Category Archive : Ekonomi Bisnis

Cadangan Devisa Indonesia Melonjak Naik

JAKARTA ( Merdeka News ) : Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa RI sebesar US$129,2 miliar hingga akhir Desember 2019. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni US$126,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkap posisi cadangan devisa Desember 2019 meningkat sedikit dibandingkan November 2019.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar Onny.

Bank Indonesia, menurut dia, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Perkembangan cadangan devisa pada Desember 2019, terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan valas lainnya. (ND)

Akan Dibentuk Badan Pengelola Dana Pensiun BUMN

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tengah mengkaji rencana pembentukan satu badan yang akan berfokus mengelola dana pensiun BUMN. Nantinya, dari beberapa badan pensiun milik BUMN akan dilebur menjadi satu.

“Tapi ke depan dana dana pensiun yang ada di BUMN akan dijadikan satu atap tidak ada sendiri-sendiri lagi,” katanya saat ditemui di Tanggerang, Minggu (5/1/2020).

Erick menyebut langkah ini diambil agar kejadian penyelewengan dana seperti Jiwasraya tidak terjadi. Sebab dengan satu badan yang mengurusi dana pensiun maka akan lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan banyaknya badan.

“Jangan sampe kasus Jiwasraya terjadi di dana pensiun Pertamina dana pensiun BRI. Kita tidak mau .Sebab ini semua pasti oknum yang bayangkan pegawai di BRI, Pertamina yang sudah bekerja puluhan tahun. Ketika pensiun dana pensiun tidak ada,” jelas dia.

Kendati begitu, Erick tidak menjelaskan secara detail apakah badan tersebut akan di bawah perusahaan pelat merah mana. Hanya saja, pembentukan satu atap ini untuk memudahkan pihaknya mengontrol seluruh aktivitas di badan tersebut.(ES)

Menkeu Sri Mulyani Bersih-Bersih Pasar Modal

JAKARTA ( Merdeka News ): Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ‘bersih-bersih’ pasar modal dari sejumlah pihak yang hobi memanipulasi harga saham (goreng saham) akan mengerek kepercayaan investor. Sebab, tanpa manipulasi harga, investor dapat mengambil keputusan yang jelas mengenai potensi risiko dan imbal hasil (return) yang diraih.

Bersih-bersih pasar modal dari manipulator adalah arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bursa (merupakan) suatu tempat di mana masyarakat atau investor bisa menaruh kepercayaan sehingga mereka bisa mendapatkan harapan sesuai dengan jenis investasinya,” ucap Sri Mulyani.

Terlebih, sambung dia, investor dari kelas menengah semakin tumbuh belakangan ini. Makanya, jika tata kelola pasar modal memburuk, bisa jadi investor akan menarik dananya dari pasar saham.

“Oleh karena itu regulator dan pembuat kebijakan harus bekerja sama memperbaiki. Saya dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan OJK dan BI membangun integritas bagi investor,” jelas Sri Mulyani. (NN)

<

Uang Yang Beredar Naik Sangat Signifikan

JAKARTA ( Merdeka News ): Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada November 2019. Posisi M2 pada November 2019 tercatat Rp6.072,7 triliun atau tumbuh 7,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,3% (yoy).

Mengutip web Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (31/12/2019), akselerasi pertumbuhan M2 berasal dari peningkatan komponen uang beredar dalam arti sempit (M1). Uang beredar dalam arti sempit (M1) menunjukkan peningkatan, dari 6,6% (yoy) pada Oktober 2019 menjadi 10,5% (yoy) pada November 2019.

Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya uang kartal dan giro rupiah. Sementara itu, komponen uang kuasi dan surat berharga selain saham diinformasikan tumbuh melambat.

Sedangkan peningkatan M2 pada November 2019 disebabkan utamanya oleh peningkatan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih, ekspansi operasi keuangan pemerintah dan akselerasi penyaluran kredit.

Pertumbuhan aktiva luar negeri bersih tercatat meningkat, dari 2,0% (yoy) pada Oktober 2019 menjadi 4,6% (yoy). Operasi keuangan pemerintah juga tercatat ekspansi sebesar 2,4% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -10,0% (yoy).” tambah BI.

