Category Archive : Berita Nasional

5.746 Personel Polisi Bakal Amankan Kegiatan KTT G20

JAKARTA ( Merdeka News ) : Polri telah menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali. Dalam kegiatan ini, nantinya sebanyak 5.746 personel diterjunkan dari berbagai wilayah.

“Pengamanan KTT G20 dilakukan dengan operasi terpusat yaitu mulai dari Mabes Polri sampai dengan kewilayahan,” kata Asisten bidang Operasi (Asops) Kapolri Irjen Agung Setya Imam Efendi dalam keterangannya.

“Bali, NTB dan di Jawa Timur. Dengan jumlah personel yang diploting sebanyak 5.746 personel dan cadangan anggota yang siap beroperasi sekitar 1.600,” sambungnya.

Ia menjelaskan, untuk pengamanan di Bali lebih diprioritaskan terhadap lima kawasan yakni Seminyak, Sanur, Jimbaran, Nusa Dua Utara dan Nusa Dua Selatan.

“Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, secdoor, X-Ray, Ransus, Kapal, Helikopter, dan kendaraan pengawalan, terkait dengan kendaraan pengawalan (kendaraan listrik),” jelasnya.

Selain itu, dalam pengamanan ini tak hanya dilakukan oleh personel Korps Bhayangkara saja. Melainkan juga adanya stakeholder terkait seperti TNI.

“Didalam pengamanan Polri bersinergi dengan Paspampres, TNI, BNPB, serta stakeholder lainnya yang berhubungan dengan pengamanan,” sebutnya.

“Kita juga sudah menyiapkan Posko di ITDC (command center) untuk koordinasi semua stakeholder terkait,” tutupnya.(Tnp)

Presiden Minta Bawaslu Tegas dalam Pemilu

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk tegas dalam menegakkan hukum pidana maupun administrasi pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Jokowi ingin penegakaan hukum yang tegas tanpa pandang bulu agar Pemilu berjalan sukses.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/9/2022). Ini merupakan pertemuan pertama Komisioner Bawaslu dengan Jokowi, pasca resmi menjabat.

“Permintaan pak presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi,” jelas Rahmat Bagja kepada wartawan usai pertemuan.

“Itu tadi penegakan hukum yang tegas, tidak melihat siapa saja, yang penting peyelenggaraan Pemilu lebih baik lagi ke depan,” sambungnya.

Dia mengatakan bahwa Jokowi menceritakan kenangannya ketika diperiksa Bawaslu saat mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Rahmat menyebut Jokowi mengapresiasi ketegasan Bawaslu tersebut.

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas. Kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa, dan lain-lain,” ujarnya.

Bagja menuturkan bahwa pertemuan ini membahas soal politisasi SARA, hingga kampanye hitam. Menurut dia, pemerintah dan Bawaslu sepakat agar poltitisasi SARA, hoaks, dan kampanye hitam dihentikan dalam Pemilu mendatang.

“Kami pemerintah (dan) Bawaslu mempunyai pandangan yang sama megnenai politisasi SARA, hoaks, dan juga black campaign yang harus diturunkan ke depan agar tidak terjadi polarisasi,” tutur Bagja. (Nng)

IPEF Ministerial Meeting Kesempatan Memperdalam Kemitraan Indo – Pacific

JAKARTA ( Merdeka News ) : Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) merupakan pertemuan tingkat menteri resmi yang pertama antara 14 negara mitra yang tergabung dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) – yang mewakili lebih dari 40% ekonomi dunia dan 28% perdagangan barang dan jasa secara global. Pertemuan ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam upaya mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik.

IPEF-MM secara resmi ditutup oleh Ambassador Katherine Tai, United States Trade of Representative (USTR) dan Gina Raimondo, Menteri Perdagangan Amerika Serikat setelah melakukan pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) selama 2 hari pada 6-7 September 2022 dan pertemuan tingkat menteri pada Kamis hingga Jumat (8-9 September 2022), di Los Angeles, Amerika Serikat.

“Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperdalam kemitraan dan membahas secara rinci tentang bagaimana kami akan bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan dan peluang yang akan sangat menentukan abad ke-21,” kata Ambassador Katherine Tai. “Setelah beberapa hari diskusi intensif, kami telah membuat kemajuan nyata untuk terus mengembangkan kerangka ini, yang akan membuka nilai ekonomi yang sangat besar bagi kawasan dan sebagai model untuk diikuti seluruh dunia,” disampaikan Katherine Tai pada konferensi pers yang diselenggarakan saat penutupan pertemuan.

Sementara itu Menteri Raimondo menambahkan “Pertemuan langsung pertama ini merupakan kesuksesan yang tak terbantahkan, 14 negara berkumpul memetakan jalan ke depan yang akan menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kondisi tenaga kerja, dan mempromosikan keberlanjutan untuk semua ekonomi kawasan. Kita bangga dengan kemajuan yang telah dibuat dan bersemangat untuk terus membangun momentum dalam upaya bersama ini.”

Keduanya mengapresiasi pencapaian dan juga diskusi yang terjadi selama 2 hari pertemuan IPEF-MM berlangsung. Pada dua pertemuan bilateral dengan Indonesia, keduanya secara khusus mengapresiasi partisipasi Indonesia, yang mendorong dan memberi semangat beberapa negara ASEAN lainnya untuk berpartisipasi di IPEF, dan bahkan sepakat untuk berpartisipasi di keempat pilar.

Gina mengatakan,”Pertemuan lanjutan akan segera dilakukan untuk membuat hasil yang konkret dan memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk Amerika Serikat tapi juga untuk 13 negara lain yang menjadi partisipan dalam IPEF.” Katherine dalam keterangan persnya juga menambahkan IPEF akan bekerja sama menjawab tantangan ekonomi di abad ke-21 ini dan secara kontinyu akan terus menyempurnakan bidang-bidang kerja sama dalam framework ini.

Menteri Raimondo juga menyampaikan komitmen dan keterlibatan pihak swasta dalam Indo-Pacific Upskilling Initiative, yang terdiri dari 14 perusahaan besar Amerika Serikat yang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam pengembangan, serta menunjukkan hasil tangible bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam pembahasan di IPEF.

Masing-masing perusahaan ini telah menyatakan kesanggupannya, untuk setidak-tidaknya 500 ribu kesempatan upskilling secara digital. Secara keseluruhan, perusahaan ini juga telah memberikan komitmennya untuk membuka kesempatan upskilling sebanyak 7 juta untuk negara partisipan IPEF.

Sejalan dengan yang disampaikan Ambassador Katherine Tai (USTR), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan terjadinya disrupsi pada rantai pasok (supply chain disruption), yang menjadi tantangan terbesar bagi sejumlah negara. ”Disrupsi karena Covid-19 pada rantai pasok, kita manfaatkan menjadi sebuah kesempatan (opportunity) untuk memperbaiki mekanisme menjadi lebih transparan, dengan pemetaaan masalah yang lebih baik untuk menghasilkan solusi yang lebih konkret.” Ditambahkan juga bahwa muara dari seluruh fokus dalam pembahasan, pada akhirnya terkait dengan manusia atau pekerja, sementara itu perdagangan akan menjadi platform yang memberikan kesempatan konkret agar dapat memberikan solusi nyata bagi pekerja. IPEF dapat menjadi forum yang menyamakan level ‘playing field’ bagi perusahaan (sektor privat) di negara partisipan IPEF, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

Kerangka kerja IPEF akan berfokus pada 4 (empat) pilar utama untuk membangun komitmen berstandar tinggi yang akan memperdalam keterlibatan ekonomi di kawasan:

Pada Pilar I: Perdagangan, partner IPEF sepakat untuk mewujudkan prinsip ketahanan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan cakupan pembahasan pada isu ekonomi digital, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia dan penerapan transparasi serta good regulatory practices.

Selanjutnya pada Pilar II: Rantai Pasok, masing-masing negara sepakat untuk berkoordinasi secara intensif dalam memitigasi disrupsi serta mengamankan produk-produk esensial guna memastikan arah pertumbungan ekonomi yang positif.

Pada Pilar III: Energi Hijau, setiap negara bekerja sama untuk memperluas kesempatan investasi zero-emission good and services, mendorong inovasi teknologi dan memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat melalui pemanfaatan energi hijau yang melimpah namun belum secara maksimal digunakan.

