Merdeka News

JAKARTA ( Merdeka News ) : Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga saat ini belum menentukan siapa sosok calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Dikabarkan, KIB akan deklarasi pada awal Febuari 2023 nanti.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, KIB akan deklarasi capres usai momentum lebaran atau April 2023. “Kalau tadi akhir februari kan disebut-sebutnya. Tapi kalau saya melihatnya mungkin setelah lebaran mungkin ya, supaya situasinya kondusif, antara puasa, lebaran dan ajang pencapresan,” kata Nurul, Rabu (04/01/2023).

Dia menilai, momentum tersebut menjadi tambahan waktu bagi KIB untuk terus mematangkan visi, misi, dan program untuk 2024 serta mencari sosok yang tepat.

Terkait sosok capres di luar dari KIB, menurut nurul hal itu tidak tepat. Sebab, komitmen yang dibuat oleh Partai Golkar, PAN dan PPP adalah mendorong sosok internal untuk maju pada Pilpres 2024.

“Jadi juga di pasang-pasangkan, ada juga yang tidak dari parpol, padahal komitmennya semua berangkat dari parpol, jadi mungkin yang belum gabung parpol harus masuk dulu. Jadi itu merupakan satu konsensus yang sudah dibicarakan,” imbuhnya. (Nng)

SURAKARTA ( Merdeka News ) : Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka mengaku sempat dipanggil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, dikabarkan sempat berbincang dalam pertemuan singlkat itu.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy. Lantas apa yang sebetulnya dibicarkan mereka?

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkap ada 4 kemungkinan pembicaraan yang terjadi. Salah satu kemungkinan yakni pembicaraan berkaitan dengan prospek Gibiran dalam Pilkada.

“Membicarakan prospek pencalonan Gibran dalam Pilkada. Melihat trend elektabilitasnya sepertinya ada kemungkinan PDIP akan mengusung Gibran dalam Pilkada Jawa Tengah,” kata Arya saat dihubungi, Selasa (13/12/2022) sebagaimana dikutip dari detik.com.

Dia menjelaskan pembicaraan ini bisa saja terjadi lantaran popularitas dan elektabilitas Gibran yang saat ini tinggi. Namun, dia meyakini pembicaraan bukan terkait Pilkada DKI Jakarta.

“Apalagi di internal para kepala daerah PDIP di Jawa Tengah, Gibran punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Sementara, untuk Pilkada DKI Jakarta, saya kira PDIP masih memikirkan opsi lain. Sepertinya Gibran dipersiapkan untuk Jawa Tengah daripada Jakarta,” jelasnya.

Kemudian, dia menilai pembicaraan juga bisa seputar Pileg 2024. Dia menyebut konsolidasi partai di Jawa Tengah penting dibicarakan oleh Megawati kepada perwakilannya di Jawa Tengah.

“Pembicaraan terkait konsolidasi politik partai dalam menghadapi pemilu legislatif di Jawa Tengah sebagai basis utama PDIP,” imbuhnya.

Selain itu, dia menyebut adanya kemungkinan pembicaraan terkait Pilpres 2024. Dia juga menyebut Megawati pasti memberikan masukan kepada Gibran terkait pembangunan dan arah kebijakan di Solo.

“Dalam pertemuan tersebut saya kira juga ada pembicaraan terkait pilpres, dan arah dukungan PDIP dalam Pilpres. Keempat, pembicaraan terkait masukan partai dan Bu Mega terkait pembangunan dan arah kebijakan di Kota Solo,” ujar dia.

Namun demikian, dia meyakini yang paling mungkin menjadi pembicaraan adalah persoalan Pilkada Jawa Tengah. Dia meyakini pembicaraan itu memiliki porsi paling besar. “Dari 4 kemungkinan tersebut, saya kira, kemungkinan pertama (pencalonan dalam pilkada) mempunyai porsi yang besar dibandingkan isu lainnya,” imbuhnya. (Nnm)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani masih membuka peluang duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Meskipun, Gerindra telah sepakat berkoalisi dengan PKB.

