Category Archive : Berita Nasional

Presiden Lantik 12 Wakil Menteri

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Ma’ruf Amin melantik 12 tokoh yang akan menjadi wakil menteri di sejumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Sejumlah tokoh itu sebelumnya dipanggil Jokowi ke istana pada pagi hari, lalu diumumkan nama-nama serta jabatannya oleh presiden sekitar pukul 13.42 WIB. Jokowi dan Ma’ruf Amin mengumumkan seraya duduk di tangga Istana Kepresidenan.

Kemudian para calon wamen mengikuti Jokowi dan Ma’ruf masuk untuk mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan sebagai wamen yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

“Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Terlebih dulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah diambil sumpah sesuai agama masing-masing,” tanya Jokowi saat akan memimpin pengucapan sumpah para anggota kabinet.

“Bersedia,” jawab para calon wamen dalam Kabinet Indonesia Maju bersama-sama.

Presiden Jokowi lalu memimpin pengucapan sumpah jabatan yang lalu dibaca ulang dengan lantang oleh para anggota kabinetnya. Para wakil menteri tersebut sempat dipanggil ke Istana Negara pada Jumat pagi (25/10/2019). Mereka mengenakan kemeja putih dan celana hitam. ( KJ/MC )

Jokowi : Pemerintah Prioritaskan Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa prioritas pemerintahan lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena itu kementrian terkait harus memahami prioritas pemerintah ini.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019).

“Pada dasarnya goal besar pekerjaan kita adalah penciptaan lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan, dan diinginkan oleh masyarakat luas,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menginginkan tak ada lagi kementerian dan kepala lembaga yang tidak mengerti soal prioritas pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberikan ruang kepada investor yang ingin membuka lapangan pekerjaan. Sebab ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya yang membutuhkan lapangan kerja.

“Karena itu setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang yang sebaik-baiknya. berikan pelayanan yang sabaik-baiknya,” tambah Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan agar aturan yang berberlit-belit segera dipangkas. Mulai dari dari UU, peraturan presiden, peraturan gubernur, hingga peraturan daerah. Hal ini menyebabkan aturan-aturan menjadi tumpang tindih.

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menertibkan hal ini. Dalam waktu dua minggu ke depan, Jokowi akan menggelar rapat terbatas khusus dengan para menteri membahas aturan-aturan yang tumpang tindih. Tujuannya agar investasi makin mudah dan makin banyak lapangan kerja terbuka bagi masyarakat. (KJ/DN)

Serah Terima Jabatan Kemenaker Berlangsung Sangat Akrab

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan pisah sambut sekaligus serah terima tugas Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 M. Hanif Dhakiri kepada Menaker masa bakti 2019-2024 Ida Fauziyah di ruang Tridharma, Kemnaker, Rabu (23/10/2019). Suasana serah terima tugas Kemenaker ini berlangsung sangat akrab. Kebetulan keduanya adalah sama-sama kader PKB.

Pada kesempatan ini Hanif Dhakiri memberikan ucapan selamat kepada Ida Fauziyah setelah memperoleh amanah dan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai Menaker. Selain itu ia percaya dan meyakini di bawah kepemimpinan Ida Fauziyah yang memiliki banyak pengalaman di organisasi tingkat nasional, Kemnaker akan tumbuh dan menjadi Kementerian yang terus hadir di lingkungan seluruh pekerja di Indonesia.

“Saya meminta keluarga besar Kemnaker memberikan support dan dukungan kerja sama yang ikhlas kepada Bu Ida sebagai pimpinan baru di Kemnaker. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membuat Kemnaker ini bisa terus efektif dalam mendelivered visi misi Bapak Presiden, ” kata Hanif seraya berharap lima tahun tugas ketenagakerjaan berjalan lancar, sukses dan berkah.

“Di bawah pimpinan Bu Ida nanti, temen-temen juga bisa tetap solid, tetap kompak, dan menyokong Bu Ida sebaik mungkin dan melakukan terobosan inovasi. Semoga Kemnaker ini kehadirannya bisa dirasa kehadirannya oleh masyarakat,” tutur Hanif sambil menyampaikan permohonan maafnya apabila selama masa jabatannya lima tahun belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Bahkan, Hanif menyebut dirinya mungkin hanya bisa menjadi bos yang menyebalkan. 

Sementara Ida Fauziyah berjanji akan meneruskan seluruh kerja-kerja dan program ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dengan mengambil langkah-langkah yang lebih baik lagi di Kemnaker. Untuk meneruskan kerja tersebut, Ida Fauziyah meminta dukungan dan bimbingan dari seluruh pegawai di lingkungan Kemnaker.

