Category Archive : Berita Nasional

Menko Perekonomian: Indonesia Menuju Transformasi Ekonomi

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan  bahwa  Indonesia saat ini tengah menuju transformasi ekonomi melalui upaya peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan percepatan pertumbuhan ekspor.

“Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat. Indonesia masih mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi di kisaran 5 persen  pada tahun 2019, dengan pendorong utama berasal dari konsumsi dan investasi domestik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disela sela acara World Development Report (WDR) edisi tahun 2020 yang mengangkat tema ‘Trading for Development in the Age of Global Value Chains’, di Jakarta, Selasa (28/1).

 Dikatakan, Indonesia terus meningkatkan daya saing dan iklim investasinya. Menurut Menko Airlangga, saat ini seluruh Credit Rating Agency telah mengakui Indonesia sebagai negara layak investasi dengan resiko rendah. “Terlebih lagi, Indonesia juga secara konsisten meningkatkan peringkat ease of doing business (EoDB) sejak 2015. Hal ini didukung juga oleh peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi selama enam tahun terakhir,” tegasnya.
 
Airlangga mengatakan Indonesia juga berencana untuk meningkatkan peran dalam skema Rantai Nilai Global (Global Value Chains/GVC) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan bergaji tinggi.

“Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam GVC dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut,”tegasnya. (KRJ)

Jokowi : Hadirnya KRI Alugoro Awal Kemandirian Alutsista Nasional

JAKARTA ( Merdeka News ): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (27/1/2020). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara sempat meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405.

Jokowi terlebih dahulu meninjau panel, dan mendapatkan penjelasan terkait kapal selam Alugoro. Ia pun kemudian menuju kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga. Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam, antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Jokowi pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri. “Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri,” kata Jokowi.

Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Kapal selam Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).

Turut mendampingi Presiden saat meninjau kapal selam Aluguro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (KRJ/OKZ)

Pemerintah Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. “Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, _agile_, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik,” jelas Menteri Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta.

Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap. Pertama, adalah identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Tahap kedua, adalah pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Kemudian ketiga, adalah pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.

Langkah keempat, jelas Menteri Tjahjo, adalah penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi. Serta tahapan kelima adalah penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. Tentu, pengecualian itu dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut. Menteri Tjahjo menerangkan, jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.

Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. “Juga kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB,” imbuh Menteri Tjahjo.

Pada rapat koordinasi itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menerangkan, Kementerian PANRB telah lebih dahulu memetakan pengalihan jabatan. Kementerian PANRB mengalihkan 141 jabatan eselon III dan IV ke fungsional. Kemudian disederhanakan, sehingga menyisakan 3 jabatan eselon III dan IV, dengan rincian 1 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV. (KRJ)

Santri Harus Menguasai Teknologi

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menginginkan kalangan santri dan pelajar untuk menguasai teknologi dan informasi untuk merespon perkembangan atau revolusi industri 4.0 mengingag era otomatisasi dan digitalisasi saat ini, pelibatan generasi milenial sangat mendesak untuk meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

“Para pelajar dan santri yang merupakan generasi milenial, mau tidak mau, suka tidak suka harus  cepat tanggap terhadap teknologi. Jika tidak, maka secara perlahan akan tertinggal dengan teknologi yang lebih baru dan maju,” kata Ida dalam pernyataanya di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Ia sebelumnya telah menjadi pembicara utama Rakernas Ikatan Pemuda dan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Jombang. Ida menjelaskan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius untuk peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan kejuruan, pemagangan, serta kemitraan dengan industri.

“Untuk itu, peran institusi pendidikan, seperti pondok pesantren sebagai kawah candradimuka, atau organisasi pelajar sangat strategis baik dalam memberikan edukasi maupun untuk peningkatan daya saing bangsa Indonesia,” kata Ida. Karena itu, upaya menyiapkan pelajar dan santri di era digitalisasi saat ini harus dilakukan “tidak seperti biasanya”. 

Artinya, ujar Ida, harus ada langkah-langkah besar yang dapat mengadaptasi perkembangan teknologi komunikasi, dan bahkan diperlukan inovasi yang tinggi. Pasalnya, ekonomi digital di Indonesia terwujud dalam beragam industri. Tidak hanya terpaku pada e-commerce saja, namun ekonomi digital kini juga sudah merambah ke bidang transportasi, pendidikan, finansial perbankan, agrikultur, hingga tata kota. 

