Category Archive : Ekonomi Bisnis

Laba Beraih Bank Syariah Indonesia Rp 1,48 triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : Laba beraih PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun.

Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71 persen secara.

“Pada semester I tahun 2021 sebesar Rp 1,48 triliun, atau mengalami peningkatan 34,29 persen, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,1 triliun,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam paparan kinerja BSI untuk semester I tahun 2021, secara virtual di Jakarta, Jumat (30/07/2021).

Dikatakan, untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memanage coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional,.

Dengan pertumbuhan laba yang signifikan, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,69 persen per Juni 2020 menjadi 13,84 persen per Juni 2021.

Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, Hery mengatakan BSI akan terus meningkatkan kapabilitas digital. Pasalnya volume transaksi kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan II tahun 2021.

Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI sudah menembus Rp 95,13 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 83,56 persen . Jika dirinci, sepanjang Januari-Juni 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp 41,99 triliun.

Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 109,82 persen. Hal ini didorong oleh jumlah user mobile banking yang menembus 2,5 juta pengguna.

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73 persen dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp 144,5 triliun. (Kr)

Dirut BRI Ungkap Strategi Optimalkan Penyaluran BPUM 2021

JAKARTA ( Merdeka News ) : BRI tidak hanya berperan sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia, namun konsisten mengangkat peran sosial bagi masyarakat. BRI terus berupaya menyukseskan penyaluran stimulus Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini, tercatat jumlah penerima BPUM 2021 melalui BRI berjumlah 8,2 juta penerima dengan total jumlah bantuan yg disalurkan sebesar Rp 9,84 triliun.

Dalam acara penyerahan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/7), Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa BPUM tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian.

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk BPUM ini Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di seluruh tanah air. Kita berharap ini bisa membantu ekonomi kita semuanya,” ungkap Jokowi.

Dalam acara penyerahan tersebut turut hadir jajaran Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama lembaga keuangan sebagai mitra penyalur bantuan BPUM yakni Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI berupaya maksimal dalam penyaluran BPUM ditengah PPKM Level 4 yang tengah berlangsung saat ini. Upaya itu antara lain hadirnya inovasi BPUM Reservation System untuk memudahkan dan mempercepat pencairan BPUM.

“Hingga saat ini realisasi penyaluran mencapai angka 77% dan kami optimis bisa selesai sesuai target akhir tahun ini,” jelasnya. BRI terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak melakukan pencairan BPUM pada waktu yang telah ditetapkan dan berpedoman pada protokol kesehatan.

Inovasi sistem reservasi online, dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi calon penerima BPUM dalam memperoleh informasi sebaran lokasi unit kerja bri untuk menghindari antrian. Sistem ini pun memudahkan masyarakat penerima BPUM untuk memperoleh nomor antrian pada unit kerja yang dituju.

Proses pengecekan dan pencairan bantuan dengan sistem reservasi tersebut dilakukan melalui https://eform.bri.co.id/bpum. Calon penerima BPUM hanya menerima 1 kali stimulus BPU untuk 1 NIK (nomor induk kependudukan) dalam satu tahun anggaran. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat penerima BPUM tidak dapat menerima stimulus BPUM 2 (dua) kali dalam tahun yang sama.

Untuk memaksimalkan stimulus BPUM ini, Sunarso juga mengungkapkan kesiapan perseroan yang telah merancang strategi untuk menangkap peluang tersebut dengan mengakselerasi penyaluran KUR. Salah satu strateginya yakni businesses follow stimulus yang terbukti memberikan dampak positif terhadap penyerapan KUR BRI.

“Menurut hasil riset internal BRI, sebanyak 72 persen pelaku Usaha Mikro penerima BPUM membutuhkan modal kerja tambahan untuk mempercepat pemulihan usahanya dan mengembangkannya. Hal ini merupakan salah satu sumber permintaan KUR BRI sehingga penyalurannya on the track,” tambahnya.

Penyaluran BPUM merupakan salah satu implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh BRI. Selain program tersebut BRI berperan strategis dalam menyukseskan program pemerintah lainnya.

Hingga 30 Juni 2021, perseroan telah melakukan upaya-upaya strategis untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut antara lain restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebesar Rp 175,16 triliun untuk 2,49 juta debitur dan memberikan subsidi bunga untuk UMKM Rp 5,51 triliun untuk 8,91 juta debitur. BRI juga melakukan penjaminan kredit UMKM Rp 19,45 triliun untuk 29 ribu debitur serta penyaluran KUR Super Mikro Rp 14,4 triliun untuk 1,64 juta debitur.

