Merdeka News

JAKARTA ( Merdeka News ) : Penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk sepeda motor listrik dan motor gede (moge) paling cepat akan diterapkan akhir 2021. Sejauh ini polisi belum mempunyai alat pengujian dan merampungkan metode tes terhadap pemohon SIM jenis baru itu.

Kepala Sub Direktorat SIM Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri Komisaris Besar Tri Julianto Djatiutomo mengatakan pihaknya butuh waktu untuk mempersiapkan itu, sebab metode pengujian antara SIM C biasa dengan golongan yang baru berbeda.

“Belum, semua masih beriringan ya. Ya itu kan butuh waktu, bisa paling cepat akhir tahun. Sekarang masih persiapan dan sosialisasi dulu,” kata Djati.

SIM C menjadi tiga golongan diketahui resmi diterapkan setelah kepolisian menerbitkan aturan baru mengenai SIM yakni Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan SIM pada Februari 2021.

Perkap baru dibuat untuk menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan masyarakat. (Nnm)

NGANJUK ( Merdeka News ) : Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk.

“Tim telah memeriksa saksi-saksi dan menggeledah ruang kerja bupati, kantor bupati, dan beberapa kantor camat,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigjen Djoko Purwanto.

Namun, Djoko tak merinci barang atau bukti apa saja yang ditemukan saat proses penggeledahan tersebut. Djoko hanya menyebut bahwa penggeledahan dan pemeriksaan saksi itu dilakukan guna mempercepat pelengkapan berkas perkara. “Dalam rangka percepat selesai berkas perkara,” ucap Djoko.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka terkait dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.

Selain Novi, sejumlah camat di lingkungan pemerintahan Nganjuk juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Camat Pace, DR; ES, Camat Tanjunganom sekaligus Plt Camat Sukomoro; HY, Camat Berbek; BS Camat Loceret, dan TBW selaku mantan camat Sukomoro sebagai pemberi serta MIM Ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kekisruhan Partai Demokrat kini sudah bukan urusan Pemerintah. Hal ini dia sampaikan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan penolakan terhadap pengajuan

Menurut Mahfud, keputusan itu merupakan ranah hukum administrasi negara. “Maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai,” kata Mahfud saat menyampaikan konferensi bersama Yasonna.

Segala kekisruhan lain yang mungkin terjadi saat ini kata dia, berada di luar tanggung jawab pemerintah. “itu semua berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. murni itu soal hukum dan sudah cepat,” kata Mahfud MD. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Tim penyidik KPK menyita satu unit rumah yang berada di kompleks perumahan Pasadena Blok A nomor 16 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah itu milik staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi.

“Rumah tersebut diduga dibeli dari uang yang terkumpul dari para eksportir benih lobster di KKP,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.

Ini kali kedua penyidik menyita rumah Andreau. Sebelumnya penyidik sudah menyita rumah Andreau yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, tercatat KPK sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang ataupun benda yang disinyalir terkait dengan perkara. Sebelumnya penyidik juga menyita satu unit vila di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga milik Edhy.

Lebih lanjut, sebanyak lima mobil, sembilan sepeda beserta uang sejumlah Rp16 miliar juga sudah disita. Uang yang disita itu berasal dari penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka dalam proses penyidikan. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun mengakui belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. Ia mengatakan masih melengkapi berkas-berkas terkait KLB.

“Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucap Jhoni.

Jhoni menyampaikan pihaknya sudah hampir melaporkan hasil KLB Demokrat ke Kemkumham. Akan tetapi masih ada dokumen-dokumen yang kurang.

Salah satu berkas yang masih harus mereka lengkapi adalah dokumentasi. Menurutnya, dokumentasi yang telah dibuat tidak memenuhi syarat.

Jhoni tak merinci kapan mereka akan menyetor hasil KLB ke Kemenkumham. Ia hanya bilang laporan dilakukan secepatnya. (Nn)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

“Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.

Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses,” ujar Argo. (Tnp)

SURABAYA ( Merdeka News ) : Detasemen Khusus 88/Antiteror Polri menangkap 12 terduga teroris di berbagai wilayah di Jawa Timur, yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, serta Malang.

“Dalam operasi penangkapan di Jawa Timur, tim Densus 88 menangkap 12 orang terduga teroris,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Argo belum menjelaskan lebih rinci ihwal penangkapan terhadap belasan terduga teroris tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kedua belas terduga teroris itu yakni UBS alias F, TS, AS, AIH alias AP, BR, RBM, Y, F, ME, AYR, RAS, dan MI. (Nn)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo janji memberikan penghargaan kepada jajarannya yang dapat mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan personel kepolisian. Janji tersebut diutarakan Listyo melalui telegram Kapolri dengan nomor ST/331/II/HUK.7.1./2021 tertanggal 19 Februari 2021.

“Memberikan reward terhadap anggota yang berhasil ungkap jaringan narkoba yang melibatkan anggota/PNS Polri,” tulis telegram yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Inspektur Jenderal, Ferdy Sambo.

Dalam surat Telegram itu, Listyo memberi peringatan kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dan terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Kapolri memerintahkan agar anggota yang menyimpang, mengedarkan, mengkonsumsi ataupun terlibat dalam jaringan organisasi narkoba diberi hukuman.

Hukuman juga berlaku bagi mereka yang memfasilitasi ataupun menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam memberikan beking terhadap penyalahgunaan dan peredaran barang haram itu. Dia menegaskan Polri tak akan memberikan toleransi terhadap setiap keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba. (Nnm)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Argo Yuwono menghormati hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soal kasus penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek.

“Tentunya yang pertama Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dan Komnas HAM,” kata Argo di Mabes Polri.

Menurut Argo, apabila nantinya sudah diterima secara resmi dari Komnas HAM, maka polisi akan segera menentukan langkah selanjutnya.

“Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri,” ujar Argo.

Selain itu, Argo menekankan, sejak awal, dalam menyelidiki kasus penyerangan Laskar FPI ini, polisi sudah bekerja secara profesional, terbuka dan merangkul seluruh pihak eksternal yang ingin membantu mengungkap perkara ini hingga tuntas.

“Penyidik maupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Tentunya nanti semuannya harus dibuktikan di sidang pengadilan,” ucap Argo mengakhiri pernyataannya. (Tnp)

BOGOR ( Merdeka News ) : Mantan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir langsung menuju kediamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai dinyatakan bebas murni dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti dalam keterangan tertulis di Jakarta mengatakan perjalanan Baasyir menuju kediamannya tersebut memperoleh pengawalan dari Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Perjalanan ABB (Abu Bakar Baasyir) menuju kediaman di Sukoharjo, selain didampingi keluarga dan tim pengacara, juga dilakukan pengawalan oleh Densus 88 dan BNPT,” ucap Rika, Jumat (8/1/2021).

Sebelum dibebaskan, Baasyir terlebih dahulu melewati proses administrasi dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Rika mengatakan hasil tes cepat antigen Baasyir dinyatakan negatif Covid-19.

Selanjutnya, Baasyir diserahterimakan kepada pihak keluarga dan tim pengacara yang datang menjemput sejak tengah malam.

“ABB diserahterimakan dengan pihak keluarga dan tim pengacara yang datang menjemput, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang di antaranya adalah membawa surat hasil tes usap Covid-19 negatif,” ungkap Rika seperti dikutip Antara. (Nn)