“Ya waktu tentu saja berjalan, nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden dan dengan siapa Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden,” kata Muzani.

Muzani menegaskan, hingga saat ini antara Partai Gerindra dan PKB belum ada pembahasan terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung. Sebab, masing-masing ketua umum partai menginginkan posisi capres di Pemilu 2024.

“Sampai sekarang koalisi ini belum berbicara tentang siapa calon presidennya dan siapa calon wakil presidennya. Untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, keduanya sepakat ditentukan oleh kedua ketua umum,” ungkapnya.

Terkait ancaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mundur dari koalisi jika Prabowo memilih Ganjar sebagai cawapres, menurut Muzani, keduanya masih terikat mandat untuk menjadi capres. Sehingga, hal wajar jika Cak Imin tetap ingin menjadi capres. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatakan ikhlas atau ‘legowo’ apabila Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan tidak memilih kader partai mereka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2024 nanti.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman mengatakan, partainya telah sepakat untuk mengedepankan kemenangan Anies dalam kontestasi pilpres nanti. “Ya gini kita sepakat penentuan cawapres itu mendongkrak kemenangan,” katanya.

PKS menyerahkan sepenuhnya pilihan cawapres kepada Anies asalkan dengan pertimbangan yang rasional. Sehingga dia tak masalah apabila nanti tidak dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher.

“Jadi kami berkomitmen siapapun kami yang dipilih oleh capres dengan pertimbangan rasional. Itu kita yakini akan membawa pada kemenangan, saya kira kami di PKS tidak ada masalah,” ujarnya.

Senada dengan PKS, Partai Demokrat juga menyatakan keikutsertaan sejauh ini membangun komunikasi dengan Anies sebagai Capres yang diusung Partai NasDem. Tujuannya untuk membawa kemenangan.

“Sama jadi kalau kami ini kan berkumpul untuk semangat perubahan dan perbaikan dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memenangkan kontestasi atau pilpres nanti,” ungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya. (Nng)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa saat ini partai berlambang mercy tersebut terus melakukan komunikasi intensif dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

AHY, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu mengatakan bahwa komunikasi tersebut terkait dengan proses koalisi tiga partai untuk Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, dimana sejumlah pertemuan cukup sering dilakukan mulai dari tingkatan ketua umum hingga jajaran teknis.

“Kami cukup sering melakukan pertemuan, baik di tingkat pimpinan ketua umum, juga di tingkat jajaran yang secara teknis membicarakan berbagai peluang dan merumuskan untuk memperkuat visi kebersamaan,” kata AHY yang dilansir dari Antara.

AHY menjelaskan, dalam menyusun sebuah koalisi, harus ada landasan yang cukup kuat untuk menuju perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Hal itu merupakan kunci untuk memperkuat koalisi ketiga partai tersebut.

Ia menambahkan, memang untuk proses koalisi tersebut bukan merupakan hal yang sederhana. Selalu ada sejumlah hal yang dibahas untuk menyelaraskan tujuan besar dari ketiga partai tersebut. Koalisi itu, ingin mengusung perubahan perbaikan untuk masyarakat.

Terkait deklarasi untuk calon presiden dan wakil Presiden di Pilpres 2024, lanjutnya, ketiga partai tersebut tidak ingin tergesa-gesa yang nantinya bisa membuat deklarasi tersebut tidak berkembang. Namun ia memastikan bahwa deklarasi tersebut akan dilakukan.

“Pada saatnya, momentum (deklarasi) itu akan hadir. Tetapi kami tidak ingin tergesa-gesa, lalu akhirnya hanya sekadarnya saja. Kalau hanya untuk deklarasi kemudian tidak berkembang dan mundur ke belakang, rasanya bukan itu yang kita inginkan,” ujarnya.

Terkait dengan sosok yang akan dimunculkan sebagai pasangan Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai Nasdem, lanjutnya, hal tersebut juga masih terus menjadi bahan pembicaraan ketiga partai tersebut.

