Merdeka News

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah diminta untuk mematuhi keputusan Mahahkamah Agung yang telah membatalkan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Hal itu disampaikan Kuasa hukum PT Lombok Nuansa Televisi, Gede Aditya Pratama dari kantor hukum Gede Aditya & Patner di Jakarta.

“Kami berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika mematuhui putusan Mahkamah Agung dan tidak membuat hal hal yang bersifat inkonstitutional seperti menerbitkan PP baru yang materi muatannya sama,” tegas dia.

Dia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan proses analog switch off di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran jo UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru terkait multipleksing ini dalam bentuk UU.

“ Kami berharap pengaturan penyelenggaraan multipleksing jika diatura dalam UU dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal.” pungkas dia.

Sementara itu, Yogi Hadi Ismanto sebagai Direktur Lombok TV mengatakan, sebagai televisi lokal, pihaknya sudah memiliki infrastruktur pertelevisian lengkap.

“Izin IPP dan alat-alat dibeli dengan harga mahal. Untuk biaya pemancar saja mencapai Rp500 juta. Setelah lima tahun mendapat izin, kami belum balik modal. Eh tiba-tiba harus numpang ke orang,” timpalnya.

Untuk menyewa slot multipleksing di Lombok, pihaknya harus merogoh kocek Rp15 juta per bulan.

“Tiba-tiba slot ini sudah penuh dan tidak ada jaminan harganya stabil di harga tersebut. Tahun depan, bisa saja harganya naik jadi Rp100 juta per bulan,” ungkap Yogi.

Dia menambahkan Lombok TV sejauh ini sudah memiliki baik siaran analog maupun digital. Hanya saja, dengan proses ASO, untuk siaran digital harus melepas izin televisi analog yang sudah mendapat izin untuk 10 tahun.

Dia menegaskan, proses migrasi ke TV Digital ini yang salah satu infrastruktur pentingnya adalah perangkat multipleksing (MUX) tidak memiliki cantolan baik dalam UU Penyiaran maupun UU Cipta Kerja. Karena itu, permohonan uji materiil telah dikabulkan oleh MA.

“Kami berharap, ke depannya penyelenggaraan multipleksing dan tv digital apabila sudah diatur melalui Undang-undang dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal,” pungkas Yogi. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Perkembangan teknologi digital termasuk adopsinya oleh masyarakat Indonesia secara luas saat ini telah membawa banyak perubahan di dalam struktur sosial di berbagai bidang dan semua lapisan. Termasuk di dalamnya mencakup pada interaksi sosial masyarakat maupun dunia usaha yang acap kali menuai permasalahan yang bermuara ke ranah hukum sebagai jalan keluarnya.

Namun, tingkat literasi digital masyarakat yang berkembang pesat tidak disertai dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang etika maupun landasan hukum di dunia digital yang seharusnya bisa seimbang untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum maupun sosial.

Presiden Joko Widodo sendiri pada saat pencanangan Program Literasi Digital pada pertengahan tahun 2021 telah menyatakan bahwa infrastruktur digital tidak berdiri sendiri; saat jaringan internet sudah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan penggunanya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif.

Salah satu permasalahan hukum di dunia digital yang masih segar terjadi adalah maraknya kasus investasi bodong berkedok platfrom aplikasi financial techonology (fintech) yang banyak merugikan masyarakat dengan total kerugian yang besar. Selain tergiur oleh keuntungan tinggi dan cepat yang dimotivasi oleh kesuksesan fiktif para tersangka affiliator platform, hal tersebut juga terjadi karena masih rendahnya kesadaran pengetahuan hukum dalam hal investasi keuangan di masyarakat Indonesia.

Selain itu, faktor ketidaktahuan masyarakat yang dirugikan untuk mendapatkan akses bantuan hukum juga berperan dalam lambatnya penanganan permasalahan yang sebenarnya jauh-jauh hari sudah bermunculan dan pada akhirnya membesar dalam hal kerugiaan materiil yang terjadi.

Di luar kasus tersebut, sebenarnya permasalahan hukum lain di luar kategori keuangan yang berakibat pada kerugian materiil dan imateriil di tengah masyarakat banyak sekali terjadi. Hal tersebut tidak bisa dihindari mengingat semakin tingginya adopsi teknologi digital di hampir semua aspek kehidupan kita.

Hal itulah yang mendasari inisiatif dari KAGAMA Bantuan Hukum, sebuah organisasi bantuan hukum masyarakat dibawah naungan Organisasi Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (KAGAMA) untuk turut juga memanfaatkan saluran teknologi digital sebagai kanal utama mereka dalam melakukan edukasi dan membuka akses bantuan hukum masyarakat pada umumnya dan masyarakat digital Indonesia pada khususnya.