Sementara itu pada tahun lalu BRI telah melakukan penyaluran subsidi gaji bagi pekerja/buruh sebesar Rp 6,45 triliun untuk 5,38 juta rekening penerima. BRI juga sudah menyalurkan kembali me-leverage dana penempatan pemerintah di bank pelat merah kepada para debitur yang membutuhkan.

BRI mendapat penempatan dana pemerintah total sebesar Rp 15 triliun pada 2020. Dari penempatan tersebut, BRI berhasil menyalurkan pinjaman kepada nasabah senilai Rp 136,7 triliun atau lebih dari 9 kali lipat nilai penempatan dana pemerintah.

Untuk dapat menerima dana BPUM, tidak semua masyarakat bisa menerimanya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Syarat tersebut adalah pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Kedua, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM. Ketiga, bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau BUMD. Keempat, tidak sedang menerima KUR. (Tnp)

Pasar Modal Berperan Penting Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA ( Merdeka News ) : Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sejak akhir Juni lalu telah mendorong Pemerintah untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dinamika di lapangan terus dilakukan untuk dapat memberikan respon yang optimal.

Program vaksinasi juga terus di akselerasi untuk segera mencapai tujuan herd immunity. Saat ini, jumlah suntikan yang diberikan telah mencapai 64,13 juta dosis, terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta orang menerima dosis kedua. Pemerintah akan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan memperkuat koordinasi secara lebih intensif dengan Pemerintah Daerah.

Dari sisi ekonomi, momentum pemulihan ekonomi diharapkan dapat segera kembali menguat. Penguatan permintaan domestik yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Juni 2021 yang berada di level 107,4 dan diharapkan tetap berada di level optimis. Disaat yang sama penguatan ini juga diharapkan dapat direspon oleh produsen dengan menjaga aktivitas produksinya agar tetap berada di level ekspansif, seperti yang tercermin dari Indeks PMI Manufaktur sejak November 2020.

Melalui refocusing anggaran Program PEN 2021 menjadi sebesar Rp744,75 Triliun, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan program Kesehatan dan Perlindungan Sosial dalam menjaga daya beli dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Program Insentif Usaha, Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Program Prioritas juga akan terus diberikan sebagai bagian dari Program PEN dengan tujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha, termasuk emiten yang ada di pasar modal.

“Pemulihan yang tengah berlangsung di sepanjang tahun 2021 ini telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja emiten,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Webinar Berita Satu yang bertemakan “Tahun Kebangkitan Emiten” di Jakarta (27/07/2021).

Surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 14 bulan berturut-turut serta defisit transaksi berjalan yang terjaga dengan baik turut memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Pada saat yang bersamaan, nilai tukar dan IHSG telah membaik dibandingkan awal pandemi tahun 2020, dimana masing-masing berada di level Rp14.493,00/USD dan 6.101 per 25 Juli 2021. Capaian ini didukung oleh optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia, tercermin dari aliran modal asing yang telah kembali masuk sebesar US$1,4 miliar di sepanjang tahun 2021.

Capital inflow di sepanjang tahun 2021 telah memperkuat fundamental pasar saham, dimana kapitalisasi pasar saham tumbuh mencapai Rp7.172,00 Triliun per 21 Juli 2021. Sebanyak 26 emiten baru telah melakukan IPO di tahun 2021 sehingga turut berkontribusi memperkuat supply pasar saham. Sementara itu, basis investor yang telah tumbuh positif mencapai 5,6 juta investor telah memperkuat demand pasar saham di tengah pandemi Covid-19.

Pasar modal dan pasar saham mempunyai peranan yang sangat krusial terhadap pemulihan ekonomi kita. Optimisme yang terjaga pada seluruh emiten akan memberikan kontribusi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan rebound pada 2021 dengan laju pertumbuhan di kisaran 3,7%-4,5%.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan berupa Program Penempatan Dana dan Penjaminan Kredit untuk mendorong kinerja sektor riil, termasuk emiten di pasar modal. Diharapkan melalui dua program ini, perbankan mampu meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil. Hingga 9 Juli 2021, Bank Himbara, Bank Syariah dan BPD telah menyalurkan kredit sebesar Rp.404,53 triliun.