Ekspansi ini dinilai sejalan dengan peningkatan tagihan sistem moneter kepada pemerintah pusat yang diikuti dengan perlambatan kewajiban terhadap pemerintah pusat. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh meningkat mencapai 7,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang hanya sebesar 6,6% (yoy). Hal ini dinilai turut mendorong peningkatan uang beredar. (NN)

Melonjak Jumlah Investor Saham OJK

JAKARTA ( Merdeka News ) : Jumlah investor saham selama tahun 2019 mencapai 2,48 juta investor, naik 40 persen dari tahun 2018. Sedangkan dana investor asing meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu, yang mencapai Rp 49,19 Triliun ytd (27 Desember 2019). 

Derasnya dana investor asing juga terjadi di pasar SBN, membukukan net buy sebesar Rp 171,59 triliun (per 26 Desember 2019) dan obligasi korporasi yang membukukan net buy sebesar Rp 5,48 Triliun (per 27 Desember 2019). Pasar SBN sepanjang tahun 2019 juga mengalami penguatan dengan turunnya rata-rata yield SBN sebesar 96,57 basisi poin 

“Kinerja Pasar Modal Indonesia pada tahun ini tercatat cukup positif di tengah perkembangan geopolitik dan ekonomi global yang terus bergerak dinamis. Peningkatan jumlah investor dan pertumbuhan industri pasar modal juga menunjukkan kepercayaan investor dan pelaku pasar modal yang begitu besar terhadap fundamental dan prospek ekonomi Indonesia “ kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2019, Senin. (30/12) 

Selain itu sepanjang 2019, OJK telah mengeluarkan 175 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, 56 di antaranya merupakan emiten baru, dengan total nilai hasil Penawaran Umum Rp 166,25 triliun, naik 0,99 persen  tertinggi di antara bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara dan peringkat 7 di dunia.

Adapun pemanfaatan penghimpunan dana melalui produk pengelolaan investasi seperti DIRE, DINFRA, Reksa Dana dan lainnya pun meningkat hingga 8,37 persen dengan total kelolaan sebesar Rp 811,19 Triliun (per 26 Desember 2019). Untuk aktivitas perdagangan Pasar Modal Indonesia juga mengalami peningkatan yang tercermin dari kenaikan rata-rata frekuensi perdagangan yang tumbuh 21 persen menjadi 469 ribu kali per hari dan menjadikan likuiditas perdagangan saham BEI lebih tinggi diantara Bursa-bursa lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Pasar Modal Indonesia juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Global Islamic Finance Award (GIFA) sebagai The Best Islamic Capital Market of The Year 2019 seiring dengan terus meningkatnya aktivitas dan partisipasi investor syariah di Indonesia.

Di sektor syariah, pertumbuhan jumlah saham yang masuk dalam daftar efek syariah sebanyak 441 dengan nilai kapitalisasi Rp 3.767,93 triliun. Jumlah sukuk yang outstanding sampai dengan 27 Desember 2019 sebanyak 143 dengan nilai emisi Rp 29,83 triliun atau tumbuh sebesar 40,05%. Reksadana syariah yang beredar per 26 Desember 2019 sebanyak 264 dengan nilai NAB sebesar Rp 55,39 triliun atau tumbuh sebesar 60,59 persen. Jumlah Ahli Syariah Pasar Modal hingga saat ini sebanyak 114 pihak.

Nurhaida menambahkan, OJK telah mengeluarkan 7 Peraturan OJK, 2 Surat Edaran OJK, dan 5 Surat Edaran Dewan Komisioner OJK untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional serta pendalaman pasar modal Indonesia, antara lain dengan memfasilitasi penerbitan instrumen pasar modal jangka menengah dan panjang, baik yang bersifat konvensional, syariah maupun ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur pasar modal melalui pemanfaatan teknologi, serta memperluas basis investor di daerah.

OJK juga berkoordinasi dengan Pemerintah dalam menyusun revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dilatarbelakangi sejumlah isu yaitu penyesuaian dengan standar internasional, perlunya pengaturan menyeluruh tentang pihak, aktivitas, dan kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat, serta mempertegas posisi OJK dalam fungsi authorization, standard setter, supervision dan enforcement. ( KRJ )

Merosot, Posisi Investasi Internasional Indonesia

JAKARTA ( Merdeka News ) : Bank Indonesia (BI) mencatat posisi investasi internasional (PII) Indonesia mengalami penurunan kewajiban neto. Hal ini dipengaruhi terutama oleh penurunan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).