Dan pada Pilar IV: Fair Economy, masing-masing negara sepakat untuk memberantas korupsi, penghindaran pajak, dan meningkatkan transparasi dalam berbisnis sehingga tercipta iklim investasi dan perdagangan yang lebih favorable.

Menko Airlangga menyambut baik konklusi yang disampaikan oleh para partisipan atau partner IPEF dalam acara penutupan IPEF-MM. “Pemerintah Indonesia menghargai nilai-nilai keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati pada mekanisme multilateral,” ujar Menko Airlangga. Pembahasan terkait ekonomi yang adil, perlu terus dilakukan untuk mendorong implementasi yang lebih adil pada bidang perdagangan dan investasi, serta harus sinergi dengan sistem perpajakan nasional dan mekanisme anti korupsi untuk mempercepat pencapaian ekonomi yang adil.

Terkait pengembangan ekonomi bersih yang juga dibahas dalam IPEF, difokuskan pada upaya-upaya inovatif untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Perubahan penggunaan energi ke energi terbarukan, membutuhkan pendanaan internasional. Menko Airlangga menerangkan, “Untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan atau SDG, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi blended finance untuk memobilisasi dana publik dan swasta melalui struktur pembiayaan yang inovatif, dengan mendorong keterlibatan seluruh pihak baik yang dari swasta maupun dari institusi Pemerintah.” Isu lain seperti mekanisme transisi energi, dekarbonisasi, penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan, inovasi untuk menghilangkan karbon, insetif untuk investasi rendah karbon agar tercapai ekonomi bersih dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Salah satu hasil pertemuan Menko Airlangga dan Menteri Raimondo adalah kesepakatan untuk segera menindak lanjuti pada level teknis berbagai langkah konkret dari upaya mendorong keempat pilar IPEF. “Saya bersama Sekretaris Raimondo sepakat untuk terus mengintensifkan diskusi teknis dan mendorong deliverable yang konkret dalam waktu singkat, dan rencananya pada bulan Oktober ini kami akan bertemu lagi untuk membahas tindak lanjutnya”. (Tnp)

Menko Airlangga: Indonesia Kian Diperhitungkan Dunia

SURAKARTA ( Merdeka News ) : Indonesia kian menunjukkan eksistensi dalam kancah global sebagai salah satu determinan dalam menyelesaikan berbagai isu-isu mancanegara. Eksistensi tersebut ditunjukkan melalui peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 untuk memimpin negara-negara anggota dalam merumuskan deliverables konkret guna memecahkan masalah terkait arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan digitalisasi.

Peran penting Indonesia juga kian diperkuat dengan kepercayaan yang diberikan oleh PBB untuk terlibat dalam memitigasi dan merumuskan solusi atas krisis keuangan dunia dalam Global Crisis Response Group (GCRG) bersama dengan Bangladesh, Barbados, Denmark, Jerman, dan Senegal. Berbagai capaian global tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang kian diperhitungkan sehingga diperlukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pelaku UMKM, dan stakeholders lainnya.

“Kita saat ini dipercaya memimpin G20 serta memimpin ASEAN di tahun depan jadi Indonesia sudah diperhitungkan dan diharap dapat menjadi contoh negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu, Pemerintah Pusat, Daerah, dan stakeholders baik perguruan tinggi dan UMKM harus dapat membantu suksesnya kepeminmpinan Indonesia dalam teater dunia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berkesempatan untuk menghadiri dan menyampaikan sambutan mengenai Jati Diri Bangsa Indonesia dalam Peradaban Dunia pada acara Srawungan Sanak Trah Mangkunegara I di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (16/09).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia kini juga kian resilien dan mampu menorehkan capaian pertumbuhan ekonomi yang tercatat impresif hingga 5,44% pada Q2 2022 serta meneruskan tren pertumbuhan di atas 5% selama 3 triwulan terakhir. Seiring dengan upaya peningkatan ekonomi tersebut, Pemerintah juga berupaya untuk menekan tingkat inflasi terutama terkait bahan pangan yang dijaga paling tinggi pada angka 5%.