“Momentum pemulihan ini perlu untuk kita pertahankan bersama. Perbaikan permintaan domestik tentunya akan berperan besar terhadap perbaikan kinerja emiten. Saya yakin dengan penguatan sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders hal ini dapat kita capai,” tutup Menko Airlangga. (Tnp)

Bank BTN Raih Laba Rp 920 Miliar

JAKARTA ( Merdeka News ) : Laba Bank Tabungan Negara (BTN) selama kuartal II tahun 2021 mencapai Rp 920 miliar atau mengalami peningkatan 19,8 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp 768 miliar.

“Perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank BTN juga turut menopang perolehan laba bersih perseroan. Bank BTN telah menggelar beragam strategi mulai dari efisiensi, digitalisasi, perampingan outlet, hingga meningkatkan fee based income melalui transaksi non-kredit. Dengan berbagai langkah tersebut, laba bersih Bank BTN tercatat tumbuh di level 19,87 persen menjadi Rp 920 miliar pada kuartal II tahun 2021 dari Rp 768 miliar di periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo pada acara paparan kinerja pada kuartal II tahun 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu (28/07/2021).

Dikatakan, Bank BTN terus melakukan transformasi dan inovasi agar bisnis tetap melaju positif meski berada di bawah tengah pandemi. Peran positif pemerintah melalui program emulihan Ekonomi Nasional, lanjut Haru, juga turut mendorong kinerja positif Bank BTN.

“Upaya peningkatan bisnis yang kami lakukan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia yang semakin mendesak di masa pandemi ini. Kami berupaya terus mencatatkan pertumbuhan positif yang berkelanjutan sehingga Bank BTN dapat terus menyediakan rumah untuk rakyat,” ujarnya.

Dikatakan, untuk penyaluran kredit dan pembiayaan pada kuartal II tahun 2021 sebesar 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 251,83 triliun menjadi Rp 265,9 triliun. Pertumbuhan tersebut tercatat masih berada jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,45 persen yoy per Juni 2021.

Adapun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi masih menjadi motor utama penggerak penyaluran kredit Bank BTN dengan kenaikan sebesar 11,17 persen menjadi Rp 126,29 triliun. KPR Non-subsidi juga tumbuh perlahan di level 0,90 persen menjadi Rp 80,59 triliun. Kredit konsumer non-perumahan juga tercatat meningkat di level 17,47 persen menjadi Rp 5,43 triliun.

Sementara Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) nett Bank BTN terus membaik sebesar 54 bps ke level 1,87 persen di kuartal II tahun 2021 dari 2,40 persen.
“Penurunan NPL tersebut juga disertai peningkatan pencadangan sebesar 1.282 bps dari 107,90 persen pada kuartal II tahun 2020 menjadi 120,72 persen di kuartal II tahun 2021,” ujarnya.

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 31,84 persen menjadi Rp 298,38 triliun pada kuartal II tahun 2021 dari Rp 226,32 triliun di periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan DPK tersebut disumbang oleh kenaikan pada seluruh segmen yakni tabungan, giro, dan deposito masing-masing sebesar 17,70 persen, 15,06 persen dan 43,53 persen per kuartal II tahun 2021.

Kendati DPK tumbuh signifikan, Bank BTN berhasil mencatatkan penurunan beban bunga dengan menekan biaya dana (cost of fund/CoF) hingga 171 basis poin (bps). Peningkatan DPK juga menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) menurun sebesar 2.216 bps hingga ke level 89,12 persen di kuartal II tahun 2021.

Ditambahkan, pendapatan bunga Bank BTN per kuartal II tahun 2021, BBTN sebesar 1,39 persen. Beban bunga juga berhasil ditekan turun sebesar 13,63 persen sehingga pendapatan bunga bersih Bank BTN melonjak di level 28,18 persen.

Sementara aset Bank BTN senilai Rp 380,51 triliun atau melonjak sebesar 20,95 persen dari Rp 314,60 triliun di periode yang sama tahun lalu. “Bagi kami, tumbuh positif dan berkelanjutan merupakan prioritas kami terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang,” tutur Haru. (Kr)

Menko Airlangga : Penyaluran KUR Rp 21,84 Triliun Perbulan

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2021 telah mendekati pola normal sebelum pandemi COVID-19 dengan rata-rata penyaluran sebesar Rp21,84 triliun per bulan.