Mengutip laman Bank Indonesia (BI), Jakarta, Minggu (29/12/2019), PII Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar USD326,2 miliar (29,8% dari PDB) pada akhir kuartal III-2019, menurun dibandingkan dengan posisi kewajiban neto pada akhir triwulan sebelumnya sebesar USD329,6 miliar (30,9% dari PDB). Penurunan kewajiban neto tersebut didorong oleh penurunan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) dan peningkatan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Posisi KFLN Indonesia menurun terutama dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya, seperti penguatan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah dan penurunan nilai instrumen investasi berdenominasi Rupiah sejalan dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penurunan tersebut terjadi di tengah meningkatnya aliran modal masuk asing khususnya dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio.

Posisi KFLN menurun 0,3% (qtq) atau sebesar USD1,9 miliar menjadi USD691,4 miliar pada akhir triwulan III-2019. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya aliran modal masuk asing dalam bentuk ekuitas, obligasi global korporasi, dan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Rupiah.

Peningkatan aliran modal masuk asing tersebut mencerminkan persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif. Serta, imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik.

Posisi AFLN Indonesia meningkat terutama didorong oleh aset dalam bentuk investasi lainnya dan cadangan devisa. Posisi AFLN pada akhir kuartal III-2019 tumbuh 0,4% (qtq) atau sebesar USD1,5 miliar menjadi USD365,3 miliar. Peningkatan aset investasi lainnya terutama dipengaruhi oleh peningkatan simpanan penduduk di luar negeri, sementara peningkatan cadangan devisa antara lain berasal dari penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya.

Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia lainnya dan penurunan rerata indeks saham pada sebagian besar negara penempatan investasi.
 

Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada kuartal III-2019 tetap sehat. Hal ini tercermin dari struktur kewajiban neto PII Indonesia yang masih didominasi oleh instrumen berjangka panjang. Meski demikian, Bank Indonesia akan tetap mewaspadai risiko kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan makin baik sejalan dengan stabilitas perekonomian yang terjaga dan pemulihan ekonomi Indonesia yang berlanjut didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. (*)

Jelang Akhir Tahun, Rupiah Menguat

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menjelang akhir tahun 2019 nilai tukar rupiah menguat. Nilai tukar rupiah berada di level Rp13.952 per dolar AS pada Jumat (27/12/2019) sore. Posisi tersebut menguat sebesar 0,04 persen dibandingkan nilai pada penutupan perdagangan pada Kamis (26/12/2019).

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp13.956 per dolar AS atau menguat dibandingkan posisi Kamis (26/12), yakni Rp13.982 per dolar AS.

Sore hari ini, mayoritas mata uang di kawasan Asia terpantau menguat terhadap dolar AS. Tercatat, ringgit Malaysia dan yen Jepang menguat 0,16 persen, peso Filipina 0,08 persen, serta dolar Singapura menguat 0,06 persen.

Selanjutnya, penguatan juga terjadi pada won Korea sebesar 0,05 persen, baht Thailand 0,03 persen, diikuti oleh dolar Hong Kong yang menguat tipis 0,01 persen.

Sementara itu, pelemahan terjadi pada lira Turki sebesar 0,18 persen, yuan China 0,03 persen, serta rupee India dan dolar Taiwan yang sama-sama melemah tipis 0,01 persen terhadap dolar AS.

Kemudian di negara maju, mayoritas nilai tukar terpantau menguat terhadap dolar AS. Poundsterling Inggris menguat 0,36 persen, dan dolar Australia sebesar 0,16 persen, euro 0,34 persen, serta diikuti dolar Kanada sebesar 0,14 persen terhadap dolar AS. (OC)

DPR Desak Manajemen Lama Jiwasraya “Dicekal”

JAKARTA ( Merdeka News ) : Hingga Kamis (26/12/2019) belum ada kepastian mengenai instrument yang akan digunakan DPR-RI untuk mengendus kasus dugaan kerugian negara di PT Asuransi Jiwasraya, milik BUMN. Hanya saja, Komisi VI DPR-RI sudah sepakat pada satu kata ; melakukan penuntasan dengan jalan membentuk panitai khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).  