“Untuk pasangan ini juga menjadi agenda utama yang kita terus bahas. Dari ketiga partai ini tidak ingin gegabah, kami ingin meyakinkan, pasangan yang diusung nanti benar-benar memiliki peluang kemenangan yang baik,” katanya.

Sementara secara garis besar, lanjutnya, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Partai Demokrat menargetkan untuk mampu meraup 15 persen suara pemilih. Salah satu wilayah yang diharapkan mampu mendorong perolehan suara tersebut adalah wilayah Jawa Timur.

“Jawa Timur yang begitu besar, 38 kabupaten kota, anak muda juga besar sekali. Rasanya menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Saya juga mendorong Jawa Timur jadi mesin pendorong elektabilitas,” katanya.(Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Rencana deklarasi Koalisi Perubahan batal dilaksanakan pada 10 November 2022. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, yang menyebut, Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memiliki agenda partai masing-masing.

Batalnya rencana deklarasi tersebut, Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, pihaknya ingin lebih dulu menuntaskan pembahasan terkait desain pemerintah serta pembahasan terkait platform. Apalagi, usulan tanggal 10 November itu datang dari Partai NasDem.

“Pertama, tanggal 10 November adalah usulan dari Partai NasDem. Kami sangat menghormati usulan tersebut. Namun, sebagaimana dipahami oleh Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta Capres masih belum tuntas,” kata Kholid, kemarin.

“Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan capres-cawapres,” sambungnya.

Selain itu, batalnya rencana deklarasi ini ditegaskannya bukan sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi koalisi perubahan.

“Kedua, mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi ini merupakan proses yg alamiah dalam membangun koalisi,” tegasnya.

“Karena maksud dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya,” sambungnya.

Selanjutnya, untuk waktu deklarasi ini juga tergantung dengan dua hal yaitu progres pembahasan di tim kecil serta proses internal di masing-masing partai. Untuk PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan mereka laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan. (Nnm)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo menyebut Pilpres mendatang bisa menjadi kemenangan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada Prabowo saat perayaan HUT Perindo, kemarin.

Awalnya Jokowi menyinggung pidato Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang menyinggung kemenangan kepala negara itu sejak di Solo sampai dua periode di nasional. “Pak Hary menyampaikan saya dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang,” ujar Jokowi.

Lantas, dia meminta maaf kepada Prabowo yang juga hadir sebagai tamu undangan. Prabowo memang dua kali kalah dari Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. “Mohon maaf pak Prabowo,” kata Jokowi.

Mendengar itu, Prabowo langsung berdiri dari kursinya dan memberikan salam hormat kepada Jokowi. Seisi ruangan langsung riuh merespon momen tersebut.

Jokowi kemudian melanjutkan pidatonya. Dia bilang, untuk kemenangan Pilpres berikutnya bisa menjadi jatah Prabowo. “Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi.

Prabowo kembali berdiri dan memberikan salam hormat. Kader Perindo yang hadir semakin ramai mendengarnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bagi orang yang ingin tahu tipsnya bisa memenangkan pemilu, bisa langsung menemuinya. “Tadi Pak HT menyampaikan tipsnya apa, kalau cerita akan panjang sekali silakan bapak ibu yang ingin tahu tips datang ke saya bawa gula dan teh,” tutup Jokowi. (Nnm)

JAKARTA- ( Merdeka News ) : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tahun 2024 menjadi peluang besar bagi mantan rival abadinya Prabowo Subianto, untuk memenangkan kontestasi Pemilu Presiden. Menurut Jokowi, usai menang dua kali saat pesta demokrasi 2014 dan 2019 melawan Prabowo, maka inilah saatnya sang menteri pertahanan bisa menang.

“Kelihatannya setelah ini (2024) jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi saat HUT Perindo di Jakarta, Senin (7/11/2022).

Jokowi mengakui, pernyataan itu merupakan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Gerindra tersebut. Penegasan itu disampaikan, saat Jokowi ditanya awak media sebelum meninggalkan lokasi acara HUT Partai Perindo.

“Ya diartikan sinyal ya boleh,“ singkat dia.