Guna mengoptimalkan upaya dalam menjaga tingkat inflasi tersebut, Pemerintah Pusat turut melibatkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk dapat menyediakan bantuan subsidi dengan memanfaatkan APBD serta membantu dalam menentukan sentra-sentra provinsi untuk dapat menjalin sinergi dan kerja sama antar daerah. Dengan upaya pelibatan Pemerintah Daerah tersebut, hingga Agustus 2022 tercatat sejumlah daerah berhasil mengalami deflasi yang salah satunya yakni Kota Surakarta. Deflasi tersebut akan terus didorong agar lebih optimal melalui pemanfaatan APBD yang tepat sasaran.

“Ke depan jika kita terus mengupayakan gotong royong maka inflasi masih bisa kita jaga dan Indonesia akan mampu tangani krisis ekonomi dan pandemi dengan baik, maka kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia adalah upaya yang baik untuk menjaga inflasi,” ungkap Menko Airlangga.

Selain menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di kancah internasional melalui berbagai capaian ekonomi, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa kearifan lokal yang di miliki Indonesia turut mendorong eksistensi dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, Menko Airlangga berupaya untuk terus mendorong berbagai aktivitas kebudayaan dan adat istiadat yang mampu tingkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sektor kebudayaan juga menjadi salah satu instrumen yang dikembangkan Pemerintah untuk mendorong pariwisata di berbagai wilayah seperti halnya pada Kota Surakarta. Melalui Presidensi G20, Pemerintah Pusat mengupayakan pelaksanaan berbagai event working group untuk diselenggarakan di Kota Surakarta sehingga mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan pada sejumlah objek wisata seperti pada Kraton Mangkunegara.

Sebagai informasi, Srawungan Sanak Trah Mangkunegara I merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalin kekeluargaan Trah Mangkunegara sebagai warisan leluhur nusantara. Dalam konteks kontemporer, trah tidak hanya dimaknai sebagai silsilah untuk menentukan jati diri pemimpin melainkan pewarisan nilai budaya dan semangat perjuangan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini.

Selain itu, Menko Airlangga menuturkan bahwa trah juga dipandang sebagai jalinan hubungan kekeluargaan yang memiliki keterkaitan erat dengan pemberian amanah dan nilai-nilai penting dari leluhur yang harus dijalankan, sehingga trah juga mampu menjadi fondasi awal dalam mengenal silsilah kekerabatan dan menentukan jati diri. (Nnm)

Pertalite dan Pertamax Bakal Dihapus, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sejumlah pihak terutama DPR mendorong pemerintah untuk menyuntik mati produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92), Kedua produk BBM ini memiliki nilai oktan atau Research Octane Number (RON) rendah sehingga sudah seharusnya diganti dengan yang lebih tinggi.

Hal itu sejalan dengan ketetapan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, yang mewajibkan kendaraan produksi Oktober 2018 ke atas mengkonsumsi BBM dengan spesifikasi minimal RON 91.

Aturan pemakaian BBM beroktan rendah pun diterapkan secara bertahap, dengan mencabut izin edar Premium (RON 88) mulai 1 Januari 2023.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penghapusan Pertalite dan Pertamax untuk digantikan dengan BBM ramah lingkungan bakal dilakukan secara perlahan.

Sebab, ia tak ingin ada keterkejutan di tengah masyarakat atas pencabutan kedua jenis bahan bakar tersebut yang kini menguasai pangsa pasar domestik.

“Memang kita sudah punya roadmap tentang itu. Cuman pelaksanannya berangsur, jangan sampai kaget. Tapi kan semua masyarakat ingin udara kita bersih, kita dapat udara yang sehat setiap hari. Ingat, kita pakai bahan bakar yang ramah lingkungan itu juga akan mengawetkan mesin karbonnya, tidak banyak tidak kotor,” ujar Arifin, Jumat (16/9/2022).

Arifin menuturkan, pemerintah memang telah menyusun peta jalan untuk menjemput penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Sehingga penyediaan BBM ke depan akan lebih diatur sesuai jenisnya.

“Harusnya memang begitu, makannya roadmap-nya memang begitu. Ya kita paling ketinggalan kayaknya,” tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuntut komitmen pemerintah untuk menekan emisi gas buang. Salah satunya dengan meninggalkan penggunaan Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) sebagai jenis BBM dengan nilai oktan rendah. Itu bisa dilakukan secara bertahap mulai 2023 mendatang.