Kabinet Jokowi Diperkuat 9 Alumni UGM Yogyakarta

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 telah dibentuk dan diumumkan pada Rabu (23/10/2019), tiga hari setelah pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Seperti yang diungkapkan Jokowi sebelumnya, komposisi kabinetnya untuk jilid II terdiri dari 45 persen kalangan partai politik dan 55 persen kalangan profesional.

Sebanyak 34 menteri, lima pejabat setingkat menteri, juga satu kepala lembaga nonstruktural telah dipilih. Dari 40 orang tersebut, sembilan atau 22,5 persen di antaranya adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Universitas tersebut diketahui menempati peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia versi 4ICU dan ke-320 terbaik dunia menurut QS-WUR 2020. Jokowi juga alumni Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tahun 1980.

Dihimpun SuaraJogja.id, berikut daftar sembilan menteri yang dulunya adalah mahasiswa UGM:

1. Menkopolhukam Mahfud MD

Pria asal Sampang, Jawa Timur ini langsung kuliah di dua universitas sekaligus setelah lulus SMA. Ia mengambil jurusan Sastra Arab di UGM dan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Ia lebih fokus ke jurusan Hukum Tata Negara saat itu, dan perkuliahannya di UGM sempat terhambat. Namun, berkat nilai-nilainya yang bagus, Mahfud MD mendapat beasiswa dan berhasil menuntaskan kuliah S1 di UGM, lalu melanjutkan program pascasarjana di kampus yang sama untuk jurusan Ilmu Politik.

Di UGM pula Mahfud MD meraih gelar doktor untuk Ilmu Hukum Tata Negara. Hingga kini ia juga telah menyandang gelar Profesor atau Guru Besar Hukum Tata Negara dari UII.

Pada 2000 Mahfud MD menjabat Menteri Pertahanan. Ia juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama lima tahun sejak 2008.

2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto lulus dari Fakultas Teknik Mesin UGM pada 1987 dan kemudian mendapat gelar Master of Business Administration (MBA) dari Monash University, Australia pada 1996 serta Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia setahun kemudian.

Sebelum menjadi menteri, ia lebih dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017.

3. Menko PMK Muhadjir Effendy

Pengganti Puan Maharani, yang kini menjabat Ketua DPR RI, ini kuliah di UGM untuk program Magister Adminsitrasi Publik (MAP) dan menamatkannya pada 1996.

Di periode pertama Jokowi, Muhadjir menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sejak 2016, menggantikan Anies Baswedan (sekarang Gubernur DKI Jakarta), yang terhempas gelombang reshuffle.

4. Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Politikus asal Bojonegoro ini mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM hingga meraih gelar sarjana di usia 23 tahun.

Setelah itu, sang mantan Rektor UGM menyelesaikan kuliah S2 di Birmingham University, Inggris dan S3 di Flinders University, Australia. Pada 2008, Pratikno digelari Professor in Political Science oleh UGM.

Pada 2009 silam, KPU memberinya kepercayaan untuk menjadi pemandu Debat Calon Presiden. Sekarang ia meneruskan periode kedua dengan jabatan yang sama di kabinet Jokowi jilid II.

5. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Lahir di Semarang, Retno Marsudi menempuh pendidikan SMA di kota kelahiran dan meneruskan kuliah di UGM.

Pada 1985, perempuan yang sukses sebagai diplomat ini meraih gelar sarjana untuk Hubungan Internasional, lalu melanjutkan S2 jurusan Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda.

Jabatannya sebagai menlu saat ini sudah ia sandang sejak periode pertama Presiden Jokowi.

6. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Budi Karya lulus dari jurusan arsitektur UGM pada 1981. Ia menjadi Menhub sejak 2016, menggantikan Ignasius Jonan, yang di-reshuffle Jokowi menjadi Menteri ESDM.

Kini, sama seperti Pratikno dan Muhadjir, Budi Karya meneruskan kepemimpinannya di kementerian yang sama untuk periode kedua.

7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Menteri yang dikenal jenaka ini berkuliah di UGM untuk jurusan Teknik Geologi. Setelah lulus, ia menjadi PNS di kementerian yang sekarang ia pimpin, yang dulunya bernama Kementerian Pekerjaan Umum.

Selama berkarier di kementerian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Colorado State University, Amerika Serikat. Gelar magister dan doktor ia raih selama berkuliah di sana.

Sejak 2014, ia telah dipercaya Jokowi untuk menjadi Menteri PUPR dan kembali diminta meneruskan proyek insfratruktur pada 2019. Jokowi menyebutnya “Daendels RI”.

8. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Mayjen TNI Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) lahir dan kuliah di Yogyakarta. Ia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UGM.

Setelah itu, ia masuk Militer Angkatan Darat. Terawan pernah menggegerkan publik karena kontroversi ‘Terawan Theory’.