Meski begitu, Jokowi masih tidak ingin terburu-buru mendeklarasikan dukungannya. Mengingat, Pemilu 2024 masih terbilang jauh dan prioritasnya saat ini adalah menjaga stabilitas politik di tengah ancaman krisis.

“Pemilunya Februari 2024, awal lho berarti. Tinggal setahun praktis ya kan? Jaga kondisivitas politik karena didukung oleh keadaan global yang kita tahu semuanya. Hati-hati keadaan ini tidak sedang normal saja,” wanti Jokowi menutup.

Pilihan Politik Rasional

Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, dukungan yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bentuk sokongan baik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) maupun bakal calon presiden (capres) 2024.

Dia menilai dukungan ke Prabowo merupakan pilihan politik yang rasional bagi Jokowi, meski keduanya sempat menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

Enam+01:17VIDEO: Job Fair Batam Kelewat Ramai, Puluhan Orang Pingsan Akibat Berdesakan “Secara tersirat apa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu memang bentuk sokongan terhadap Prabowo Subianto baik dalam konteksi Menteri Pertahanan maupun juga bakal calon presiden mendatang,” kata Bawono kepada Liputan6.com, Jumat (4/11/2022).

“Pilihan memberikan endorse kepada Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang merupakan pilihan politik rasional bagi Presiden Joko Widodo,” sambungnya.

Buktikan Kinerja

Menurut dia, Prabowo telah membuktikan kinerja dan kesetiaan terhadap Jokowi selama menjadi Menteri Pertahanan di dalam kabinet. Selain itu, kata Bawono, elektabilitas Prabowo sebagai bakal calon presiden juga tinggi selama setahun terakhir.

“Menurut hasil temuan survei Indikator sepanjang tahun lalu dan juga di tahun ini Prabowo Subianto selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit tinggi, selain juga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo,” jelasnya.

Kendari begitu, dia mengatakan Jokowi juga bisa mengalihkan dukungannya kepada bakal calon presiden lain. Terlebih, apabila PDI Perjuangan (PDIP) sudah mengumumkan siapa sosok capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

“Jadi dalam hal memberikan dukungan terhadap bakal calon presiden mantan wali kota solo itu tidak akan menaruh telor dalam satu keranjang saja,” tutur Bawono. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpandangan Anies Baswedan sebaiknya dipasangkan dengan tokoh bakal calon wakil presiden dari internal koalisi. PKS berpandangan koalisi bersama NasDem dan Demokrat hanya membahas nama-nama cawapres potensial dari internal saja.

“Kami punya pandangan, baiknya koalisi bahas calon-calon yang di internal koalisi,” ujar Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, Rabu (02/11/2022).

PKS mengaku tidak mengetahui soal tokoh eksternal yang tengah dijodohkan dengan Anies. Kata dia, sebaiknya perjodohan ini ditanyakan langsung pada NasDem sebagai pihak yang membocorkan informasi tersebut.

PKS sendiri saat ini masih mendorong Ahmad Heryawan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies. Mantan gubernur Jawa Barat itu dinilai telah terbukti dalam kontestasi karena menang di Pilgub Jabar dua kali.

“Kang Aher tingkat keterpilihannya terbukti dua kali menang di Pilgub Jawa Barat. Ini modal dasar beliau karena elektabilitas Aher teruji di kontestasi bukan hanya di survei,” jelas Kholid. (Tnp)

JAKARTA ( Merdeka News ) : Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali tidak setuju partai politik memaksakan kadernya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Karena itu, ia mendorong sebaiknya calon wakil presiden untuk Anies Baswedan dipilih dari luar partai politik.

“Partai NasDem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil dari luar (cawapres) luar partai koalisi,” katanya.

NasDem tidak ingin hak partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden diartikan hanya untuk mengusung kader dari partai. Ali menolak pandangan tersebut.

“Kita tidak sepakat pandangan partai-partai tertentu yang mengatakan bahwa kader partai yang berhak maju menjadi calon presiden hanya gara-gara kewenangan itu kemudian kita maksakan hak kita,” ujarnya. (Nng)