Sugeng menilai, permintaan itu sejalan dengan komitmen yang telah dituangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017, tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Menurut dia, regulasi itu mengharuskan penerapan bahan bakar standar emisi Euro 4, atau jenis BBM dengan nilai oktan tinggi sekelas Pertamax Turbo (RON 98).

“Kalau menurut pribadi saya, kalau perlu kalau sudah siap secara keuangan dan juga seluruh komponennya, diputuskan tahun depan saja (penghapusan Pertalite dan Pertamax). Pertengahan tahun depan, mulai dikonsolidasikan dari sisi pengadaannya maupun harga,” kata Sugeng kepada Liputan6.com, Rabu (14/9/2022).

Dia meyakini, kilang-kilang yang ada di Tanah Air juga sudah siap dengan transformasi tersebut. Ambil contoh, Kilang Balikpapan yang tengah dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barel per hari.

Keyakinannya pun diperkuat oleh upaya pemerintah dan PT Pertamina (Persero) yang secara resmi bakal mulai menghapus BBM jenis Premium (RON 88) dari peredaran per 1 Januari 2023 mendatang. (Tnp)

TNI AD Punya Kehormatan dan Harga Diri

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman meminta para prajurit TNI untuk menghentikan protes secara terbuka kepada anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon.

Protes dan kemarahan para prajurit ini meluap buntut pernyataan “TNI gerombolan” yang disampaikan Effendi Simbolon saat rapat dengar pendapat bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan semua jajaran di Kompleks DPR/MPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

“Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf,” ujar Dudung.

Dia menegaskan, TNI akan tetap solid, meskipun ada yang menyebut hubungan KSAD dengan atasannya, yakni Panglima TNI tidak baik. “TNI pada umumnya tetap solid, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa,” kata Dudung Abdurachman.

Ia mengatakan, Effendi Simbolon punya hak konstitusional sebagai anggota DPR. Namun dia juga menegaskan bahwa TNI AD, punya kehormatan dan harga diri. Dia menegaskan bahwa TNI AD melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun di tempat lain untuk membantu rakyat.

Mantan Pangkostrad ini juga yakin, apa yang disampaikan Effendi Simbolon tidak mewakili DPR, apalagi mewakili partai politik di mana dia bernaung, yakni PDI Perjuangan.

“Setahu saya PDI Perjuangan itu juga sangat dekat dengan TNI AD dan perhatian dengan wong cilik anggota Komisi I (DPR) semuanya baik. Karena selama ini hal-hal yang baik disampaikan. Kalau disampaikan TNI AD seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas, itu menyakitkan bagi saya,” ujar Dudung.

Dudung menyatakan, dirinya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. “Jadi jika tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, maka Pak Efendi Simbolon jangan asal bicara,” katanya. (Tnp)

Formasi CPNS 2022 Dibuka untuk PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pada tahun ini, pemerintah hanya membuka kuota seleksi CPNS 2022 untuk 2 layanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Bahkan pembukaan seleksi hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK. Ini sesuai dengan SE Menteri PANRB,” kata Menteri PANRB Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia menjelaskan arah kebijakan pengadaan ASN 2022 berfokus pada beberapa hal. Salah satunya fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Itu sebabnya rekrutmen PPPK 2022 dibuka untuk guru dan tenaga kesehatan.

Kuota formasi yang ditetapkan pada seleksi CASN 2022 mencapai 530.028 untuk pusat dan daerah. Dari usulan awal mencapai 724.372 formasi PPPK. Kuota formasi ini berasal dari kementerian teknis dengan mengacu kebutuhan.

Dengan rincian PPPK pusat sebanyak 90.690, dari usulan 208.758. Kemudian PPPK daerah mencapai total 439.338. Ini terdiri dari PPPK guru 319.716 yang ditetapkan dari usulan 328.853.

Selain itu PPPK tenaga kesehatan daerah sebanyak 92.014 dari usulan 94.168. Terakhir PPPK tenaga teknis dari usulan 92.593, ditetapkan sebanyak 27.608.

Berdasarkan alur, rencana pengadaan CASN 2022 diawali dengan penetapan keputusan menteri tentang kebutuhan ASN nasional 2022 di Juni.

Selanjutnya pemberian usulan pada Juli 2022, melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Kemudian pada Agustus 2022 merupakan jadwal rakor transfer naskah soal seleksi ASN 2022.