Menurut Ketua KAGAMA Bantuan Hukum Romulo Silaen, S.H., M.H., tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia di dunia digital harus ditingkatkan mengingat apa yang terjadi di dunia digital saat ini secera dampak positif maupun negatif sudah bisa dikatakan sama dengan kehidupan nyata. Dimana dalam keseharian kita dari mulai kehidupan pribadi, bisnis, sampai dengan kemasyaralatan tak bisa lepas lagi dari ekosistem digital dengan segala konsekwensi didalamnya.

“Ada dua dari empat pilar KAGAMA Bantuan Hukum yang secara nyata bisa kita kontribusikan kepada masyaralat, yaitu memberikan edukasi dan bantuan hukum, dan sudah seharusnya organisasi kami bisa menjadi pelopor digitalisasi yang baik bagi kedua hal tersebut melalui penggunaan teknologi digital yang tepat guna dan mudah digunakan”, ucap Romulo saat penandatanganan kerja sama dengan Goklik di Jakarta, Rabu (16/03/2022).

Atas rencana tersebut, pada tanggal 16 Maret 2022 di Jakarta, KAGAMA Bantuan Hukum menandatangi Nota Kesepahaman (MoU) dengan Goklik di bawah naungan PT Goklik Digital Nusantara sebagai mitra teknologi untuk bersinergi dalam memudahkan akses edukasi dan bantuan hukum masyarakat.

Melalui kerja sama ini, nantinya masyarakat bisa mendapatkan akses edukasi dan bantuan hukum dengan mudah melalui medium microsite KAGAMA Bantuan Hukum. Dimana di dalamnya akan terdapat berbagai macam konten edukasi dari mulai link artikel, video, audio, maupun akses langsung untuk menghubungi KAGAMA Bantuan Hukum untuk mengajukan layanan bantuan hukum dengan mudah.

“Selain dukungan terhadap literasi digital Indonesia yang kuat dan sehat, kami sangat menyambut baik inisiatif dari KAGAMA Bantuan Hukum ini karena sesuai dengan cita-cita Goklik sebagai platform bagi semua masyarakat Indonesia yang bisa menjadi manfaat positif dalam adopsi digital masyarakat dan memberi nilai lebih dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam hal pengetahuan dan akses bantuan hukum”, ujar Fiter Bagus Cahyono sebagai CEO dari Goklik.

Goklik sendiri merupakan platform gratis berbasis teknologi web yang menyederhanakan proses antara penyampaian informasi menuju aksi/tindakan dalam satu link yang mudah digunakan dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Goklik bisa digunakan oleh berbagai profil/persona pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Menurut Saat Prihartono Co-founder Goklik, ini merupakan solusi link ajaib yang sebenarnya secara teknologi dan kebiasaan pengguna sudah banyak digunakan di Indonesia. “Disini kami menggabungkan dua aspek penting dalam pemanfaatan teknologi digital yaitu kebiasaan pengguna (user behavior) dan tujuan yang ingin dicapai (jobs to be done) dari masing-masing pengguna melalui fitur yang ada dalam platform kami,” Ucap Bachtiar Rifai Co-founder Goklik lainnya menambahkan.

Paska ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) ini, KAGAMA Bantuan Hukum untuk selanjutnya akan melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran internal dan masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, termasuk dalam bentuk kegiatan webinar.

Selain menjadi pelopor dalam penggunaan platform digital dalam hal edukasi dan bantuan hukum, kami berharap kerja sama semacam ini juga bisa menjadi inspirasi bagi komunitas kemasyarakatan lainnya untuk berkolaborasi secara sinergi dengan perusahaan teknologi seperti Goklik untuk bisa beradaptasi dengan baik dan cepat di era digital saat ini, tutup Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Kerjasam KAGAMA Bantuan Hukum yang memprakarsai terciptanya kerja sama antar kedua belah Pihak ini. (Nnm)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Angelina Sondakh resmi bebas dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur, Kamis (03/03/2022) pagi. Tak banyak yang ia katakan saat bebas, hanya saja Angelina Sondakh seluruh rakyat Indonesia atas apa yang pernah dilakukannya.

Angelina Sondakh mendekam di balik jeruji besi sejak 27 April 2012 atas kasus anggaran Wisma Atlet yang menyeret nama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar dan US$1,2 juta, subsider 1 tahun penjara. Angelina Sondakh disebut telah membayar denda Rp8.815.972.722. Namun, ia harus menjalani kurungan 4 bulan 15 hari karena tidak bisa membayar sisa uang pengganti sebesar Rp 4,5 miliar.

