Merdeka News

BANDUNG ( Merdeka News ) : Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat membentuk tim guna mengusut persoalan video azan jihad yang viral di media sosial. Kasus ini diselidiki lantaran dianggap meresahkan.

Aksi sejumlah pria mengganti lafaz azan ‘hayya ala sholah’ menjadi ‘hayya ala jihad’ atau marilah kita jihad itu diduga direkam di daerah Majalengka, Jawa Barat.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Erdi A Chaniago mengatakan proses penyelidikan itu melibatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar serta Polres Majalengka.

“Masalah kasus azan dari ‘hayya ala sholah’ ke ‘hayya alal jihad’ yang di Majalengka sekarang sudah dilakukan penyelidikan, laporannya juga sudah ada. Tim dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut karena (kasus) ini sangat meresahkan,” kata Erdi.

Dalam penyelidikan ini, Erdi menyatakan polisi tengah memburu penyuruh sekelompok orang mengganti kalimat azan menjadi ajakan jihad.

“Jadi sekali lagi penyidik dari Polda Jabar dan penyidik dari Polres Majalengka akan menyelidiki siapa yang memviralkan dan siapa yang menyuruh,” ucapnya.

Erdi mengatakan penyidik fokus menyelidiki indikasi suruhan kepada sekelompok orang di Majelengka tersebut untuk mengkumandangkan azan ajakan Jihad. (Nn)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad Priatna (AJM) sebagai tersangka. Ajay Priatna ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan Rumah Sakit (RS) Kasih Bunda, Cimahi, tahun anggaran 2018-2020.

Selain Ajay Priatna, KPK juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda, Cimahi, Hutama Yonathan (HY). Hutama Yonathan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Ajay Priatna.

“Terkait kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua orang tersangka,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020).

Dalam perkara ini, Ajay Priatna diduga telah menerima suap sebesar Rp1,661 miliar dari total kesepakatan Rp3,2 miliar. Uang sebesar Rp1,661 miliar itu diterima Ajay Priatna dalam lima kali tahapan. Uang itu disinyalir berkaitan dengan pembangunan penambahan Gedung RSU Kasih Bunda.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap, Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pemberi suap, Hutama Yonathan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Okz)

YOGYAKARTA ( Merdeka News ) : Petugas Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggledah salah satu rumah di Padukuhan Ngawu, Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Gunungkidul dan mengamankan sejumlah barang bukti Rabu (30/9).

Menjelang penggeledahan, ratusan personel kepolisian memblokade lokasi dengan bersenjata lengkap radius sekitar 100 meter dari lokasi tempat kediaman seseorang berinisial Was (50) yang diketahui mengontrak rumah kosong dan jadi sasaran penggedahan Densus 88 tersebut.

“Penghuni rumah kontrakan tersebut adalah satu keluarga berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan tinggal di tempat tersebut sudah sekitar enam bulan,” kata Suryono Ketua RT 02 Padukuhan Ngawu, Playen, Gunungkidul.

Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setyawan SIK saat dihubungi belum bersedia menjelaskan secara rinci kegiatan penggeledahan yang diduga terkait dengan jaringan teroris tersebut ada penangkapn terhadap terduga teroris atau tidak. Pihaknya hanya diminta untuk membantu melakukan pengamanan lokasi.

Sementara beberapa warga sekitar juga mengaku tidak mengetahui keberadaan penghuni rumah Was yang diketahui berasal dari Semarang, Jawa Tengah tersebut. Bahkan mereka juga tidak menduga jika warga baru yang mengontrak rumah tersebut ternyata menjadi target Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

Dari keterangan tetangga, selama ini Was diketahui aktivitasnya sehari-hari adalah pedagang pakaian di Pasar Playen, Gunungkidul dan Pasar Dlingo Bantul.

“Saat penggrebekan hanya ada istrinya yang berada di rumah,” kata Lurah Ngawu Wibowo Dwi Jatmiko di lokasi kejadian.

Dari keterangan warga setempat pagi sebelum penggrebekan, Was masih beraktivitas seperti biasa bahkan bersama warga setempat masih menunaikan Salat Subuh berjamaah di masjid sekitar, Namun setelah agak siang warga setempat sudah tidak mengetahui keberadaan Was dan mendadak dikejutkan sekitar rumah kontrakan tersebut sudah banyak petugas kepolisian dengan bersenjata lengkap. (KR)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Penipuan berdalih pengangkatan CPNS kembali terjadi. Sebanyak 55 korban telah menjadi korban penipuan dan telah mentransfer uang sebesar Rp 3,8 miliar kepada oknum yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

“Kami baru mendapat laporan pagi ini. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri didampingi Staf Khusus dengan melaporkan kasus ini kepada Kapolda Metro Jaya pada siang ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian di Jakarta.