Teori yang telah diakui Jerman itu berkaitan dengan metode ‘cuci otak’ pada penderita stroke. Karena teori tersebut, Terawan dipecat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indoneseia (MKEK ID), tetapi kini kariernya meroket dan dipercaya Jokowi menggantikan Nila Moeloek sebagai menkes.

9. Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Pramono Anung merupakan lulusan program Magister Manajemen UGM. Sebelumnya ia kuliah S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah S2 di UGM, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur ini menyelesaikan kuliah S3 dan meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Dirinya sudah menjabat setkab sejak 2015. (SJ/KRJ)

Prabowo Siap Membantu Bidang Pertahanan

JAKARTA ( Merdeka News ): Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat kabinet pada pemerintahan 2019-2024.

Prabowo mengatakan, Jokowi meminta dirinya membantu pemerintah di bidang pertahanan.

“Saya diminta membantu Beliau (Jokowi) di bidang pertahanan,” ungkap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Kedatangan Prabowo ke Istana Negara langsung membuat warganet heboh di Twitter. Nama Prabowo pun memuncaki trending topic Twitter Indonesia.

Prabowo memastikan bahwa dirinya siap membantu pemerintahan Jokowi. Langkah ini juga merupakan keputusan Partai Gerindra.

“Saya sudah sampaikan keputusan kami, daripada Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta, dan kami setuju untuk membantu,” tambah Prabowo Subianto.

Prabowo mengaku siap bekerja sama dengan Jokowi. “Saya akan bekerja sebaik mungkin,” tegas Prabowo Subianto.(KRJ/NR)

Driver Gojek Ancam Bakal Demo Besar Besaran

JAKARTA ( Merdeka News ) : Nadiem Makariem, Founder sekaligus CEO Gojek, Senin hari ini datang ke Istana Negara di Jakarta menerima panggilan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, pemanggilan ini merupakan pertanda dirinya akan diangkat menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II.

Akan tetapi begitu, pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) rupanya tak setuju bila bos besar mereka dijadikan menteri oleh Jokowi.

Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono bahkan mengancam bakal mengerahkan massa dalam jumlah besar bila Nadiem menerima ajakan Jokowi.

“Ojol tidak setuju apabila Nadiem Makariem jadi salah satu menterinya Jokowi. Akan ada pergerakan seluruh Indonesia sebagai penolakan,” seru Igun, Senin (21/10/2019).

Tak hanya dari Jakarta, ia menyatakan berbagai pengojek online dari penjuru Sumatera dan Jawa siap untuk menyuarakan aksi penolakan tersebut.

“Ketua-ketua ojol dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa sudah komunikasi dengan saya, mereka siap bawa massa ojol untuk masuk Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa besar penolakan Nadiem jadi menteri,” tambah Igun Wicaksono. (ND/KRJ)

Pemerintah Bakal Buka Lowongan CPNS

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah bakal segera membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Hal ini merupakan sistem seleksi ketiga yang dibuka sejak pemerintah menetapkan masa penangguhan atau moratorium penerimaan PNS pada tahun 2015 yang lalu.

Hanya saja, tahap perekrutan kali ini akan berjalan lintas tahun. Sebab, masa pendaftaran rencananya bakal dibuka pada periode Oktober-November tahun ini, sedangkan tahap tes CPNS baru akan mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2020 mendatang.

Apakah pemerintah akan kembali membuka perekrutan CPNS pada tahun depan? Ketika ditanyai hal tersebut, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengaku belum bisa menjawabnya. Namun, ia mengatakan, kebutuhan tenaga baru akan terus ada tiap tahun lantaran banyak PNS senior yang memasuki masa pensiun.

“Kita lihat saja. Tapi kan gini, teman-teman saya (PNS) yang pensiun itu tiap tahunnya antara 150-250 ribu. Seluruh Indonesia, pusat dan daerah,” tutur Mohammad Ridwan, Jumat (18/10/2019).

Meski begitu, jumlah formasi yang disediakan pada seleksi CPNS kali ini masih lebih rendah dari perkiraan terbesar PNS yang bakal meletakan jabatannya, yakni 197.117 posisi.

Ridwan menyatakan, penetapan itu memang sengaja dilakukan lantaran postur formasi pada seleksi CPNS 2019 secara umum bakal lebih memprioritaskan porsi bagi tenaga teknis ketimbang yang bersifat administratif.

“Kalau sekarang kan masih banyak yang administrasi tuh. Nanti shape-nya akan lebih banyak yang teknis justru. Semisal guru, tenaga kesehatan, atau yang seperti lainnya semisal insinyur dan sebagainya,” tambah Mohammad Ridwan.(DNI/KRJ)

Puncak Dies Natalis Universitas Negeri Malang Dihadiri Ilham Habibie

MALANG ( Merdeka News ) : Puncak acara Dies Natalis Universitas Negeri Malang (UM) berjalan hidmat dan meriah. Acara dihadiri Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA, Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang dirumorkan bakal jadi Menristekdikti dalam kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Ilham Habibie mengisi orasi ilmiah dalam acara puncak Dies Natalis tersebut.