Perkembangan ekonomi digital sendiri berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia. Dengan 85 juta jumlah penduduk Indonesia yang telah terhubung jaringan internet, lanjut Ida, memungkinkan Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam dunia e-commerce dan pengembangan ekonomi digital. Buktinya adalah menjamurnya berbagai usaha start-up, dan di antaranya sudah bergelar Unicorn. (KRJ)

Laba Bank BRI Rp 34 Triliun di Tahun 2019

JAKARTA ( Merdeka News ): Laba Bank Rakyat Indonesia ( BRI) pada tahun 2019 mencapai Rp 34,41 triliun, atau meningkat 6,15 persen bila dibandingkan dengan  tahun 2018. Tingginya laba yang diperoleh tahun 2019, karena BRI mengandalkan digitalisasi bisnis di segmen mikro. 

“Laba BRI selama tahun 2019 mencapai Rp 34,41 triliun, atau meningkat 6,15 persen bila dibandingkan dengan  tahun 2018. Tingginya laba yang diperoleh tahun 2019, karena BRI mengandalkan digitalisasi bisnis di segmen mikro,” kata Dirut BRI  Sunarso, di Jakarta, Kamis ( 23/1). 

Dikatakan, hingga akhir Desember 2019 tercatat penyaluran kredit BRI mencapai Rp 908,88 Triliun atau tumbuh 8,44 persen. Pertumbuhan kredit ini  diatas rata-rata industri yang hanya mencapai 6,08 persen. Meski laba BRI cukup tinggi tahun 20119 ini,  namun pertumbuhannya relatif kecil  yakni 6,15 persen bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang pertumbuhannya double digit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi permintaan kredit secara nasional yang rendah sehingga mengakibatkan pertumbuhan kredit juga menjadi rendah.

Dikatakan, hingga akhir Desember 2019 tercatat penyaluran kredit BRI mencapai Rp 908,88 Triliun atau tumbuh 8,44 persen. Pertumbuhan kredit ini  diatas rata-rata industri yang hanya mencapai 6,08 persen. Salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan kredit tersebut yakni penyaluran kredit mikro yang tumbuh double digit di angka 12,19 persen di sepanjang tahun 2019. Bahkan porsi kredit mikro pada BRI sebagai perusahaan induk saja telah meningkat dari 34,3 persen menjadi 35,8 persen. (KRJ)

Nadiem Makarim: Minat Baca Perlu Ditumbuhkan Sejak Dini

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan untuk menanamkan kecintaan membaca di kalangan generasi muda harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari rumah.

Orang tua memegang peranan penting untuk menanamkan kecintaan anak-anak mereka terhadap aktivitas membaca.

“Cinta membaca itu mulainya bukan dari guru, tapi dari orang tua dulu. Setiap hari membacakan kepada anak-anak dan terlihat ada buku-buku di rumah, dan buku-buku yang engaging dengan banyak gambar-gambar yang bisa menanamkan cinta membaca dari awal,” kata Nadiem Makarim di Jakarta.

Nadiem mengaku kecintaannya terhadap membaca adalah buah dari ibunya yang selalu membacakan buku cerita sebelum tidur. “Dari kecil, dari saya umur dua tahun setiap malam sebelum tidur ibu saya selalu membacakan buku cerita. Saya belum bisa membaca. Tapi dengan adanya membalikkan halaman, ada suatu hal yang menarik, ada gambar menarik ada konten menarik, secara psikologis itu menanamkan curiosity,” kata Mendikbud.

Buku-buku yang diperkenalkan kepada anak-anak haruslah buku-buku yang sesuai dengan minatnya, dan buku-buku yang menarik. “Kita harus menanyakan kepada anak-anak, kamu ingin membaca apa? misalnya mau baca komik, cerita detektif, anime,” tambah Nadiem Makarim. (KRJ)

Mahfud MD: 660 WNI Jadi Teroris

JAKARTA ( Merdeka News ): Pemerintah  dibuat gerah, karana adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) jadi teroris lintas batas negara. Sesuai konstitusi, mereka punya hak pulang ke Indonesia sebagai WNI, tetapi  mereka dikhawatikan paham terorismenya di dalam negeri.

Menko Polhukam, Moh Mahfud MD, Selasa (21/1/2020) malam malah menyebut sekitar 660 WNI yang diduga menjadi foreign terrorist fighter (FTF) atau teroris pelintas batas di luar negeri. Mengenai keberadaan mereka,  masih ada pro dan kontra. Khususnya terkait pemulangan mereka ke Tanah Air. 