Andi mengatakan terdapat empat nama yang mengaku sebagai orang kepercayaan Menteri PANRB dan meminta sejumlah uang kepada korban. Empat nama tersebut adalah M. Sobirun, Pujiani Wahyuni, Rara Amiati dan Eni Suheni.

Melalui pesan singkat Whatsapp, oknum tersebut menyampaikan kepada korban sebagai peserta CPNS bahwa seolah-olah pembagian Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk pusat dilakukan pada Senin, 9 Desember 2019 yang bertempat di kantor departemen atau lembaga masing-masing yang mendapat jatah CPNS khusus. Peserta diminta menggunakan baju putih lengan panjang dan celana hitam dengan membawa nomor register.

Sementara peserta yang belum mendapatkan nomor register harus membawa tanda pengenal. Peserta yang mendapatkan nomor register adalah peserta seleksi tahun 2018. Bahkan oknum memberikan penjelasan bahwa usulan dari pemerintah daerah seringkali bermasalah dengan nomor register.

Selain itu, masih satu rangkaian dari kasus penipuan tersebut, juga ditemukan bukti bahwa terdapat surat palsu yang seolah-olah ditandatangani Menteri PANRB. Di dalam surat palsu tersebut, dijelaskan bahwa menindaklanjuti hasil rapat 26-27 Oktober 2019, para menteri telah menyepakati bahwa jadwal pembagian SKB diputuskan Kamis, 31 Oktober 2019.

Dalam surat palsu itu juga tertulis Menteri PANRB menegaskan kepada seluruh peserta dan orang tua peserta bahwa program CPNS tersebut legal dan bukan penipuan serta hal tersebut menjadi tanggung jawab Menteri PANRB. Dijelaskan bahwa seluruh peserta CPNS sudah memiliki NIP dan SK, maka diimbau untuk tidak mendaftar formasi CPNS kembali karena pembagian SK tertunda hanya sampai akhir bukan Oktober dan administrasi tidak dapat dikembalikan. Bagi peserta daerah sudah disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota setempat. (KR)

KENDARI ( Merdeka News ) : Ratusan orang yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) melakukan aksi anarkis di Jalan MT Haryono, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis (17/9/2020).

Gerombolan massa ini merusak sejumlah fasilitas umum seperti lampu merah, menyerbu pusat perbelanjaan modern, dan memecahkan kaca. Tampak sebagian dari mereka membawa senjata tajam.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan bahwa kejadian itu bukan kerusuhan. Kendati begitu, aksi massa sempat membuat panik warga yang berada di lokasi.

“Ya, memang ada aksi pengrusakan oleh sejumlah massa di sepanjang Jalan MT Haryono, namun bukan kerusuhan ya. Cuma mecahin kaca-kaca dan lampu-lampu dan memang ada sejumlah orang yang nakutin warga yang melintas,” jelas Kombes Ferry Walintukan.

Ferry menduga aksi anarkis itu dilakukan oleh sekelompok warga dari salah satu LSM. Namun, ia mengaku masih belum mengetahui lebih detail kelompok massa mana yang melakukan aksi tersebut

“Sebelumnya massa tersebut memang melakukan demo terkait adanya salah satu postingan tokoh masyarakat yang dianggap menghina di media sosial. Namun itu kasus itu sudah selesai,” tuturnya. (PMJ)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengatakan bahwa aparatur sipil negara (ASN) kerap kesulitan menjaga netralitas saat pilkada berlangsung.

“Faktanya kita melihat bahwa netralitas ASN itu di satu sisi masih di bawah itu dan masih menjadi bagian yang dilema bagi ASN,” kata Ghufron.

Ghufron mengatakan bahwa ASN di lingkungan kepala daerah petahana kerap dihadapkan pada situasi dilematis. Situasi ini berujung pada kesulitan sikap netral saat pilkada berlangsung.

Melihat kenyataan ini, Ghufron menganggap sikap netral pada kenyataannya hanya sesuatu yang mudah diucapkan. Namun dalam praktiknya, orang yang berada di lingkaran tersebut justru mengalami kesulitan.