Dalam orasi ilmiahnya, Ilham Akbar Habibie banyak menyoroti pentingnya inovasi untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Menurut Ilham habibie, ekonomi di masa mendatang harus mengandalkan pada
inovasi untuk mempunyai daya saing tinggi.

“Untuk mencapai hal ini, masyarakat terutama berusia muda perlu aktif di UKM rintisan (Start-Up) yang diberdayakan dengan Teknologi, khususnya Teknologi Informasi & Komunikasi,” tegas Dr Ing Ilham Akbar Habibie MBA.

Sementara itu Rektor Universitas Negeri Malang Prof Dr AH Rofiudin MPd dalam pidatonya mengambil tema “Jaga Tradisi, Bernas Inovasi, Lambungkan Prestasi”.

Menurut Prof Dr AH Rofiudin MPd, ulang tahun Universitas Negeri Malang (UM) yang ke-65 ini tidak boleh sekedar menjadi ajang seremoni dan perayaan yang hampa dan kosong tanpa makna. Namun sebaliknya, Lustrum XIII dan Dies Natalis ke-65 ini harus menandai tekad dan komitmen kita semua untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas guna mewujudkan impian luhur kita bersama, yakni menjadikan UM sebagai “GuRu Indonesia, Asia, dan Dikenal Dunia”.

Rektor UM Prof Rofiudin menyebutkan, peran dan kontribusi UM sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), dalam menjawab kebutuhan peningkatan daya saing bangsa, juga harus terus diakselerasi. Akselerasi yang dimaksud meliputi segala aspek dan fungsi Pendidikan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan dan pembelajaran; bidang penelitian dan pengembangan ilmu; bidang pengabdian kepada masyarakat, serta bidang penguatan tata kelola kelembagaan.

Dari sisi sumber daya akademik, jumlah dosen UM hingga September 2019 sebanyak 1072 orang. Jika dipilah berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah tersebut terdiri dari 939 dosen PNS dan 133 dosen non-PNS. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 685 (63.9%) berpendidikan S2; dan 387 (36.1%) berpendidikan S3.

Untuk keperluan memacu peningkatan sumber daya akademik, UM mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen yang masih berkualifikasi S2 untuk sesegera mungkin menempuh studi lanjut ke jenjang S3 (doktor), baik di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, dengan pembiayaan dari Kemenristekdikti, UM, atau sumber-sumber beasiswa lain yang relevan.

“Secara khusus, mulai tahun 2020 mendatang, UM akan mengalokasikan dana PNBP untuk membiayai studi lanjut para dosennya dengan skema 50 : 50, yakni separoh studi di Perguruan Tinggi dalam negeri dan separoh studi ke Perguruan Tinggi luar negeri,” tambah Rektor Universitas Negeri Malang Prof Dr AH Rofiudin MPd . ( Zen )


Rektor UIN Yogya: Indonesia Darurat Radikalisme

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Prof Yudian Wahyudi, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, menilai serangan terhadap Menko Polhukam Wiranto menandakan saat ini Indonesia berada dalam level darurat radikalisme. Yudian mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj.

“Betul saya setuju. Simbol yang paling gampang itu, masak Menko Polhukam (Wiranto) diserang orang. Itu betul-betul level satu darurat,” tegas Prof Yudian di UIN Sunan Kalijaga, Rabu (16/10/2019).

Menurut Prof Yudian, saat ini teroris mulai berani mengejar sasaran tingkat tinggi. Terbukti dengan aksi penusukan terhadap Wiranto di Alun-alun Menes Pandeglang Banten.

Prof Yudian menyebutkan UIN Sunan Kalijaga telah melakukan upaya antisipasi masuknya paham radikalisme ke mahasiswa. Salah satu langkah antisipasi yakni melalui pusat studi Pancasila. Mahasiswa baru diasramakan pada tahun pertama untuk diberi pengetahuan soal Islam moderat. (DN/KRJ)

Pengamanan Pejabat Akan Ditambah

JAKARTA ( Merdeka News ): Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri untuk menambah pengamanan bagi pejabat. Hal itu dilakukan agar insiden  yang menimpa Menko Polhukam Wiranto tidak terulang lagi di masa mendatang.

“Kemarin langsung saya sudah perintahkan juga kepada Kapolri untuk pejabat diberikan penambahan pengamanan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi juga memerintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membongkar jaringan pelaku penusukan Wiranto. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut pelaku penusuk Wiranto adalah teroris. (KRJ/IN)