“Peningkatan KUR tersebut karena perekonomian mulai pulih dan tingkat suku bunga yang rendah ataupun 3 persen, di mana pemerintah memberikan tambahan subsidi (bunga KUR) sebesar 3 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Pinjaman KUR Pertanian yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video, Senin (26/07/2021).

Realisasi KUR dari bulan Januari hingga 25 Juli tahun ini secara keseluruhan meningkat menjadi sebesar Rp143,14 triliun atau 56,58 persen dari target tahun 2021 yaitu sebesar Rp253 triliun. KUR ini disalurkan kepada 3,87 juta debitur. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp283 triliun dan Non Performing Loan (NPL) sangat rendah yaitu 0,88 persen.

Penyaluran KUR pada sektor pertanian juga meningkat pesat di tahun 2021 ini, dengan total penyaluran mencapai Rp42,7 triliun. “Dari Rp70 triliun target tahun 2021, penyalurannya sudah Rp42,7 triliun. KUR pertanian dari tahun ke tahun meningkat dan tahun 2020 ke 2021 meningkat 29,8 persen,” imbuhnya.

Secara lebih rinci, Airlangga memaparkan, KUR di sektor pertanian pada tahun 2021 antara lain disalurkan kepada subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp9,5 triliun, pertanian padi Rp7,8 triliun, perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan Rp5,5 triliun, pertanian hortikultura dan lainnya Rp5,2 triliun, pembibitan dan budidaya sapi Rp3,9 triliun, pembibitan dan budidaya domba dan kambing Rp3,5 triliun, pertanian palawija Rp2,7 triliun, mix farming Rp2,6 triliun, serta pembibitan, pembenihan, budidaya, dan jasa lainnya Rp1,1 triliun.

“Jadi secara klaster, itu KUR pangannya Rp26,8 triliun, KUR hortikulturanya Rp7,84 triliun, perkebunannya Rp20,3 triliun, dan peternakan Rp15,1 triliun dari segi target, tadi realisasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan, selain memberikan tambahan subsidi bunga sebesar tiga persen, pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR tanpa agunan dari yang sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah juga memberikan fasilitas KUR khusus untuk berkelompok atau klaster komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya. Selain itu juga dilakukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan KUR, seperti penundaan pembayaran pokok dan perpanjangan jangka waktu.

“Kebijakan KUR yang dikeluarkan, ini terkait dengan tanpa agunan, pemerintah sudah menaikkan [plafon] dari Rp50 menjadi Rp100 juta, dan KUR klaster ini menjadi hal yang akan terus didorong,” pungkasnya. (Tnp)

Airlangga: Surplus Neraca Perdagangan Kabar Baik Untuk Pemulihan Ekonomi

JAKARTA ( Merdeka News ) : Ekspor dan impor Indonesia mengalami surplus selama 14 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, termasuk pada Juni 2021 yang surplus 1,32 miliar dolar AS. Tren ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Indonesia terus berlanjut pulih. Meski di tengah pandemi Covid-19, performa Neraca Perdagangan Indonesia masih cukup impresif.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, di Jakarta.

“Performa neraca perdagangan yang cukup resilient di tengah pandemi tersebut perlu diapresiasi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan surplus perdagangan ke depan, perlu terus dicermati beberapa faktor kunci,” ucap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan, beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan, di antaranya stabilitas pertumbuhan permintaan global, khususnya pada pasar utama, peran dan fungsi perwakilan perdagangan dalam mendorong peningkatan ekspor, dinamika perkembangan harga dan volume ekspor komoditas utama dan potensial.

“Serta strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan impor khususnya pada komponen impor konsumsi,” katanya. (Nng)

Rektor UI Mundur dari Wakomut, Begini Respons Pimpinan BRI

JAKARTA ( Merdeka News ) : Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Sunarso buka suara soal pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) dan Komisaris Independen BRI.


Sebelumnya posisi Ari yang rangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) dan Komisaris BRI memang menjadi polemik sejumlah kalangan termasuk akademisi dan netizen.


“Yang jelas pengundurannya kami terima dari Kementerian BUMN hari ini,” kata Sunarso, dalam keterangan pers usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).


RUPSLB tersebut hanya membahas satu agenda yakni persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) alias rights issue. Rights issue ini dalam rangka bagian dari pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro bersama dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.