“Ikut pada petahana kewajiban. Tidak ikut juga menjadi takut. Tidak bagus kalau kemudian yang menang petahana, karena hal ini berisiko pada jabatan atau hak keuangannya,” katanya. (NDN)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking (ADK) ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Penahanan terhadap Anita dilakukan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penerbitan surat jalan Djoko Tjandra.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Awi Setiyono mengatakan, Anita ditahan 20 hari kedepan dan dimulai pada hari ini.

“20 hari ke depan ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” ujar Awi di Mabes Polri, Sabtu (08/08/2020).

Awi melanjutkan, pemeriksaan terhadap Anita dilakukan penyidik Bareskrim sejak Jumat kemarin hingga Sabtu dini hari. Dari pemeriksaan tersebut, Anita dicecar 55 pertanyaan.

“Pemeriksaan ADK sampai jam 4 dini hari tadi, yang bersangkutan dicecar dengan 55 pertanyaan,” pungkasnya. (NN)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Abu Rara, terdakwa kasus pembunuhan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto, divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (25/06/2020).

Sementara itu, terdakwa lain Fitria Diana alias Fitri Adriana, dan Samsudin alias Jack Sparrow alias Abu Basilan masing-masing 9 tahun dan 5 tahun penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Raraterbukti secara sah melakukan tindak pidana terorisme dengan mengajak anak di tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Rara dengan pidana selama 12 tahun penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Masrizal.

Abu Rara didakwa melanggar terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Dia menilai bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak terorisme. Selain itu, dalam persidangan pun terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Sementara, hal yang meringankan tuntutannya adalah karena terdakwa selama ini belum pernah dihukum. Selain itu, dalam putusan lainnya, menurut Majelis Hakim, Istri kedua Abu Rara juga terbukti dalam melakukan kegiatan tindak pidana terorisme dengan suaminya di Menes, Pandegelang, Banten pada Oktober 2019 lalu. (NN)

KUDUS ( Merdeka News ) : Kejaksaan Negeri Kudus bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menangkap seorang karyawan Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) Kabupaten Kudus berinisial T dalam operasi tangkap tangan (OTT). Oknum pegawai itu diduga menerima uang terkait penerimaan karyawan BUMD itu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaskaan Agung Hari Setiyono menjelaskan penangkapan itu dilakukan pada Kamis (11/06/2020). Ia menjelaskan, pelaku ditangkap bersama dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp65 juta.

“Berdasarkan laporan pengaduan yang diterima, diduga dalam penerimaan dan pengangkatan karyawan,” kata Hari.

Ia menjelaskan, dalam kasus ini disinyalir kuat bahwa Direktur Utama PDAM Kudus telah menarik uang dari para calon karyawan dengan jumlah yang bervariasi. Nominal itu, kata Hari, berkisar pada Rp25 juta hingga Rp150 juta dalam setiap transaksi. Kejahatan itu pun, dilakukan bersama dengan seorang pihak swasta berinisial O yang masih belum ditangkap oleh penyidik kejaksaan. (ND)

SUKOHARJO ( Merdeka News ) : Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas menegaskan narapidana yang mendapat kebebasan bersyarat terkait pandemi virus corona apabila ketahuan melakukan kejahatan kembali maka akan mendapat penindakan tegas terukur atau ditembak. Sikap tegas dilakukan agar para narapidana taat hukum setelah mendapat asimilasi dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi mengingat kondisi masyarakat sedang susah terdampak Covid 19.

Kapolres Sukoharjo ini juga meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing isu hoax sehingga menambah keresahan.

“Menghadapi situasi Kamtibmas seperti sekarang khususnya terkait asimilasi tahanan atau narapidana yang mendapat kebebasan bersyarat terkait pandemi virus corona. Apabila ketahuan berbuat kejahatan lagi maka kami akan menindaktegas terukur yakni ditembak,” tutur Kapolres Sukoharjo.

Polres Sukoharjo dalam menjaga Kamtibmas dalam kondisi pandemi virus corona seperti sekarang dibantu dari jajaran TNI khususnya Kodim 0726 Sukoharjo. Kapolres mengatakan, sinergi Polri dan TNI sudah ditunjukan dalam beberapa kegiatan seperti patroli bersama dan termasuk pembagian sembako dan masker ke warga. (NR/KRJ).