Seperti diketahui, politikus Partai Demokrat Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tinggal diam terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, dengan mengarahkan partai politik pendukungnya di parlemen. Seperti tersengat dengan kasus ini, Komisi VI DPR menyebut usulan itu sudah muncul dalam rapat sebelumnya dan segera ditindaklanjuti.   

Lebih lanjut Martin menyebut bahwa menyebut urusan Jiwasraya harus mendapatkan perhatian. Kasus ini melibatkan banyak pihak sehingga harus segera ditindaklanjuti. “(Kasus Jiwasraya) Salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian karena melibatkan banyak orang sebagai nasabah, bahkan ada juga yang berasal dari nasabah luar negeri,” ucap Martin.   

Kasus ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam penyidikan awal, Kejagung sudah menaksir angka kerugian negara di kasus korupsi ini, yaitu sekitar Rp 13,7 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam hal berinvestasi. Menurut Burhanuddin, Jiwasraya malah menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk.  

Masalah keuangan yang menimpa  Jiwasraya disebut terjadi sejak beberapa tahun lalu. Hal ini karena pengurus lama tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya. Anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin mendesak agar hasil audit yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa dibuka.  

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk mengungkap adanya kesalahan pengelolaan investasi perseroan dan dugaan adanya korupsi yang dilakukan direksi lama. Dia menjelaskan, masalah yang terjadi di Jiwasraya bukan merupakan kesalahan direksi baru. Melainkan, masalah defisit keuangan perseroan merupakan kesalahan direksi lama yang dinilai sudah merupakan perampokan terstruktur.  

“Saya sepakat ini ada perampokan terstruktur, karena tidak mungkin investasi yang dilakukan tanpa ada kehati-hatian pasti ada unsur kesengajaan,” kata dia di ruang komisi VI DPR, Jakarta. Ia juga meminta penegak hukum bisa segera memproses adanya dugaan korupsi yang dilakukan manajemen dan direksi lama. “Infonya Kejagung juga udah masuk,” katanya.  

“Perlu ada pencekalan terhadap direksi lama yang terindikasi terlibat. Orang lama yang harus bertanggungjawab. Ini malah direksi baru yang selamatkan iya,” jelas dia. Dia mengapresiasi langkah direksi baru Jiwasraya dalam menyelamatkan perusahaan. Terlebih saat ini, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia tengah menghadapi defisit hingga Rp 32 Triliun akibat kesalahan yang dilakukan direksi lama.  

“Yang pertama tentu kita apresiasi pada pak Hexana selamatkan asuransi ini, sampai dari segi menenangkan nasabah. Makanya kita harus bekerjasama,” ujar Mukhtaruddin. Sedang anggota Komisi VI lainnya, Rieke Diah Pitaloka mendesak Kepolisian dan pihak Imigrasi mencekal manajemen lama Jiwasraya untuk mengungkap adanya dugaan korupsi.   “Pertama direksi yang ada adalah baru semua. Artinya publik juga harus tahu bahwa ini bukan direksi yang akibatkan persoalan Jiwasraya seperti ini. Jadi mohon ada cekal untuk direksi lama,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta. (KRJ/NN)

 

Bahana Artha Ventura Bantu Mitra Binaan

DENPASAR ( Merdeka News ) : Bahana Artha Ventura (BAV), semakin gencar menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan efektifitas penyaluran kredit Program Kemitraan (PK) demi mendorong  Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) bisa naik kelas, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian ditengah-tengah kondisi perekonomian sekarang ini.

BAV anak perusahaan plat merah  PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) telah menjalin kerjasama dengan 16 BUMN untuk menyalurkan Program Kemitraan guna menopang permodalan UMKM yang menjadi mitra binaannya.  Pinjaman disalurkan ke berbagai sektor mulai dari pertanian, industri,  peternakan, perdagangan hingga jasa. BAV menyalurkan pinjaman kemitraan melalui 17 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), dengan total outstanding melebihi Rp 500 miliar.