Baru pada September merupakan jadwal rakor pengadaan ASN tahun 2022. Di mana, penyerahan kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah di minggu pertama September 2022.

Terakhir adalah pengumuman pendaftaran CPNS 2022 di pekan ketiga dan keempat September 2022. “Pembukaan pendaftaran selekasi CASN dilakukan pada Minggu 3 dan 3 September 2022,” jelas dia. (Nng)

Bantuan Subsidi Upah Bagi 4,36 Juta Pekerja Segera Cair

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaa besok Senin 12 September 2022 MENCAIRKAN Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp 600 ribu ke rekening 4,36 juta penerima bantuan. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah memproses pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi pekerja/buruh.

Sebagaimana pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 juga dicairkan secara bertahap.

“Alhamdulillah, kami telah memproses pencairan dana BSU tahap pertama bagi 4,36 juta orang pekerja/buruh dengan anggaran mencapai Rp 2,61 Triliun. Dana tersebut diteruskan kepada Bank Himbara selaku Bank Penyalur melalui KPPN untuk selanjutnya disalurkan kepada para penerima BSU tahap pertama” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/9/2022).

Nantinya, para penerima BSU tahap pertama dapat mengecek di rekening Himbara masing-masing dan mengambil dana BSU secara bertahap mulai Senin 12/9/22.

“Insya Allah dana BSU 600 ribu bisa diambil secara bertahap mulai Senin depan sesuai operasional Bank Himbara. Saya mengingatkan, tahap pertama ini penerima BSU yang sudah memiliki rekening Bank Himbara ya,” kata Anwar.

Anwar menegaskan diperlukan proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur pada Permenaker Bantuan Subsidi Upah 2022 sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas.

Sebelumnya, Kemnaker telah menerima 5,09 juta data calon penerima BSU tahun 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi, validasi, dan pemadanan data sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU.

Setelah dilakukan proses tersebut, terdapat 4,36 juta orang pekerja/buruh yang dapat menerima BSU di tahap pertama.

“Kami memahami bahwa BSU 2022 sangat ditunggu oleh pekerja/buruh, namun selain cepat kami juga harus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas dari progam ini. Saya berterima kasih kepada para pekerja/buruh yang telah sabar menunggu pencairan BSU 2022,” jelas Anwar

Lebih lanjut, Anwar menginfokan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU, termasuk pengecekan status penyaluran, melalui kanal bsu.kemnaker.go.id (Tnp)

BUMN Buka Lowongan Pekerjaan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Lowongan kerja BUMN kembali hadir dari PT Berdikari (Persero). Kesempatan kali ini terbuka dan bisa dimanfaatkan khususnya bagi para lulusan D3 hingga S1.

Bagi yang ingin mencoba, Berdikari saat ini membuka kesempatan bekerja untuk posisi Admin Support Komisaris.

“Berdikari mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai ADMIN SUPPORT KOMISARIS untuk mendukung kinerja manajemen #BUMNPeternakan yang merupakan bagian dari Klaster Pangan BUMN,” demikian informasi dikutip dari akun Instagram resmi Berdikari @berdikari.persero.

Namun perlu diperhatikan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar agar bisa mengisi posisi tersebut dan bergabung dengan Berdikari.

Bagi yang tertarik melamar di BUMN Berdikasi, silakan mendaftarkan diri melalui link https://bit.ly/JoinBDK. Sebagai informasi, pendaftaran bisa dilakukan paling lambat sampai 15 September 2022. (Nnm)

Jokowi Minta Pelayanan Imigrasi Lakukan Perubahan Total

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ada perubahan secara menyeluruh terhadap pelayanan imigrasi di Indonesia. Sebab, kata dia, selama ini banyak yang mengeluhkan pelayanan imigrasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) terkait Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (09/09/2022).

“Jadi yang kami lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” kata Presiden, Sabtu (10/09/2022).

Menurut Jokowi, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat. “Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” ucap Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, seharusnya pemberian visa atau Kitas kepada para investor asing perlu dipertimbangkan pula soal besarnya nilai investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi warga negara asing dengan kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

“Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana, atau meningkatkan ekspor berapa, sih?” beber Jokowi. (Nnm)