Sunarso mengatakan surat pengunduran diri Ari Kuncoro ditujukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir “Jadi surat pengunduran dirinya ditujukan Menteri BUMN. Dari Menteri BUMN menyurati kepada BRI untuk melakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan,” jelasnya.


“Karena sesuai ketentuan, sesuai prosedur tidak memungkinkan mengubah agenda RUPS dalam hitungan hari, paling tidak dibutuhkan 45 hari. Maka dalam agenda rapat ini hanya tunggal satu menyetujui rencana penerbitan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu,” kata Sunarso.


Dalam keterbukaan informasi di BEI, manajemen BRI pada Kamis pagi sudah menyampaikan bahwa Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari BRI dan menginformasikannya secara resmi kepada Bank BRI. Proses berikutnya, BRI akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur.


Manajemen BRI menegaskan, perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata Kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan, baik top level management dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh unit kerja perseroan.


Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi perseroan, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perseroan.


Sebelum pengunduran diri ini, ramai dibicarakan perihal rangkap jabatan Ari sebagai Rektor UI dan komisaris BUMN. Oleh sebagian kalangan, termasuk netizen, Ari dinilai menyalahi aturan karena pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI pada pasal 35, melarang rektor dan wakil rektor merangkap jabatan.


Namun di tengah polemik ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian melakukan penandatangan PP 75/2021 yang menjadi perubahan atas PP 68/2013, dan telah diundangkan Kemenkumham.


Statuta UI versi baru itu menghilangkan larangan bahwa rektor tidak boleh merangkap menjadi pejabat di BUMN/BUMD/swasta. Istilah ‘pejabat’ berarti meliputi komisaris juga, jabatan yang juga diemban Rektor UI. Kini statuta versi baru hanya melarang rektor merangkap jabatan sebagai direktur di BUMN/BUMD/swasta.


Sebelum menjabat Wakomut di BBRI sejak 2020, Ari sempat menjabat Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) periode 2017-2020.


CNBC Indonesia sudah menghubungi Ari Kuncoro sejak polemik ini mengemuka tetapi hingga kini belum ada respons. Adapun Komisaris Utama Bank BRI saat ini dijabat Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN dan eks Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). (Nng)

KAI Gelar Anugerah Jurnalistik

JAKARTA ( Merdeka News ) : PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pertama kali mengadakan Anugerah Jurnalistik KAI (AJK). Event ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi KAI terhadap insan pers yang telah berkontribusi menjadi jembatan informasi antara KAI dengan masyarakat.

Apresiasi juga KAI berikan untuk semangat para insan pers dalam menggali data dan fakta serta menggagas produk-produk jurnalistik yang independen dan berwawasan maju. Pelaksanaan AJK ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara HUT ke-76 KAI yang jatuh pada tanggal 28 September 2021.

“Selama ini media menjadi mitra kerja yang sangat penting bagi KAI dalam menjalankan bisnis sebagai perusahaan transportasi untuk melayani masyarakat. Untuk itu, sudah saatnya kami memberikan apresiasi kepada rekan-rekan media melalui Anugerah Jurnalistik KAI ini,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus,” Jumat (23/07/2021).

AJK kali ini mengambil tema ‘Adaptasi KAI di Tengah Pandemi’. Seperti diketahui, KAI menjadi salah satu perusahaan jasa transportasi yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Segala upaya telah KAI dilakukan demi terus menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Karya jurnalistik yang dapat diikutsertakan adalah karya-karya mengandung informasi yang bermanfaat bagi publik, proporsional, mengedukasi, berdasarkan pada keakuratan data dan fakta serta memenuhi unsur-unsur jurnalistik (minimal memenuhi kaidah 5W+1H).

Adapun kategori AJK yang akan dinilai yakni kategori Media Cetak, Media Online, dan Media Televisi. Sebagai ketentuan umumnya, karya yang didaftarkan harus pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa dalam rentang waktu 15 Maret 2020 sampai dengan 15 September 2021.

Penyerahan hasil karya jurnalistik peserta dikirimkan melalui email dengan alamat ajk.kai2021@gmail.com dengan batas waktu pendaftaran dan penyerahan karya jurnalistik terakhir pada tanggal 15 September 2021. Adapun ruang lingkup objek karya jurnalistik wilayah Jawa dan Sumatera.

Pelaksanaan AJK ini akan memperebutkan hadiah dimana masing-masing kategori Juara I sebesar Rp 10 Juta, Juara II sebesar Rp 7 juta, dan Juara III sebesar Rp 5 juta.