Selama menjalani pidana penjara, Angelina Sondakh mendapatkan remisi Dasawarsa sebanyak 3 bulan. Remisi dasawarsa ini juga diberikan kepada seluruh narapidana. (Nnm)

BEKASI ( Merdeka News ) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya mengamankan 12 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) alias Bang Pepen.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 12 orang. Di antaranya Wali Kota Bekasi, ASN Pemkot Bekasi dan beberapa pihak swasta,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Pepen dan belasan orang lainnya itu saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Hingga kini pihak yang diamankan masih terus dilakukan permintaan klarifikasi dan keterangan oleh tim KPK,” kata Ali. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tiba di Gedung KPK pada Rabu (5/1/2022) malam.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Bang Pepen tiba sekira pukul 22.51 WIB. Turun dari mobil berwarna hitam, Pepen terlihat menggunakan pakaian lengan panjang hijau dengan tampilan kasual. Pepen pun memilih bungkam saat para wartawan yang sedari tadi menunggunya memberondong pertanyaan mengenai OTT kepadanya. (okezone)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debrikoratisasi, yang pada akhirnya akan dapat mempercepat perluasan lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ada tiga hal yang diberi apresiasi oleh masyarakat dan lembaga internasional dalam Indonesia menangani Covid-19 yaitu terkait dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, reformasi struktural. Salah satunya adalah melalui UU Cipta Kerja dan Online Single Submission (OSS),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech dalam acara Bincang Stranas PK: OSS yang bertajuk Inikah Jawaban Pencegahan Korupsi dalam Perizinan Berusaha, yang dilakukan secara virtual, kemarin.

Pada saat UU Cipta Kerja disusun, regulasi mengalami obesitas dengan jumlah sebanyak 43.604 peraturan yang terdiri dari peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Obesitas regulasi tersebut menyebabkan inefisiensi birokrasi yang menjadi faktor utama masalah dalam berusaha di Indonesia, sebagaimana hasil survey World Economic Forum (WEF) Executive Opinion Survey tahun 2017.

Pemerintah bersama dengan stakeholder terkait perlu mengimplementasikan atau mengoperasionaliasikan UU Cipta Kerja yang telah mengubah secara fundamental konsepsi perizinan berusaha yang semula berbasiskan izin (license approach) ke berbasis risiko (risk based approach) dengan pengawasan yang konsisten oleh Pemerintah.

Operasionalisasi UU Cipta Kerja tetap sejalan dengan Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku dan dengan demikian, maka seluruh materi dan substansi serta peraturan pelaksanaan Cipta Kerja masih tetap berlaku baik di pusat maupun di daerah, termasuk operasionalisasi perizinan berusaha yang pelakanaannya telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kemudahan perizinan berusaha untuk setidaknya 1.349 kegiatan usaha. Setiap kegiatan usaha tersebut dilakukan analisa risiko dengan mengacu pada risiko kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan serta mempertimbangkan besaran dari skala usaha, sehingga menghasilkan sejumlah 2.165 tingkat risiko.

Dari 2.165 tingkat risiko tersebut, tercatat risiko rendah sebanyak 32.3%, risiko menengah rendah sebanyak 19.8%, sedangkan risiko menengah tinggi sejumlah 26.8%, dan risiko tinggi sebanyak 21.1%. Secara agregat, risiko rendah dan menengah rendah merupakan mayoritas 52.1%, yang pada umumnya berada pada kegiatan usaha yang diminati oleh UMKM dan relatif lebih cepat untuk operasionalisasi usaha karena cukup hanya mendaftar NIB dan/atau self-declare untuk memenuhi standar-standar di kemudian hari.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah 1.211 Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang secara berkala dan berkelanjutan akan terus dilakukan penyederhanaan. “Kementerian Investasi/BKPM dapat terus mendorong seluruh perizinan yang sifatnya online,” ujar Menko Airlangga.

Adapun pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2021 adalah untuk memastikan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Teknis lainnya dapat melayani pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS secara cepat, sederhana, dan pasti.

“Pemerintah mencatat bahwa beberapa hal yang diperlukan antara lain penyempurnaan sistem terus- menerus yang berbasis komunikasi dengan seluruh stakeholder, dan juga kita melihat bahwa proses yang cepat, sederhana, pasti, hal ini akan mendorong kepastian di bidang investasi,” pungkas Menko Airlangga. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : UU Cipta Kerja atau UU No 11 tahun 2020, telah selesai dalam sidang uji formil yang digelar Mahkamah Konstitusi di Jakarta, pada Kamis (25/11/2021). Dalam putusannya MK memerintahkan kepada pembuat UU, pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki UU Omnibus Law ini dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.