“Jadi sekitar 660  FTF ya, terduga teroris pelintas batas yang ada di berbagai negara. WNI jumlahnya kira-kira 660 begitu ya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kepada wartawan. 

“Ini kan sekarang persoalannya mereka ini ada yang minta pulang, ada yang menyuruh dipulangkan, berbagai negara juga macam-macam nih ada yang mau memulangkan hanya anak-anak yatim, ada yang mau memulangkan perempuan dan anak-anak tapi FTF-nya,” jelas Mahfud. 

“Nah fighter-nya itu tidak dipulangkan tetapi negara yang menjadi tempat juga mempersoalkan gimana kok ada orang apa teroris pelintas batas di sini. Itu tadi diskusikan apakah itu mau dipulangkan apa tidak ? Kalau dipulangkan, dipulangkan semua atau tidak,” ujarnya.

Melanjutkan keterangannya, Mahfud MD juda menuturkan, bawah prosea dan tahapan-tahapan pemulangan FTF WNI itu, tentu bukan hal mudah. Meski berdasarkan konstitusi, katanya, semua WNI tersebut memiliki hak kewarganegaraan. Namun, menurut dia, jika dipulangkan, dikhawatirkan akan timbul virus teroris baru. 

Dalam waktu dekat Mahfud akan menyampaikan sikap. “Kemensos yang misalnya menampung akibat-akibat sosialnya, Kemenkumham menyangkut hukum dan kewarganegaraannya dan juga pariwisata dan investasi bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada ancaman teroris dan sebagainya,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu. 

“Itu semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke presiden dalam waktu yang tidak lama,” kata mantan anggota Komisi Hukum DPR-RI itu. “Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai. Soal FTF sudah ya,” ucapnya.

Dia menerangkan, para FTF itu tersebar di beberapa negara di antaranya Afganistan, Suriah dan Turki. Mahfud mengatakan Suriah yang paling banyak didatangi FTF Indonesia. “Ini nanti kan masyarakat juga di bawah macam-macam ada yang bilang nggak boleh dipulangkan saja disuruh di situ,” tutur Mahfud MD. (KRJ)

Turun Kelas, 800 Ribu Peserta BPJS Kesehatan

JAKARTA ( Merdeka News ): Sebanyak 800 ribu peserta BPJS Kesehatan turun kelas usai pemerintah menaikkan iuran pada awal tahun ini. Peserta di sini adalah mereka yang terdaftar sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.

“Peserta yang turun kelas tembus sampai 800 ribu peserta,” ungkap Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengutip data BPJS Kesehatan.

Penurunan itu, sambung Kurniasih, diajukan oleh peserta mandiri I dan kelas mandiri II. Namun, ia tak merinci jumlah peserta yang memilih iuran yang lebih murah dari masing-masing kelas.

Hanya saja, ia menyoroti penurunan kelas yang juga terjadi di kelas mandiri I. Padahal, peserta yang berada di kelas wahid itu terkesan masyarakat kelas menengah atau menengah ke atas.

“Kelas mandiri I yang katanya mampu juga turun kelas. Itu artinya apa? Kenapa tidak bertahan saja di kelas mandiri I? Ini angka yang turun kelas sudah tembus 800 ribu,” jelas Kurniasih.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengungkapkan terdapat 372.924 peserta kelas mandiri yang mengajukan penurunan kelas. Data itu terjadi selama periode November-Desember 2019.

“Instrumen kebijakan yang diberikan BPJS Kesehatan terkait program turun kelas digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang ingin menyesuaikan dengan kemampuan membayarnya,” kata Iqbal.

Iqbal merinci jumlah peserta kelas mandiri I yang turun kelas sebanyak 153.466 orang 3,53 persen dari total peserta di kelasnya. Lalu, peserta kelas mandiri II yang turun kelas mencapai 219.458 atau 3,23 persen dari total peserta di kelasnya. ( KRJ )

Semarang Salah Satu Kota Wisata Terbersih Asia Tenggara

SEMARANG ( Merdeka News ): Kota Semarang ditetapkan oleh ASEAN sebagai salah satu kota wisata paling bersih di kawasan Asia Tenggara. Kabar gembira sekaligus prestasi ini diumumkan pada acara ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020 yang digelar di Brunei Darussalam pada Kamis 16 Januari 2020. 