“Dengan jaringan PMVD yang sudah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan mengedepankan prinsip penyaluran kredit yang penuh kehati-hatian sehingga tidak ada kredit yang bermasalah, kami pastikan kedepan masih akan ada tambahan BUMN yang bekerja sama dengan kami untuk membiayai UMKM,” ujar Direktur Utama BAV M. Sidik Heruwibowo.

 
Sampai akhir 2019, BAV memperkirakan total outstanding penyaluran kredit  mencapai Rp 507 miliar, yang diberikan kepada hampir 5.000 mitra binaan di seluruh Indonesia.  Tingkat non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah Program Kemitraan yang disalurkan melalui BAV cukup lancar tercermin pada tingkat NPL sebesar 0%.  Pinjaman Program Kemitraan ini sangat membantu usaha kecil karena bunga yg rendah, yaitu 3% bahkan lebih rendah dari tingkat bunga acuan atau BI 7-days Repo Rate yang sebesar 5%.

Ditengah-tengah kondisi perekonomian domestik yang tertekan sebagai dampak dari ketidakpastian di pasar global, BAV menyadari permintaan kredit sepanjang tahun ini tidak sekencang tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan ada beberapa mitra binaan yang mengalami tantangan dalam menjalankan usahanya namun dengan adanya pendampingan yang diberikan PMVD dan BAV mitra binaan tetap mampu menghadapi tantangan tersebut.

“Kedepan, dengan menggandeng  BUMN kami ingin lebih besar lagi memberikan pembiayaan Program Kemitraan bagi mitraan binaan, sehingga UMKM Indonesia mampu naik kelas menjadi perusahaan go public yang mampu bersaing di pasar global,” tambah Sidik Heruwibowo. ***

Penyaluran KPR CIMB Niaga Melonjak 12,6 Persen

JAKARTA ( Merdeka News ) : Penyaluran kredit  kepemilikan rumah ( KPR)  PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)  per 30 September 2019,  mencapai Rp 32,84 triliun, atau mengalami peningkatan atau lonjakan 12,6  persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 29,41 triliun.

“Penyaluran kredit untuk KPR CIMB Niaga tiap tahun meningkat. Pada tahun 2017 lalu yang disalurkan mencapai Rp 23,6 triliun pada tahun 2018 mencapai Rp 29,41 triliun dan pada tahun 2019 mencapai Rp 32,84 triliun atau meningkat 12,6 persen,” kata Mortgage & Indirect Auto Business Head CIMB Niaga, Heitje Mogi, dalam acara bincang bincang dengan media, di Jakarta, Rabu (13/11).

Dikatakan, tingginya penyaluran kredit tersebut, karena CIMB Niaga terus menggenjot pembiayaan di sektor syariah. Adapun pembiayaan KPR syariah mencapai 35 persen dari total  kredit atau mencapai Rp 11,4 triliun atau meningkat 48 persen dari tahun 2018 yang mencapai Rp 7,7 triliun.

Dijelaskan, pembiayaan untuk KPR syariah terus meningkat, bila dilihat tahun  2017,  pembiayaannya mencapai Rp 4,75  triliun, pada tahun 2018 mencapai Rp 7,7 triliun dan 2019 mencapai Rpn11,49 triliun. “Salah satu strategi kami  dalam penyaluran ini adalah menggenjot pembiayaan di sektor syariah, terbukti, penyaluran pembiayaan syariah kami mencapai 35 persen atau sekitar Rp 11,4 triliun,” tegasnya.

Selain itu, CIMB Niaga terus agresif di bidang refinancing atau pendanaan, baik itu untuk rumah baru maupun rumah second.  Penyaluran kredit tersebut bisa mencapai 50 persen untuk pembiayaan KPR rumah baru dan 50 persen rumah second. 

“Dengan situasi saat ini, kami makin agresif di semua segmen dan semua market kami masukin, baik itu untuk kredit rumah baru, rumah second, dan semua segmen pasar kami masuk,” tegasnya

Dipaparkan, untuk menggenjot pertumbuhan KPR, kami juga menghadirkan beragam program promo yang menguntungkan. Terbaru kami berkolaborasi dengan developer rekanan menawarkan program KPR Xtra Spesial dengan suku bunga mulai dari 2,4 persen  fixed pada tahun pertama dan harga Spesial untuk biaya-biaya kredit. (KRJ)