Dalam responnya terhadap keputusan MK tersebut Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah akan segera menyusun perbaikan UU dalam 2 tahun ke depan. Dalam posting di akun Instagramnya, @yasonna.laoly Menkum HAM ini menyebutkan beberapa hal.

“Hari ini saya mengikuti secara virtual sidang putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, bersama Menko Bidang Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK dan tentunya akan melaksanakan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya,” tulis Yasonna.

Yasonna juga menyatakan jika pemerintah akan mematuhi putusan itu dengan tidak menerbitkan aturan baru turun dari UU Cipta Kerja ini. “Termasuk untuk tidak menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan,” tulis Yasonna.

Ia juga menyatakan secara tegas, bahwa keputusan MK itu dimaknai bahwa pemerintah masih memakai UU tersebut dalam pelaksanaannya hingga diperbaiki dalam masa dua tahun ke depan.“Sesuai putusan MK, UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” tulis Yasonna.

Yasonna menyebut pemerintah akan mematuhi putusan MK tersebut, serta tidak akan menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan dilakukan. Meski dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Yasonna menyebut UU Cipta Kerja tetap berlaku apabila diperbaiki dalam 2 tahun. Dalam putusannya, MK menyatakan UU Cipta Kerja lama dapat kembali berlaku jika tidak diperbaiki.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusannya “Dalam Pokok Permohonan” bagian ketiga. “Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.” Begitu isi putusan dari MK yang dibacakan oleh Anwar Usman.

Selanjutnya Dalam Pokok Permohonan bagian keempat putusan itu menyatakan: “Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.”

Kemudian Dalam Pokok Permohonan bagian kelima putusan itu menyatakan: “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573), menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dari putusan tersebut secara jelas MK menyatakan bahwa kondisi inkonstitusional secara permanen akan terjadi jika UU Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun ke depan. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa sidang, pada hari ini Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menyelenggarakan Konferensi Pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK dimaksud, Kamis (25/11).

“Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Menutup konferensi pers hari ini, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut. (Nnm)

MUSI BANYUASIN ( Merdeka News ) : KPK membenarkan informasi sejumlah orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Selatan.

“Benar, Jumat (15/10/2021), Tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/10/2021).

Sebelumnya, sumber di internal KPK mengungkapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin terjaring OTT KPK, Jumat (15/10/2021) malam.

Bersamanya, ditangkap pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. “Saat ini, para pihak yang ditangkap dan diamankan tersebut, masih dalam proses permintaan keterangan oleh tim KPK,” lanjut Ali, tanpa merinci indentitas para pihak yang diamankan itu.

Ia menyebut akan memberikan informasi lebih lanjut soal perkembangan kasusnya mengingat masih dalam masa penangkapan. “KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung,” tutup Ali. (Nnm)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk sepeda motor listrik dan motor gede (moge) paling cepat akan diterapkan akhir 2021. Sejauh ini polisi belum mempunyai alat pengujian dan merampungkan metode tes terhadap pemohon SIM jenis baru itu.

Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri Komisaris Besar Tri Julianto Djatiutomo mengatakan pihaknya butuh waktu untuk mempersiapkan itu, sebab metode pengujian antara SIM C biasa dengan golongan yang baru berbeda.

“Belum, semua masih beriringan ya. Ya itu kan butuh waktu, bisa paling cepat akhir tahun. Sekarang masih persiapan dan sosialisasi dulu,” kata Djati.

SIM C menjadi tiga golongan diketahui resmi diterapkan setelah kepolisian menerbitkan aturan baru mengenai SIM yakni Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan SIM pada Februari 2021.

Perkap baru dibuat untuk menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan masyarakat. (Nnm)

NGANJUK ( Merdeka News ) : Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk.

“Tim telah memeriksa saksi-saksi dan menggeledah ruang kerja bupati, kantor bupati, dan beberapa kantor camat,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigjen Djoko Purwanto.

Namun, Djoko tak merinci barang atau bukti apa saja yang ditemukan saat proses penggeledahan tersebut. Djoko hanya menyebut bahwa penggeledahan dan pemeriksaan saksi itu dilakukan guna mempercepat pelengkapan berkas perkara. “Dalam rangka percepat selesai berkas perkara,” ucap Djoko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka terkait dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.

Selain Novi, sejumlah camat di lingkungan pemerintahan Nganjuk juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Camat Pace, DR; ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro; HY, Camat Berbek; BS Camat Loceret, dan TBW selaku mantan camat Sukomoro sebagai pemberi serta MIM Ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara. (Tnp)