ATF merupakan sebuah forum tahunan yang melibatkan industri pariwisata dari 10 negara anggota termasuk Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Indonesia. Setiap tahunnya, ATF akan digelar di tempat yang berbeda secara bergantian. Kalau Brunei Darusalam menjadi tuan rumahnya pada tahun ini, Indonesia akan mendapat gilirannya pada tahun 2022. 

Setiap dua tahun sekali, forum ini akan memberikan penghargaan kepada kota-kota wisata di kawasan ASEAN yang memenuhi kriteria sebagai ASEAN Clean Tourist City Standard. 

Semarang berhasil meraih predikat sebagai kota terbersih setelah mengalahkan sejumlah kota wisata lainnya di Indonesia seperti Denpasar, Yogyakarta dan Bandung. Hal ini pun bukan suatu hal yang serta merta didapatkan begitu saja, lantaran mengetahui bahwa kota Semarang sempat masuk nominasi pada tahun 2017 namun belum berkesempatan meraih juara. 

Kota Semarang akan memegang predikat sebagai kota wisata bersih sampai tahun 2022 mendatang. 

Predikat ini diharapkan bisa membawa pariwisata kota Semarang lebih jauh lagi, dengan target wisatawan yang tak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negeri terutama Asia Tenggara. 

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekda (sekretaris daerah) Kota Semarang Iswar Aminuddin sebab Wali Kota Hendrar Prihadi tidak bisa hadir.

Adapun sejumlah kota-kota lain yang mendapatkan predikat serupa adalah Vung Tau city, Quy Nhon city dan Hue city di Vietnam.

Tujuan ASEAN mengadakan ajang pemberian predikat ini adalah supaya negara-negara anggota ASEAN memiliki alat yang akan membantu meningkatkan kualitas pariwisata di kota mereka, meningkatkan pemasaran dan daya saing tetapi juga meningkatkan situasi penduduk lokal dan mata pencaharian mereka dengan mengurangi kemiskinan.

Tak hanya itu, hal ini juga dirancang untuk melindungi lingkungan sekaligus menjadi upaya dalam menanggapi dampak iklim. Dalam harapannya, negara-negara anggota ASEAN juga dapat sekaligus berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Sangat penting untuk dicatat bahwa Rencana Strategis Pariwisata ASEAN 2011-2015 (ATSP) telah mengindikasikan peningkatan kemampuan pariwisata ASEAN untuk mengatasi masalah perubahan iklim sebagai salah satu tindakan prioritas untuk mencapai arahan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas di suatu wilayah.

Predikat ASEAN Clean Tourist City Standard juga memiliki beberapa indikator serta kriteria penilaian yang cukup rumit, sebelum akhirnya menetapkan kota-kota wisata sebagai kota terbersih di Asia Tenggara. 

Dalam websitenya, ASEAN memaparkan sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian seperti: manajemen lingkungan, kebersihan, manajemen pengolahan limbah, membangun kesadaran tentang perlindungan dan kebersihan lingkungan, penyediaan ruang hijau, keselamatan kesehatan dan keamanan kota serta infrastruktur dan fasilitas pariwisata. (NN)

Menaker : Perusahaan Harus Utamakan Keselamatan Pekerja

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengingatkan kembali pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Oleh karena itu, dirinya meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan kesadaran akan pentingnya K3.

Apalagi kasus kecelakaan kerja masih kerap terjadi di Indonesia. Pada periode tahun 2018 lalu, kasus kecelakaan kerja mencapai 157.313 kasus. Sementara pada periode September 2019, ada sekitar 130.923 kasus kecelakaan kerja yang terjadi.

Menurut Ida, masalah K3 seharusnya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana bisa mencegah agar kecelakaan kerja tidak terjadi.

Menurut Ida, kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK).

“Jangan sampai problem K3 baru mendapat perhatian saat korban berjatuhan. Jangan sampai kita baru peduli soal K3 ketika ada gugatan dari masyarakat atau keluarga korban, ” ujarnya mengutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2020).

Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 yang mana dituntut untuk berinovasi, otomatisasi, internet of things, artificial intelligence dan fleksibiltas pola kerja.

Oleh karena itu lanjut Menteri Ida, K3 seharusnya tak hanya dijadikan sebagai penghambat investasi. Justru K3, ini bisa menjaga iklim investasi mengingat, pelaksanaan K3 menyangkut nyawa dan kesehatan manusia serta keberlangsungan perusahaan.

“Perkembangan teknologi informasi mengharuskan kita melakukan terobosan dengan inovasi-inovasi baru dalam menterjemahkan K3. Kita juga butuh SDM kompeten dan saya lihat Pertamina. (OKZ)