Sebagai Dewan Juri pada ajang ini yaitu VP Public Relations KAI Joni Martinus, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, dan Kepala Redaksi Ekonomi Kantor Berita ANTARA Royke Sinaga.

Diharapkan ajang AJK dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh insan pers untuk semakin memberikan wawasan dan pencerahan terhadap masyarakat seputar layanan perkeretaapian nasional. (Krj)

Semester I Tahun 2021 Bank BCA Raih Laba Rp 14,5 Triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : Laba bersih PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pada semeter I tahun 2021 sebesar Rp 14,5 triliun, atau tumbuh 18,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.


“Basis perbandingan laba bersih yang lebih rendah pada triwulan II 2020, yang dipengaruhi oleh tingginya tingkat biaya kredit (Cost of Credit) saat awal pandemi COVID-19 di triwulan II tahun lalu. Sebagai catatan, biaya cadangan di triwulan II 2020 tercatat 32,4 persen lebih besar dibandingkan dengan triwulan II 2021,” kata Dirut BCA Jahja Setiaadmadja pada acara paparan kinerja triwulan II tahun 2021 secara virtual, di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dikatakan, BCA membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih sebesar 3,8 pers3n YoY menjadi Rp 28,3 triliun pada semester I 2021.


Di sisi lain, pendapatan non-bunga menurun tipis 1,2 persen menjadi Rp 10,2 triliun. Penurunan ini sebagai dampak dari one-off gain dari penjualan portofolio reksa dana yang dibukukan tahun lalu, namun sebagian besar dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan fee dan komisi.
Pendapatan fee dan komisi naik 7,5 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan level pra-pandemi, terutama ditopang oleh pulihnya pendapatan fee dari perbankan transaksi seiring dengan peningkatan jumlah nasabah dan volume transaksi.


Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar Rpv38,5 triliun atau naik 2,4 persen dari tahun lalu.
Dikatakan, pada semester I 2021 nilai bisnis dan frekuensi transaksi nasabah BCA menunjukkan pemulihan pada enam bulan pertama tahun ini, sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian. Transaksi belanja nasabah juga mengalami tren peningkatan di periode yang sama.
Per Juni 2021, kredit tumbuh 0,8 persen di sepanjang tahun berjalan (YTD), ditopang oleh segmen korporasi dan KPR yang naik masing-masing 2,1 persen dan 3,8 persen.


Sementara itu, kredit komersial dan UKM mulai membaik pada triwulan II 2021 secara kuartalan (QoQ), dibandingkan triwulan I 2021.
Secara YoY, total kredit stabil di angka Rp 593,6 triliun pada Juni 2021, didukung oleh segmen korporasi, KPR, dan kartu kredit. Kredit korporasi naik 1,0 persen menjadi Rp 260,4 triliun pada Juni 2021.


Di periode yang sama, KPR juga meningkat 2,9 perseb menjadi Rp 93,6 triliun sebagai hasil dari pelaksanaan BCA Online Expoversary pada Maret 2021, dimana sebagian besar kredit tersebut dibukukan pada triwulan kedua tahun ini.
Saldo outstanding kartu kredit juga berhasil mencatatkan rebound, naik 4,5 persen menjadi Rp 14,0 triliun. Kredit komersial dan UKM terkoreksi 1,0 persen menjadi Rp 182,8 triliun, dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas bisnis. Sementara itu, KKB turun 13,4 persen menjadi Rp 36,8 triliun.


Untuk rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) terjaga sebesar 2,4 peraen didukung oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi.
“Pengelolaan loan at risk akan menjadi salah satu fokus BCA pada semester II tahun ini, mengingat pandemi yang diperkirakan masih akan berlanjut,” tegasnya.
Sementara dana pihak ketiga tetap kokoh, dimana CASA naik 21,0 persen menjadi Rp 697,1 triliun. Deposito berjangka meningkat 6,8 persn mencapai Rp 198,2 triliun.


Dengan memanfaatkan basis nasabah yang besar serta memperkuat ekspansi ekosistem digital, BCA mampu mempertahankan kekuatan di segmen perbankan transaksi sebagai penggerak pendanaan CASA yang solid. BCA memproses 41 juta transaksi per hari secara rata-rata pada semester I 2021, naik dari 28 juta di periode yang sama tahun lalu. CASA berkontribusi sebesar 77,9 persen dari total dana pihak ketiga per Juni 2021.

“Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga tumbuh 17,5 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 895,2 triliun, ,” tegasnya
Sedangkan total aset naik 15,8 persen menjadi Rp 1.129,5 triliun di akhir Juni 2021.
Permodalan BCA tetap berada di posisi yang kokoh dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat sebesar 25,3 persen lebih tinggi dari ketentuan regulator, serta kondisi likuiditas yang memadai dengan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 62,4 persen. (Kr)

Saat Pandemi ASDP Raih Pendapatan 1,69 Triliun

JAKARTA ( Merdeka News ) : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap optimis dalam mempertahankan laju bisnis perseroan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini. Penerapan pembatasan mobilitas penumpang dan kendaraan selama hampir 1,5 tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia berdampak bagi ASDP, yakni tergerusnya angka produksi penyeberangan dan pendapatan yang diraih perusahaan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal tahun 2020 hingga saat ini berdampak signifikan terhadap kinerja ASDP dengan menurunnya produksi penumpang dan kendaraan penumpang. “Pergerakan penumpang dan kendaraan penumpang menurun cukup drastis. Bisa dikatakan, sebagian besar masyarakat mematuhi Pemerintah dalam pembatasan pergerakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini mulai dari PSBB pada tahun 2020, PPKM Mikro hingga PPKM Darurat pada tahun ini,” tutur Ira.

Ia mengatakan, hanya layanan sektor logistik yang relatif stabil selama masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan layanan angkutan barang tetap beroperasi penuh sejak awal, demi tetap menjaga pasokan barang di daerah.

Berdasarkan data produksi penyeberangan semester I-2021, ASDP mencatat telah melayani sebanyak 1,83 juta penumpang yang tercapai 66% dari target RKAP 2021 sebanyak 2,75 juta atau turun 9% dari realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 2 juta penumpang.

Diikuti kendaraan roda dua & tiga sebanyak 1 juta unit yang tercapai 80% dari target RKAP 2021 sebanyak 1.27 juta atau turun 9% bila dibandingkan realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 1,26 juta unit. Lalu, kendaraan roda empat/lebih sebanyak 1,18 juta yang tercapai 99% dari target RKAP 2021 sebanyak 1,19 juta unit dan naik 23% bila dibandingkan realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 960 ribu unit.

Sedangkan untuk barang, ASDP berhasil mengangkut hingga 465 ribu ton yang tercapai 82% dari target RKAP 2021 sebanyak 565 ribu ton barang dan naik 18% dari realisasi periode sama tahun 2020 sebanyak 395 ribu ton.

“Pada semester I-2021, ASDP berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 1,69 triliun. Nilai pendapatan ini mencapai 91% dari target RKAP 2021 sebesar Rp 1,86 triliun dan naik 18,4% dari realisasi semester I-2020 sebesar 1,43 triliun. Selanjutnya, ASDP berhasil membukukan laba sebesar Rp 147 miliar atau mencapai 456,8% dari target RKAP 2021 sebesar Rp 32 miliar dan mencapai 282, 5% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu yang minus sebesar Rp 80,5 miliar,” ujar Ira merinci.

Kondisi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak signifikan terhadap industri transportasi termasuk ASDP. Namun, perseroan terus berupaya untuk melakukan efisiensi demi menjaga stabilitas bisnis di masa Covid-19 ini.

Direktur Keuangan IT dan Manajemen Risiko ASDP, Djunia Satriawan mengatakan, meski kondisi pemulihan industri transportasi dan pasar modal di Indonesia di kuartal II-2021 belum kembali mencapai kondisi normal jika dibandingkan dengan tahun 2019. Proyeksi pertumbuhan usaha dan pasar modal di kuartal II-2021 ini justru meningkat dibandingkan dengan kuartal II- 2020.

Sejalan dengan tujuan ASDP sebagai perusahaan terdepan di industri transportasi penyeberangan di Indonesia dan regional, salah satu roadmap yang akan dilakukan adalah Initial Public Offering/IPO atau penawaran saham kepada publik. Rencana IPO ASDP ini sejalan dengan lima prioritas Kementerian BUMN yaitu memberikan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, melakukan inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi serta pengembangan bakat sehingga sebagai BUMN mampu bersaing dengan baik. (Kr)