp 6,9 T Untuk Bantu Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Jepang bakal mengucurkan pinjaman senilai 50 miliar yen atau sekitar Rp6,9 triliun guna membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Kebijakan itu disepakati usai Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor.

“Dengan mempertimbangkan dampak penyebaran covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pada kesempatan ini Jepang telah menetapkan pemberian pinjaman sebagai bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia,” ujar Suga.

Jepang juga akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis.

“Kemudian kami memastikan untuk memulai kembali perjalanan antara kedua negara bagi pebisnis, termasuk perawat dan care keeper di bawah kerangka Jepang-Indonesia APA atau IJAPA, sekaligus kami sepakat untuk memulai kembali secepat-cepatnya perjalanan dengan tujuan bisnis untuk jangka pendek, dengan melonggarkan langkah isolasi mandiri selama 14 hari setelah memasuki negara tujuan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suga juga menegaskan komitmen Jepang untuk memajukan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Indonesia, termasuk pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT). (NN)

Jokowi Jadi Nama Jalan di Abu Dhabi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa terhormat namanya disematkan dalam sebuah jalan di Abu Dhabi oleh pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Jokowi, penghargaan ini bukan untuk dirinya pribadi, melainkan untuk Indonesia.

“Itu tentu sebentuk penghargaan dan kehormatan. Bukan untuk saya pribadi semata-mata, tetapi untuk Indonesia,” ungkap Jokowi melalui akun Instagram resmi @jokowi.

Menurut Presiden, penamaan dirinya pada nama jalan di Abu Dhabi merupakan contoh eratnya hubungan Indonesia dengan UEA yang kini bekerja sama dalam berbagai bidang. “Di balik penamaan jalan itu, tersimpan harapan semoga hubungan kedua negara semakin kokoh, saling menguatkan, dan bermanfaat bagi rakyat Uni Emirat Arab dan Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, dari keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di UEA di Facebook, seremoni peresmian jalan Presiden Joko Widodo atau President Joko Widodo Street digelar di Abu Dhabi.

Peresmian dilakukan anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Duta Besar RI untuk UEA dan Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi menghadiri kegiatan tersebut. (NN)

Wapres Ma’ruf Amin : UMKM Perlu Gunakan Teknologi Digital

JAKARTA ( Merdeka News ) : Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dianjurkan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah agar lebih produktif.

Saat ini, baru sebanyak 8,3 juta dari 56 juta pelaku UMKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, padahal ini lebih diperlukan saat pandemi Covid-19. Beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan sarana penjualan online untuk usahanya.

“Maka, market place untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan,” kata Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin pada acara “Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM” secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10).

Wapres Ma’ruf juga menekankan bahwa pemerintah selalu memberi keberpihakan yang besar untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, termasuk yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.

Dalam UU tersebut, UMK dan koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah: Perizinan tunggal bagi usaha mikro, insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra bagi UMK, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah, kemitraan UMK melalui fasilitas-fasilitas publik dan Kemudahan untuk mendirikan koperasi dan menerapkan prinsip syariah dalam koperasi.

Tak hanya UMKM konvensional, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan UMKM berbasis syariah yang dapat berperan dalam global halal value chain. Sehingga, hal ini akan dapat memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat di dalam negeri juga. Caranya antara lain melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal.

“Kita ingin industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus pemain global. Saat ini, kita masih menjadi konsumen produk halal. Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan sekitar 214 miliar dolar AS untuk produk makanan dan minuman halal, sehingga kita menjadi konsumen terbesar dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Jadi, kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang masih 3,8 persen dari total pasar halal dunia,” kata Wapres Ma’ruf Amin. (KRJ)

Pemerintah Siapkan 9,1 Juta Vaksin Covid-19

JAKARTA ( Merdeka News ) : Vaksin Covid 19, cukup sampai Desember 2020, untuk 9,1 juta jiwa,dan diprioritaskan untuk usia 18-59 tahun.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto ,dalam Update Kesiapan Vaksin Covid-19 di Indonesia yang diselenggarakan Kemenkes, Jakarta ,Senin (19/10/2020) menjelaskan vaksin COVID-19 tersebut baru bisa diberikan setelah mendapatkan persetujuan BPOM terkait emergency use.

Kementerian Kesehatan bersama beberapa pihak termasuk BPOM tengah melakukan inspeksi ke China untuk melihat data terkait keamanan vaksin COVID-19. Termasuk kehalalan vaksin COVID-19.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Kemenkes RI, dr Achmad Yurianto, menjelaskan vaksin COVID-19 siap disuntikkan akhir November 2020. dr Yuri kembali menegaskan, hal ini jika semua keamanan sudah terbukti.

“Kalau semuanya aman dalam sisi medis dan kehalalan, maka secepatnya kita akan bisa melakukan ini pada akhir November,” jelas Yuri.

Ketersediaan itu berasal dari tiga perusahaan China, yakni Sinovac, Sinofarm dan Cansino.

“Kalau ditotal pada bulan November dan Desember kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang,” kata Yuri .

Pemerintah dengan Sinovac telah memiliki komitmen untuk pembelian 3 juta vaksin, yang dikirim pada bulan November dan Desember.

“Sinovac sendiri sudah memiliki memberikan komitmen, untuk memberikan kepada Indonesia kesempatan untuk membeli vaksin dalam bentuk sudah jadi. Jadi bukan diproduksi di Biofarma, sudah jadi, sebanyak 2 kali pengiriman. Rencana awal adalah di bulan November akan dikirim 1,5 juta vaksin. Kemudian di bulan Desember 1,5 juta vaksin,” jelas Yuri.

Karakteristik vaksin Sinovac ini adalah dua kali pemakaian untuk satu orang, total 3 juta vaksin cukup untuk 1,5 juta orang. (KRJ)